Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Penangan…

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pelatihan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. MENETAPKAN standar Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan; dan b. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelatihan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelatihan dilaksanakan bagi: a. aparat penegak hukum; b. tenaga layanan pemerintah; dan c. tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan TPKS. (3) Peningkatan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk sikap, perilaku, dan keterampilan aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan TPKS menjadi lebih baik, berbasis nilai hak asasi manusia, berpusat pada Korban, dan berbasis trauma dalam: a. sensitivitas gender, anak, dan disabilitas; b. gambaran umum TPKS; c. teknis Pencegahan TPKS; d. teknis penegakan hukum dan penyediaan layanan; dan e. Penanganan Korban, keluarga Korban, dan saksi TPKS. (4) Penyelenggaraan Pelatihan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelatihan dengan menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan serta berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Pelatihan dikoordinasikan oleh Menteri dan bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (2) Menteri mengoordinasikan dalam hal: a. sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pelatihan; b. penggunaan Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan; dan c. pelibatan Penyelenggara Pelatihan dalam menyediakan sarana dan prasarana, pembiayaan, serta pengesahan sertifikat Pelatihan. (3) Menteri bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal: a. penyediaan Tenaga Pengajar; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. pelaksanaan Pelatihan; dan d. penjaminan mutu pelaksanaan Pelatihan. (4) Penjaminan mutu pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui standar kompetensi, evaluasi berkala, dan pembaharuan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

Pelatihan diselenggarakan dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 7

Koreksi

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. penyiapan Tenaga Pengajar; b. penyiapan Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan; dan c. penyediaan sarana dan prasarana Pelatihan.

Pasal 8

Koreksi

Penyiapan Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sesuai dengan persyaratan: a. kesesuaian kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; b. penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; c. kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; d. kemampuan menilai hasil Pelatihan peserta; dan e. memiliki sertifikat Training of Trainer.

Pasal 9

Koreksi

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kelompok materi yang dibobot ke dalam jumlah jam pelajaran paling singkat 38 (tiga puluh delapan) jam pelajaran. (2) Kurikulum Pelatihan selanjutnya dituangkan ke dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menggunakan pendekatan orang dewasa atau andragogi. (4) Modul Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Koreksi

Penyelenggara Pelatihan dapat menambahkan materi Pelatihan ke dalam kelompok mata Pelatihan penunjang sesuai kebutuhan masing-masing dengan tetap mengacu pada Kurikulum.

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyelenggara Pelatihan dapat melaksanakan Pelatihan secara klasikal, pembelajaran jarak jauh, dan/atau blended learning. (2) Pelaksanaan Pelatihan secara pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan learning management system. (3) Pelaksanaan Pelatihan secara klasikal, pembelajaran jarak jauh, dan/atau blended learning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. ceramah; b. diskusi; c. curah pendapat; d. simulasi; e. studi kasus; f. praktik; g. magang; h. bermain peran; dan/atau i. penugasan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Penyediaan sarana dan prasarana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses Pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan. (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. kerangka acuan kegiatan; dan b. pembiayaan.

Pasal 13

Koreksi

Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi: a. peserta Pelatihan; b. Tenaga Pengajar/narasumber; c. panitia Pelatihan; d. Metode Pelatihan; e. Kurikulum dan Modul; dan f. surat keterangan Pelatihan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Surat keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diberikan kepada setiap peserta Pelatihan yang telah mengikuti Pelatihan. (2) Mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menghadiri paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh proses pembelajaran; dan b. mengerjakan seluruh tugas pembelajaran. (3) Surat keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Koreksi

(1) Penyelenggara Pelatihan melakukan pemantauan dan evaluasi Pelatihan dengan tujuan: a. memastikan efektivitas Pelatihan; b. mengetahui capaian keberhasilan Pelatihan; dan c. memberikan umpan balik bagi kemajuan Pelatihan. (2) Pemantauan dan evaluasi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kinerja pelaksana; b. peserta; c. Tenaga Pengajar; d. Kurikulum dan Metode; dan e. sarana dan prasarana. (3) Mekanisme pemantauan melibatkan balai pelatihan hukum atau pemerintah daerah. (4) Instrumen pemantauan penyelenggaraan Pelatihan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Koreksi

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan berdasarkan hasil pemantauan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pasca Pelatihan. (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Instrumen evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pelaporan Pelatihan dilaksanakan sebagai sarana pertanggungjawaban oleh Penyelenggara Pelatihan yang disampaikan kepada Menteri melalui Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak. (2) Pelaporan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelatihan berakhir melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. (3) Pelaporan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. proses pelaksanaan Pelatihan; dan c. hasil Pelatihan.

