Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR HALAL DAN PENYELIA HALAL

PERMEN Nomor 13 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR HALAL DAN PENYELIA HALAL

Pasal 21

(1) Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh BPJPH. (2) Dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPJPH membentuk LSP. (3) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi: a. Auditor Halal yang berada pada kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan masyarakat; dan b. Penyelia Halal yang berada pada Pelaku Usaha. (4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BPJPH dapat bekerja sama dengan LSP lainnya. (2) Kerjasama dengan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penunjukan oleh BPJPH dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama. (3) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni LSP yang terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22dilakukan dengan memperhatikan: a. latar belakang calon peserta; b. skema sertifikasi; c. metode uji yang digunakan; d. proses sertifikasi kompetensi; dan e. pengendalian mutu. (2) Latar belakang calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pendidikan; b. pelatihan; dan c. pengalaman. (3) Skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang relevan dengan standar kompetensi. (4) Metode uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmenggunakan: a. praktik dan/atau observasi langsung; b. uji tulis; c. uji portofolio; dan d. wawancara. (5) Proses sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pelaksanaan uji kompetensi. (6) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh unit pengendali internal LSP.

Pasal 24

(1) Peserta yang lulus sertifikasi kompetensi dinyatakan kompeten dan berhak memperoleh sertifikat kompetensi. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh pimpinan LSP. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu4(empat) tahun dan dapat diperpanjang dengan mekanisme sertifikasi kompetensi. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai: a. nama peserta; b. nomor sertifikat; c. jenis kompetensi; d. tempat dan tanggal penetapan; e. nama dan logoBadan Nasional Sertifikasi Profesi; f. masa berlaku; g. daftar unit kompetensi; dan h. tanda tangan.

Pasal 25

(1) LSPmelaporkan peserta yang lulus sertifikasi kompetensikepada Kepala Badan dengan melampirkan sertifikat kompetensi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIHALAL.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR HALAL DAN PENYELIA HALAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 4

Pasal 13

Pasal 16

BAB 5

Pasal 16

Pasal 17

BAB 6

Pasal 17

Pasal 18

BAB 7

Pasal 18

Pasal 19

BAB 8

Pasal 19

Pasal 20

BAB 9

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29