Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 13 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. 2. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah lembaga non struktural pada Kementerian Agama yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Kementerian Agama yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 8. Pegawai ASN Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan laporan dan/atau informasi yang diterima. 9. Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga, dan/atau organisasi yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN Terlapor. 10. Laporan adalah pengaduan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Pegawai Terlapor. 11. Temuan Atasan adalah hasil dari kegiatan pengawasan melekat oleh atasan terhadap Pegawai ASN terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 12. Temuan Pengawasan adalah hasil dari kegiatan pengawasan oleh unit kerja pengawasan internal terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 13. Informasi adalah keterangan yang berisi petunjuk terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diperoleh Majelis Kehormatan dari media massa dan/atau sumber lain. 14. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 15. Sekretariat adalah perangkat yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan tugas dukungan teknis administratif kepada Majelis Kehormatan.

BAB VII

PEMERIKSAAN ALAT BUKTI

Pasal 24

Koreksi

(1) Pelapor dan/atau Pegawai ASN Terlapor dapat mengajukan alat bukti. (2) Majelis Kehormatan dapat meminta alat bukti kepada pihak lain.

Pasal 25

Koreksi

(1) Alat bukti yang digunakan dalam rapat Majelis Kehormatan meliputi: a. surat atau tulisan; b. keterangan saksi; c. keterangan ahli; d. alat bukti lain berupa data dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan e. petunjuk. (2) Majelis Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam rapat Majelis Kehormatan.

Pasal 26

(1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dapat diperoleh dari: a. Pelapor; b. Pegawai ASN Terlapor; dan/atau c. Pihak lain. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. (3) Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali Majelis Kehormatan menentukan lain.

Pasal 27

(1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh: a. Pelapor; b. Pegawai ASN Terlapor; dan/atau c. Majelis Kehormatan. (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan/atau dialami sendiri. (3) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di bawah sumpah.

Pasal 28

(1) Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh: a. Pelapor; b. Pegawai ASN Terlapor; dan/atau c. Majelis Kehormatan. (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan/atau pengalamannya. (3) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di bawah sumpah.

Pasal 29

(1) Alat bukti lain berupa data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari: a. Pelapor; b. Pegawai ASN Terlapor; dan/atau c. Pihak lain. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. (3) Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dijadikan alat bukti sah, kecuali Majelis Kehormatan menentukan lain.

Pasal 30

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e diperoleh Majelis Kehormatan berdasarkan penilaian terhadap alat bukti dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

BAB X

KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 34

Koreksi

Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 35

Koreksi

Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Majelis Kehormatan mendasarkan pada: a. asas kepatutan, moral, dan etik; b. fakta yang terungkap dalam rapat Majelis Kehormatan; c. Kode Etik dan Kode Perilaku; dan d. keyakinan anggota Majelis Kehormatan.

Pasal 36

Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat; a. identitas Pegawai ASN Terlapor; b. uraian singkat mengenai laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN Terlapor; c. fakta yang terungkap dalam Rapat Majelis Kehormatan; d. pembelaan Pegawai ASN Terlapor; e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Rapat Majelis Kehormatan dan pembelaan Pegawai ASN Terlapor; f. dasar hukum dan etika dalam pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan; g. amar putusan; h. rekomendasi berupa: 1. penjatuhan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin terhadap Pegawai ASN Terlapor; atau 2. pemulihan nama baik Pegawai ASN Terlapor. i. hari, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Majelis Kehormatan; dan j. nama dan tanda tangan Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Kehormatan.

Pasal 37

(1) Pengambilan keputusan Majelis Kehormatan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat Majelis Kehormatan yang bersifat tertutup. (2) Dalam hal pengambilan keputusan Majelis Kehormatan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan Majelis Kehormatan diambil berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan ditentukan oleh suara Ketua Majelis Kehormatan.

Pasal 38

(1) Rapat Majelis Kehormatan untuk mengambil Keputusan Majelis Kehormatan dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Kehormatan. (2) Dalam hal rapat Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, rapat Majelis Kehormatan ditunda paling lama 1 (satu) hari. (3) Dalam hal penundaan rapat Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan belum juga mencapai kuorum, rapat Majelis Kehormatan dilanjutkan untuk mengambil Keputusan Majelis Kehormatan dengan ketentuan dihadiri paling sedikit oleh 3 (tiga) orang anggota Majelis Kehormatan.

BAB XII

PELAKSANAAN REKOMENDASI MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 42

Koreksi

Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan kepada Menteri, Pejabat yang Berwenang, dan Pegawai ASN Terlapor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan ditetapkan.

Pasal 43

Koreksi

Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan diterima.

Pasal 44

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan diterima. (2) Pejabat yang Berwenang wajib mengumumkan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pernyataan Pegawai ASN Terlapor diterima.

Pasal 45

(1) Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan memuat rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai ASN Terlapor, Pejabat yang Berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN Terlapor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kode Etik diterima. (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang. (3) Keputusan Pejabat yang Berwenang mengenai penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan Pegawai ASN Terlapor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 46

(1) Dalam hal Keputusan Majelis Kehormatan memuat rekomendasi berupa pemulihan nama baik Pegawai ASN Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pejabat yang Berwenang wajib memulihkan nama baik Pegawai ASN Terlapor paling lambat 3 (iga) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan diterima. (2) Pemulihan nama baik Pegawai ASN Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang. (3) Keputusan Pejabat yang Berwenang mengenai pemulihan nama baik Pegawai ASN Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan Pegawai ASN Terlapor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan. (4) Pejabat yang Berwenang wajib mengumumkan Keputusan Pejabat yang Berwenang mengenai pemulihan nama baik Pegawai ASN Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terbuka paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan melalui: a. forum pertemuan resmi Pegawai ASN; b. upacara bendera; atau c. laman Kementerian Agama.

Pasal 47

(1) Pegawai ASN Terlapor yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan/atau Pasal 44 ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin. (2) Pejabat yang Berwenang yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (4), dijatuhi hukuman disiplin. (3) Jenis, tingkat, dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB Kesatu

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kedua

Pasal 37

Pasal 38