Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan — PERMEN Nomor 15 Tahun 2014

Pasal 1

1. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama. 2. Universitas adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. 3. Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 4. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. 5. Fakultas adalah unit organisasi universitas/institut yang terdiri dari jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, and/atau seni. 6. Jurusan adalah unit organisasi fakultas/sekolah tinggi yang terdiri dari program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 7. Program Studi adalah kesatuan rencana akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum dari 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 8. Menteri adalah Menteri Agama. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Perubahan bentuk PTK bertujuan untuk: a. meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan; b. meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan; dan c. meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.

Pasal 3

Koreksi

Perubahan bentuk PTK dilakukan atas dasar: a. kebutuhan masyarakat; b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; c. kebutuhan pembangunan nasional; dan d. pertumbuhan jumlah mahasiswa.

Pasal 4

Perubahan bentuk PTK meliputi: a. Sekolah Tinggi menjadi Institut; b. Institut menjadi Universitas; dan c. penggabungan dari dua PTK atau lebih menjadi Sekolah Tinggi/Institut/Universitas.

Pasal 5

Koreksi

(1) Perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persentase kualifikasi pendidikan dosen; b. persentase kepangkatan akademik dosen; c. rasio jumlah mahasiswa/dosen; d. jumlah, jenis, dan ragam Program Studi/Jurusan/Fakultas; e. persentase kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan; f. persentase status akreditasi program studi; g. sarana dan prasarana; dan h. jumlah mahasiswa. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan bentuk PTK wajib memenuhi persyaratan: a. kebutuhan masyarakat; dan b. rencana pengembangan bidang keilmuan; dan c. kebutuhan pembangunan nasional. (3) Rincian persyaratan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Pasal 6

Koreksi

(1) Perubahan bentuk PTK dilakukan melalui mekanisme: a. pengusulan perubahan bentuk PTK oleh pimpinan PTK; b. penilaian usulan perubahan bentuk PTK oleh Direktur Jenderal; dan c. pengusulan penetapan perubahan bentuk PTK oleh Menteri. (2) Pengusulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan hasil studi kelayakan. (3) Penilaian usulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penilaian kelengkapan administrasi; b. visitasi lapangan; dan c. hasil penilaian. (4) Pengusulan penetapan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh PTK yang dituangkan dalam bentuk laporan dan memuat paling sedikit: a. latar belakang dan tujuan perubahan bentuk PTK; b. kondisi kelembagaan terkini meliputi program studi/jurusan/fakultas, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan; c. analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional; dan d. rencana pengembangan PTK untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. (2) Rencana pengembangan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat visi dan misi, transformasi akademik dan keilmuan, manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana, budaya, dan skema pembiayaan.

Pasal 8

Dalam hal perubahan bentuk PTK telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Menteri mengajukan usulan perubahan bentuk PTK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang penggandaan aparatur negara.

Pasal 9

Koreksi

Dalam hal perubahan bentuk PTK berdampak pada perubahan Fakultas di luar Keagamaan maka harus mendapat rekomendasi dari Menteri yang menangani bidang Pendidikan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam hal perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan penggabungan antara Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), maka PTKS yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh aset kepada Kementerian Agama. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, SURYADHARMA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk PTK: a. Persentase Kualifikasi Pendidikan Dosen | No. | Kualifikasi Pendidikan | Perubahan bentuk | | |---|---|---|---| | | | Sekolah Tinggi ke Institut | Institut ke Universitas | | 1 | Magister | Maksimal 80% | Maksimal 75% | | 2 | Doktor | Minimal 20% | Minimal 25% | b. Persentase Kepangkatan Akademik Dosen | No. | Kualifikasi Dosen | Perubahan bentuk | | |---|---|---|---| | | | Sekolah Tinggi ke Institut | Institut ke Universitas | | 1 | Asisten Ahli | Maksimal 20% | Maksimal 20% | | 2 | Lektor | Maksimal 40% | Maksimal 30% | | 3 | Lektor Kepala | Minimal 30% | Minimal 35% | | 4 | Guru Besar | Minimal 10% | Minimal 15% | c. Rasio Dosen/Mahasiswa | No. | Jenis Ilmu | Rasio Dosen dengan Mahasiswa | | |---|---|---|---| | | | Sekolah Tinggi ke Institut | Institut ke Universitas | | 1 | Ilmu Sosial | 1 : 25 | 1 : 25 | | 2 | Ilmu Esakta | 1 : 20 | 1 : 20 | d. Jumlah, Jenis, dan Ragam Program Studi/Jurusan/Fakultas | No. | Program Studi | Perubahan bentuk | | | | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | | | Sekolah Tinggi ke Institut | Institut ke Universitas | | | | | | Jurusan | Prodi | Fakultas | Jurusan | Prodi | | 1 | Program S1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 16 | | 2 | Pascasarjana | - | - | - | 4 | 8 | Catatan: 1. komposisi program studi yang diusulkan setelah menjadi Universitas harus memenuhi komposisi rumpun keilmuan yang terdiri dari kurang lebih 70% rumpun ilmu agama dan kurang lebih 30% rumpun ilmu sosial/humaniora dan rumpun ilmu sains dan teknologi. 2. Jumlah prodi yang diusulkan setelah menjadi Universitas diluar yang telah ada, maksimal sebanyak 10 program studi yang terdiri dari rumpun ilmu sosial/humaniora dan rumpun sains/teknologi. e. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan | No. | Kualifikasi Jenis Tenaga | Perubahan bentuk | | | :--- | :--- | :--- | :--- | | | | Sekolah Tinggi ke Institut | Institut ke Universitas | | 1 | Fungsional Umum/Tertentu Sama atau dibawah Diploma tiga | Maksimal 40% | Maksimal 40% | | 2 | Sama atau diatas Sarjana/ Diploma Empat | Minimal 60% | Minimal 60% | f. Persentase Status Akreditasi Program Studi | No. | Nilai Akreditasi | Perubahan bentuk | | | :--- | :--- | :--- | :--- | | | | Sekolah Tinggi ke Institut | Institut ke Universitas | | 1 | Nilai A | Minimal 10% | Minimal 20% | | 2 | Nilai B | Minimal 40% | Minimal 50% | | 3 | Nilai C | Maksimal 40% | Maksimal 20% | g. Sarana dan Prasarana | No. | Sarana dan Prasarana | Perubahan bentuk Sekolah Tinggi ke Institut | Perubahan bentuk Institut ke Universitas | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | Tanah/Lahan | $100.000\text{ m}^2$ | $250.000\text{ m}^2$ | | 2 | Gedung | | | | | a. Ruang Kuliah | $1.500\text{ m}^2$ | $3.250\text{ m}^2$ | | | b. Ruang Kantor Administrasi | $300\text{ m}^2$ | $650\text{ m}^2$ | | | c. Ruang Perpustakaan | $300\text{ m}^2$ | $600\text{ m}^2$ | | | d. Ruang Komputer | $300\text{ m}^2$ | $600\text{ m}^2$ | | | e. Ruang Laboratorium | $400\text{ m}^2$ | $800\text{ m}^2$ | | | f. Ruang Dosen Tetap | $600\text{ m}^2$ | $1.300\text{ m}^2$ | | 3 | Koleksi Buku Perpustakaan | Minimal 5.000 judul buku | Minimal 10.000 judul buku | h. Jumlah Mahasiswa | No. | Uraian | Perubahan bentuk Sekolah Tinggi ke Institut | Perubahan bentuk Institut ke Universitas | | :--- | :--- | :--- | :--- | | | Jumlah Mahasiswa | 3.000 | 7.500 |

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11