Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah d…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai berikut: 1. Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang selanjutnya disebut Pendirian Madrasah adalah penetapan pendirian kelembagaan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah. 2. Penegeran Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut Penegeran Madrasah adalah kegiatan peralihan status Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh pemerintah. 3. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup RA, MI, MTs, MA, dan MAK. 4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintah adalah Kementerian Agama. 6. Menteri adalah Menteri Agama. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 8. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Pendirian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara. (2) Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan: a. kebutuhan masyarakat; b. kebutuhan pembangunan daerah; c. kebutuhan akses pendidikan di daerah pemekaran, perbatasan antarnegara, terluar, terpencil, dan terisolasi; dan d. percepatan pemerataan mutu pendidikan madrasah.

Pasal 3

(1) Pendirian Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. analisis kebutuhan masyarakat; b. rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi; dan c. rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah. (2) Persyaratan Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam bentuk usulan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri. (3) Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup antara lain pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen madrasah. (4) Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1) Dalam hal Pendirian Madrasah belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal MENETAPKAN status madrasah sebagai filial dari madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai status madrasah filial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penegerian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara. (2) Penegeran Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kebutuhan masyarakat; b. rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi; c. rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama; dan d. rincian persyaratan teknis meliputi kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen madrasah. (3) Rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penegeran Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal melakukan penilaian kelengkapan administrasi dan visitasi lapangan terhadap usulan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

(1) Dalam hal Penegeran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN status madrasah filial dari madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah. (2) Penetapan madrasah filial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan: a. kelayakan pemenuhan persyaratan teknis penegeran madrasah; dan/atau b. keberadaan madrasah di atas tanah milik pemerintah.

Pasal 7

(1) Penyelenggara madrasah yang akan menyerahkan penyelenggaraan madrasahnya kepada pemerintah, wajib menyerahkan seluruh aset madrasah kepada Kementerian Agama. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang akan diserahkan penyelenggaraannya kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, SURYADHARMA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT Rincian Persyaratan Teknis Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat: A. Kurikulum | No | Jenis Dokumen | Penegerian Madrasah | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | | | RA | MI | MTs | MA | MAK | | 1 | Dokumen kurikulum | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | Catatan: Dokumen kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. B. Jumlah Peserta Didik | No | Uraian | Penegerian Madrasah | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | | | RA | MI | MTs | MA | MAK | | 1 | Jumlah minimal peserta didik | 54 | 168 | 192 | 192 | 192 | | 2 | Jumlah minimal rombongan belajar per tingkatan kelas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Catatan: RA terdiri dari 2 tingkatan kelas A dan kelas B, MI terdiri dari 6 tingkatan kelas 1 sampai dengan kelas 6, MTs terdiri dari 3 tingkatan kelas 7 sampai dengan kelas 9, MA dan MAK terdiri dari 3 tingkatan kelas 10 sampai dengan kelas 12. C. Jumlah dan Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | No | Ursian | Penegrian Madrasah | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | | | RA | MI | MTs | MA | MAK | | a. Guru | 1 | Jumlah minimal guru | 1 orang/rombel | 1 orang/rombel ditambah 1 orang guru PAI dan Penjas dan Olahraga | 1 orang untuk setiap mata pelajaran | 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran | 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran | 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran (1 satuan orang calon instruktur sesuai dengan bidang kejuruan yang diselenggarakan) | | | 2 | Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana | 50% | 90% | 90% | 90% | 90% | | b. Kepala Madrasah | 1 | Kualifikasi pendidikan minimal | Sarjana | Sarjana | Sarjana | Sarjana | Sarjana | | c. Tenaga Administrasi/Tata Usaha | 1 | Jumlah minimal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | Kualifikasi minimal | MA/SMA/ Sederajat | MA/SMA/ Sederajat | Diploma Tiga | Sarjana | Sarjana | D. Sarana dan Prasarana | No | Sarana dan Prasarana | Penegrian Madrasah | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | | | RA | MI | MTs | MA | MAK | | 1 | Luas tanah/Lahan minimal | 1000m2 | 2270m2 | 3300 m2 | 4500m2 | 4500m2 | | 2 | Gedung | | | | | | | | a. Jumlah minimal ruang kelas | 2 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit | | | b. Jumlah minimal ruang perpustakaan | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | | | c. Jumlah minimal ruang laboratorium | - | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | | | d. Ruang Kepala Madrasah | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | | | e. Ruang guru | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | | | f. Ruang tata usaha | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | | No | Sarana dan Prasarana | RA | MI | MTs | MA | MAK | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | g. | Tempat beribadah | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | | h. | Jumlah minimal toilet peserta didik dan guru dan tenaga kependidikan | 2 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | | i. | Sarana minimal bermain/berolahraga | 300m2 | 400m2 | 500m2 | 500m2 | 50 dan 500m2 | | j. | Koleksi buku perpustakaan/buku ajaran | | | | | | | | a. Buku/bahan ajaran | 1 set /bahan ajaran per peserta didik | 1 set /peserta didik | 1 set /peserta didik | 1 set/peserta didik | 1 set /peserta didik | | | b. Jumlah minimal buku pengayaan dan buku referensi | 50 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi | 100 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi | 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi | 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi | 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi | | k. | Jumlah minimal peralatan belajar/ laboratorium | 1 set alat edukatif & 1 set alat bermain di luar ruangan | 1 set perga bahan nya. | 1 set lengkap Laboratorium IPA | 1 set lengkap Laboratorium Kimia/Biologi/Laboratorium Komputer/ Laboratorium Bahasa. | 1 set laboratorium produktif | Catatan: a. Satu set alat peraga edukatif RA di dalam ruangan paling sedikit terdiri dari: balok bangunan, mainan konstruksi, peralatan bermain, ruang gelap, kotak musik, alat tukang, dan peralatan menari. b. Satu set alat peraga di luar ruangan paling sedikit terdiri dari: peralatan panjat, peralatan jangkungan, alat ayunan, dan papan titian. c. Satu set alat peraga IPA dan bahasa dalam ruangan paling sedikit terdiri dari: model kerangka manusia, model ibadah, alat peraga dinamis igloo, alat peraga astronomi, peta IPA, peta bumi. d. Satu set lengkap peralatan laboratorium MA paling sedikit terdiri dari: Laboratorium Fisika/ Laboratorium Biologi/Laboratorium Kimia/Laboratorium Komputer/ Laboratorium Bahasa. e. Satu set peralatan laboratorium produktif MA terdiri dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk praktik produktif sesuai dengan program keahlian yang diikuti. E. Rencana Pembiayaan Pendidikan Rencana pembiayaan pendidikan memuat muai sedikit informasi tentang total kebutuhan pembiayaan madrasah, sumber pembiayaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah dan tidak meningkat), dan rincian jenis pengeluaran. Rencana pembiayaan dimaksud mencakup perencanaan suatu pembiayaan RA/madrasah selama satu tahun pelajaran dan disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RA/Madrasah. F. Organisasi dan Manajemen RA/Madrasah Dokumen organisasi dan manajemen RA/madrasah memuat muai sedikit struktur organisasi RA/madrasah, struktur organisasi yayasan sebagai penyelenggara RA/madrasah, personalia organisasi RA/madrasah dan kepengurusan yayasan, mekanisme dan hubungan kerja, dan organisasi dan personalia komite RA/madrasah. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, SURYADHARMA ALI

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8