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2026 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, Œ ARIFATUL CHOIRI FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PELATIHAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL No. Tujuan Pembelajaran Judul Materi Materi pokok Sub Materi Pokok JP 1. Menjelaskan TPKS Pengantar tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Definisi dan Bentuk Kekerasan Seksual • Definisi kekerasan seksual • Bentuk kekerasan seksual 4 • Prevalensi dan tren Kekerasan Seksual • Prevalensi (data dan kasus kekerasan seksual dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional) • Tren • Akar penyebab dan mitos kekerasan seksual • Akar penyebab: a) ketidaksetaraan gender, b) kerentanan kelompok tertentu, c) ketimpangan kuasa • Mitos versus fakta tentang kekerasan seksual No. Tujuan Pembelajaran Judul Materi Materi pokok Sub Materi Pokok JP • Dampak dan kerentanan Kekerasan Seksual terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas • Dampak kekerasan seksual terhadap Korban • Kerentanan kekerasan seksual terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas 2. Menjelaskan relasi gender dan kaitannya dengan kekerasan seksual Perspektif gender dan kaitannya dengan kekerasan seksual • Konsep dasar gender dan seks serta konstruksi sosialnya dalam kehidupan masyarakat • Konsep dasar gender dan seks • Konstruksi sosial dalam kehidupan masyarakat 3 • Relasi gender dan kaitannya dengan kekerasan seksual • Relasi gender dalam kehidupan masyarakat • Relasi gender dan kaitannya kekerasan seksual 3. Menjelaskan perspektif hak perempuan dan anak dalam konteks kekerasan seksual Pengantar tentang hak perempuan dan anak dalam kaitannya dengan kekerasan seksual • Prinsip dan Hak perempuan dan anak • Prinsip dan hak perempuan • Prinsip dan hak anak 3 • Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual • Hak anak yang berhadapan dengan hukum • Perlindungan perempuan dan anak (Pencegahan dan Penanganan) dari kekerasan seksual No. Tujuan Pembelajaran Judul Materi Materi pokok Sub Materi Pokok JP 4. Menjelaskan perspektif penyandang disabilitas dalam konteks kekerasan seksual Pengantar tentang hak penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan kekerasan seksual • Hak dan inklusivitas penyandang disabilitas • Hak penyandang disabilitas • Perspektif inklusivitas/non- diskriminasi (ragam disabilitas) 3 • Perlindungan bagi penyandang disabilitas dari kekerasan seksual • Faktor risiko dan pelindung bagi penyandang disabilitas • Pencegahan dan Penanganan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual 5. Menjelaskan pencegahan, koordinasi, dan pemantauan terhadap kekerasan seksual Pencegahan, koordinasi, dan pemantauan TPKS • Pencegahan terhadap TPKS secara cepat, terpadu, dan terintegrasi • Tanggung jawab kementerian/lembaga dalam Pencegahan TPKS secara cepat, terpadu, dan terintegrasi • Tanggung jawab pemerintah daerah dalam Pencegahan TPKS secara cepat, terpadu, dan terintegrasi 3 • Koordinasi dan pemantauan lintas sektor secara berkala dan berkelanjutan • Koordinasi lintas sektor dengan kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah daerah secara berkala dan berkelanjutan • Pemantauan lintas sektor dengan lembaga nasional HAM secara berkala dan berkelanjutan 6. Menjelaskan peran masyarakat dan keluarga dalam Pencegahan, Penanganan, dan Peran masyarakat dan keluarga dalam Pencegahan, Penanganan, dan pemulihan terkait • Peran masyarakat dalam Pencegahan, Penanganan, dan pemulihan terkait • Peran masyarakat dalam Pencegahan • Peran masyarakat dalam Penanganan 4 No. Tujuan Pembelajaran Judul Materi Materi pokok Sub Materi Pokok JP pemulihan terkait TPKS TPKS TPKS • Peran masyarakat dalam pemulihan • Peran keluarga dalam Pencegahan, Penanganan, dan pemulihan terkait TPKS • Peran keluarga dalam Pencegahan • Peran keluarga dalam Penanganan • Peran keluarga dalam pemulihan 7. Menjelaskan pelayanan terpadu Korban kekerasan seksual Pelayanan terpadu Korban kekerasan seksual • Pelayanan terpadu Korban kekerasan seksual di pusat • Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu • Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu 4 • Pelayanan terpadu Korban kekerasan seksual di daerah • Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu di daerah • Kerja sama penyelenggaraan pelayanan terpadu di daerah 8. Menjelaskan hak Korban, hak keluarga Korban, dan saksi Hak Korban, keluarga Korban, dan saksi • Hak Korban terkait TPKS • Hak Korban atas Penanganan • Hak Korban atas pelindungan • Hak Korban atas pemulihan 5 • Hak Keluarga Korban terkait TPKS • Ruang lingkup hak keluarga Korban • Pemenuhan hak keluarga Korban • Hak Saksi terkait • Hak saksi atas perlindungan No. Tujuan Pembelajaran Judul Materi Materi pokok Sub Materi Pokok JP TPKS • Hak saksi atas pendampingan dan pemulihan 9. Menjelaskan proses peradilan TPKS Proses peradilan tindak pidana kekerasan seksual • Pengantar hukum acara pidana terkait TPKS • Hukum acara pidana • Hukum acara pidana terkait TPKS 3 • Kualifikasi aparat penegak hukum dalam menangani TPKS • Persyaratan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam Penanganan TPKS • Sikap dan etika dalam pemeriksaan saksi/Korban/ tersangka/terdakwa TPKS • Proses penyidikan TPKS • Penanganan laporan dan pengaduan Korban • Pembuktian khusus • Pemeriksaan saksi dan Korban secara tertutup, kerahasiaan identitas, dan didampingi pendamping. • Penyidikan kasus TPKS 4 • Proses penuntutan TPKS • Penerimaan dan penelitian berkas perkara dari penyidik • Pengembalian berkas perkara dari hasil penelitian berkas • Pembuatan surat dakwaan • Proses pemeriksaan TPKS • Penerimaan surat dakwaan dari penuntut umum No. Tujuan Pembelajaran Judul Materi Materi pokok Sub Materi Pokok JP • Pemeriksaan saksi dan Korban secara beretika • Pemeriksaan alat bukti • Penegasan proses peradilan non- restorative justice kecuali terhadap anak • Perintangan atau penggagalan proses Penanganan TPKS • Konsep perintangan atau penggagalan proses Penanganan TPKS • Jenis tindakan perintangan atau penggagalan proses Penanganan TPKS. 2 Total JP 38 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18