Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Amil Zakat

PERMEN Nomor 15 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan Pengelolaan Zakat secara nasional. 3. BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi. 4. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota. 5. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 6. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya guna mewujudkan tujuan Pengelolaan Zakat. 7. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan memastikan kepatuhan, akuntabilitas, dan kinerja terhadap pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Tim Pengawas adalah tim ad hoc yang dibentuk oleh Menteri untuk membantu pelaksanaan tugas Pengawasan terhadap BAZNAS. 9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 11. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Islam. 12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin instansi vertikal pada Kementerian di tingkat provinsi. 13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin instansi vertikal pada Kementerian di tingkat kabupaten/kota.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 6

Koreksi

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal; b. Kepala Kantor Wilayah; dan c. Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 7

Koreksi

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan terhadap aspek: a. kelembagaan; dan b. tata kelola.

Pasal 8

Pengawasan terhadap aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit meliputi: a. legalitas dan status kelembagaan; b. struktur organisasi; c. sumber daya manusia; d. sistem dan prosedur kerja; dan e. sarana dan prasarana.

Pasal 9

Pengawasan terhadap aspek tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 10

Pengawasan terhadap aspek kelembagaan dan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam bentuk: a. audit syariat; dan b. evaluasi kinerja.

Pasal 11

(1) Pengawasan dalam bentuk audit syariat dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ. (2) Pengawasan dalam bentuk audit syariat dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. (3) Pengawasan dalam bentuk audit syariat dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (4) Pengawasan dalam bentuk audit syariat dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja terhadap BAZNAS Provinsi dan LAZ provinsi, Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah. (2) Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. (3) Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja terhadap BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ kabupaten/kota, Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. (2) Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. (3) Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Pengawasan terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri membentuk Tim Pengawas. (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Dalam membantu pelaksanaan tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengawas mempunyai tugas: a. memberikan pertimbangan atas Pengelolaan Zakat serta rencana kerja dan anggaran tahunan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; b. memberikan pertimbangan atas rancangan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; c. memberikan pertimbangan syariat atas Pengelolaan Zakat; dan d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 15

(1) Tim Pengawas berjumlah gasal dengan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota. (2) Keanggotaan Tim Pengawas berasal dari: a. Kementerian; b. kementerian/lembaga; dan c. masyarakat. (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (4) Menteri MENETAPKAN salah seorang dari anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai ketua Tim Pengawas. (5) Tim Pengawas diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Tim Pengawas, calon anggota Tim Pengawas harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. beragama Islam; c. berusia paling rendah 36 (tiga puluh enam) tahun; d. berpendidikan paling rendah sarjana; e. memiliki kompetensi paling sedikit mengenai: 1. kebijakan Pengelolaan Zakat; dan 2. fikih zakat; f. tidak menjadi anggota partai politik; dan g. memiliki wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. (2) Calon anggota Tim Pengawas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota Tim Pengawas.

Pasal 17

(1) Anggota Tim Pengawas diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. habis masa jabatan; c. mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau e. tidak memenuhi syarat sebagai Tim Pengawas. (2) Pemberhentian anggota Tim Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 18

(1) Dalam membantu pelaksanaan tugas Pengawasan, Tim Pengawas berkoordinasi dengan Direktur Jenderal. (2) Tim Pengawas menyampaikan laporan pembantuan pelaksanaan tugas Pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Koordinasi dan penyampaian laporan hasil pembantuan pelaksanaan tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Amil Zakat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21