Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang MANAJEMEN PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERMEN Nomor 9 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. 3. Pengetahuan adalah pemahaman tentang sesuatu hal berdasarkan interpretasi atas sebuah konteks permasalahan tertentu. 4. Pengetahuan Implisit yang selanjutnya disebut Tacit adalah Pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu yang memiliki Pengetahuan tersebut. 5. Pengetahuan Eksplisit adalah Pengetahuan yang sudah secara eksplisit diutarakan dan tersedia dalam organisasi. 6. Sosialisasi adalah proses untuk memperoleh Tacit melalui berbagi Pengetahuan. 7. Eksternalisasi adalah proses mengubah Tacit menjadi Pengetahuan Eksplisit dalam tulisan atau diwujudkan dalam suatu bentuk. 8. Kombinasi adalah proses menciptakan Pengetahuan Eksplisit dengan menemukan dan menyatukan Pengetahuan Eksplisit dari sejumlah sumber ke dalam sistem Pengetahuan. 9. Internalisasi adalah proses mewujudkan Pengetahuan Eksplisit menjadi Tacit dengan menginternalisasi pengalaman yang diperoleh melalui mode penciptaan Pengetahuan lainnya ke dalam basis Tacit individu dalam bentuk model mental bersama atau praktik kerja. 10. Community of Practices yang selanjutnya disingkat CoP adalah komunitas individu yang memiliki kesamaan minat dan pengetahuan pada bidang tertentu, secara rutin bertemu, bertukar pikiran, dan berdiskusi tentang isu strategis terkait dengan bidangnya. 11. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah sistem yang berbasis teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan Pengetahuan baik saat perolehan, penyimpanan, pengambilan kembali, pemanfaatan maupun penyempurnaannya. 12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

AKTIVITAS, JENIS, DAN KONVERSI PENGETAHUAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Aktivitas dalam Manajemen Pengetahuan meliputi: a. upaya perolehan dan penyimpanan; b. pengolahan; c. pengambilan kembali; d. pemanfaatan dan penyebaran; dan e. evaluasi dan penyempurnaan. (2) Upaya perolehan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan dengan cara merekam Pengetahuan individu baik secara tertulis, audio, maupun audio visual. (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengklasifikasikan Pengetahuan. (4) Pengambilan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan sistem pencarian dan temu kembali (retrieval) informasi. (5) Pemanfaatan dan penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan cara konsultasi dan pemanfaatan teknologi informasi. (6) Evaluasi dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit dilakukan melalui forum diskusi.

Pasal 7

(1) Jenis Pengetahuan terdiri atas: a. Tacit; dan b. Pengetahuan Eksplisit. (2) Tacit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari komponen kognitif atau Pengetahuan tak terstruktur dan komponen teknis atau Pengetahuan terstruktur. (3) Pengetahuan Eksplisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pengetahuan yang bersifat terstruktur dan tercermin dalam berbagai rujukan peraturan dan standar kerja.

Pasal 8

Konversi jenis Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas: a. Sosialisasi; b. Eksternalisasi; c. Kombinasi; dan d. Internalisasi.

Pasal 9

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan dengan cara: a. bekerja secara berdampingan; dan b. berbagi pekerjaan dan kondisi yang sama. (2) Proses belajar melalui Sosialisasi dilakukan dengan memperhatikan, meniru, dan berlatih.

Pasal 10

Eksternalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa abstraksi atau model (pilot project).

Pasal 11

(1) Kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap Pengetahuan yang sudah eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan. (2) Kombinasi Pengetahuan dimulai dengan perekaman Pengetahuan yang dimiliki perorangan terhadap Pengetahuan yang sudah eksplisit berupa peraturan perundang-undangan. (3) Hasil perekaman Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam repositori Pengetahuan dalam Sistem Manajemen Pengetahuan aplikasi Portal Layanan Konsultasi dan Manajemen Pengetahuan Terpadu (Pakar) pada laman: pakar.kemenpppa.go.id.

Pasal 12

(1) Internalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan secara perorangan dan dapat dibagikan ulang berdasarkan Pengetahuan atau pengalaman yang dialami seseorang kepada yang lain baik secara lisan maupun tulisan. (2) Internalisasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui konsultasi: a. secara langsung, yaitu mendatangi ruang layanan konsultasi Kemen PPPA; dan b. secara tidak langsung, yaitu melalui Sistem Manajemen Pengetahuan aplikasi Portal Layanan Konsultasi dan Manajemen Pengetahuan Terpadu (Pakar) pada laman: pakar.kemenpppa.go.id. (3) Layanan konsultasi dilakukan secara berjenjang dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. (4) Layanan konsultasi di lingkungan Kemen PPPA dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang MANAJEMEN PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17