Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2013 tentang SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

PERMEN Nomor 5 Tahun 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas, adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri PPN/Kepala Bappenas, adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional. 3. Inspektur Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Inspektur Utama, adalah unsur pembantu Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. 4. Pegawai Kementerian PPN/Bappenas, untuk selanjutnya disebut Pegawai, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), staf proyek non PNS atau pihak lain yang digaji bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas. 5. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan, kode etik, kebijakan Kementerian PPN/Bappenas, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di Kementerian PPN/Bappenas. 6. Whistleblower adalah pelapor yang mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai. 7. Pelaporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh Whistleblower sehubungan dengan adanya Pelanggaran. 8. Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System) yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pengelolaan pelaporan dan penanganan pelanggaran di Kementerian PPN/Bappenas. 9. Terperiksa adalah Pegawai yang menjadi obyek pemeriksaan atau pihak yang sedang diperiksa. 10. Kerugian keuangan negara adalah pengurangan kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. 11. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan kepada Pegawai dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang langsung atau tidak langsung diderita oleh negara sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum. 12. Pengembalian kerugian keuangan negara adalah proses pengembalian sejumlah uang untuk mengganti atau memulihkan kekayaan negara yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 13. Penelitian adalah proses penelaahan data informasi secara lebih mendalam terhadap suatu masalah yang dilaporkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. 14. Pemeriksaan adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif sesuai dengan fakta. 15. Konfirmasi adalah usaha memperoleh informasi dari seseorang atau lembaga, baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan penguatan/pengesahan. 16. Bukti awal yang cukup adalah data pendukung atau informasi atau pengaduan yang mengindikasikan adanya pelanggaran dan atau penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. 17. Pejabat di Kementerian PPN/Bappenas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas.

BAB III

PELAKSANA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 8

Koreksi

Inspektur Utama bertanggung jawab dalam pengelolaanWBS di Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 9

Koreksi

Tugas dan wewenang Inspektur Utama meliputi: a. menerima Pelaporan pelanggaran baik yang diterima langsung ataupun diteruskan dari Pejabat di Kementerian PPN/Bappenas; b. menganalisa kewajaran dari Pelaporan pelanggaran; c. membentuk Tim Peneliti yang bertugas melakukan pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan pelaporan pelanggaran; d. MEMUTUSKAN perlu tidaknya menindaklanjuti hasil penelitian ke tahap pemeriksaan; e. membentuk Tim Pemeriksa yang bertugas melakukan Pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Penelitian; f. MENETAPKAN surat tugas penelitian dan surat tugas pemeriksaan; g. MENETAPKAN atau MEMUTUSKAN ada atau tidak adanya Pelanggaran berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan pertimbangan lainnya; dan h. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada atasan langsung Terperiksa dan/ataupejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian.

Pasal 10

(1) Tim Peneliti merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas. (2) Keanggotaan Tim Peneliti ditetapkan berdasarkan surat tugas penelitian.

Pasal 11

Tugas dan wewenang Tim Peneliti meliputi: a. melakukan pengumpulan data dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan Pelaporan pelanggaran; b. melakukan Penelitian dan analisa terhadap data dan keterangan yang dikumpuIkan; c. mengumpulkanBukti awal yang cukup berdasarkan hasil penelitian dan analisa sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Inspektur Utama.

Pasal 12

LaporanHasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d paling kurang berisi: a. sumber informasi dan/atau pengaduan; b. uraian perkara dan/atau fakta indikasi Pelanggaran; c. indikasi jenis perbuatan Pelanggaran; d. perkiraan waktu terjadinya perkara dan/atau fakta indikasi terjadinya Pelanggaran; e. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 13

(1) Keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri dari perwakilan Inspektorat Utama, Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia dan dapat ditambah dengan perwakilan dari unit kerja terkait di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan substansi Pelaporan pelanggaran yang ditangani. (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan surat tugas pemeriksaan.

Pasal 14

Tugas dan wewenang Tim Pemeriksa meliputi: a. melakukan Pemeriksaan berdasarkan Bukti awal yang cukup; b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam penanganan Pelaporan pelanggaran; c. meminta keterangan, penjelasan, data, dan informasi serta konfirmasi bukti-bukti pendukung mengenai laporan yang disampaikan; d. melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi, keterangan dan petunjuk yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. mengundang Wistleblower, Terperiksa dan pihak-pihak yang mungkin terkait dengan laporan yang disampaikan; dan f. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur Utama.

Pasal 15

LaporanHasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f paling kurang berisi: a. dasar pemeriksaan; b. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan; c. uraian jenis pelanggaran; d. fakta-fakta atau kejadian yang terungkap; e. penyebab dan dampak pelanggaran; f. kerugian keuangan negara yang mungkin timbul; g. pihak-pihak yang terlibat; h. bukti dan hasil pemeriksaan; i. telaah hukum; j. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

BAB IV

PELAKSANAAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 16

Koreksi

Penanganan Pelaporan pelanggaran dilakukan dalam dua tahap, yaitu: a. Penelitian; dan b. Pemeriksaan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Inspektur Utama memberikan penugasan kepada Tim Peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan mengenai Pelaporan pelanggaran. (2) Tim Peneliti melakukan identifikasi atas Pelaporan pelanggaran. (3) Tim Peneliti menyusun Laporan hasil penelitian dan menyampaikan kepada Inspektur Utama.

Pasal 18

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Inspektur Utama.

Pasal 19

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf g, Inspektur Utama MEMUTUSKAN: a. hasil penelitian ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan; atau b. hasil penelitian tidak ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Dalam hal hasil penelitian diputuskan untuk ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan, Inspektur Utama MENETAPKAN surat tugas pemeriksaan. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Tim Pemeriksa yang terdiri dari Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim; b. dasar pemeriksaan; c. tujuan pemeriksaan; d. jangka waktu dan jadwal pemeriksaan; dan e. identitas Terperiksa. (3) Surat tugas disampaikan kepada Tim Pemeriksa dan ditembuskan kepada: a. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; b. atasan langsung Terperiksa; dan c. Terperiksa.

Pasal 21

(1) Tim Pemeriksa meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dan mengumpulkan bukti lain untuk kepentingan Pemeriksaan. (2) Dalam hal dilakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa menyusun Berita Acara Permintaan Keterangan.

Pasal 22

Tim Pemeriksa melakukan telaah untuk menentukan indikasi Pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2013 tentang SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32