Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang MAJELIS TAKLIM

PERMEN Nomor 29 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam. 2. Materi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengajian. 3. Ustadz dan/atau Ustadzah adalah tenaga pendidik pada Majelis Taklim. 4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat kabupaten/kota. 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama. 6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan. 7. Surat Keterangan Terdaftar Majelis Taklim yang selanjutnya disebut SKT Majelis Taklim adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Majelis Taklim.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 5

Koreksi

Perseorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, masjid, dan mushala dapat mendirikan Majelis Taklim.

Pasal 6

Koreksi

(1) Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terdaftar pada Kantor Kementerian Agama. (2) Pendaftaran Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh pengurus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau melalui Kepala KUA Kecamatan. (3) Pendaftaran Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kepengurusan; b. memiliki domisili; dan c. memiliki paling sedikit 15 (lima belas) orang jemaah. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan: a. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus; b. struktur pengurus; c. surat keterangan domisili Majelis Taklim dari desa/kelurahan; dan d. fotokopi kartu tanda penduduk jemaah.

Pasal 7

(1) Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala KUA Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Dalam hal dokumen tidak lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala KUA Kecamatan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen, permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali.

Pasal 8

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dokumen permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap, Kepala KUA Kecamatan menyampaikan berkas dokumen permohonan pendaftaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 9

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 dokumen permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan SKT Majelis Taklim. (2) SKT Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

(1) Permohonan perpanjangan SKT Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKT Majelis Taklim berakhir. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan asli SKT Majelis Taklim. (3) Apabila permohonan perpanjangan SKT Majelis Taklim diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Koreksi

Penyelenggaraan Majelis Taklim terdiri atas: a. pengurus; b. Ustadz dan/atau Ustadzah; c. jemaah; d. tempat; dan e. materi.

Pasal 12

Koreksi

(1) Majelis Taklim memiliki struktur kepengurusan. (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. bendahara. (3) Masa bakti kepengurusan Majelis Taklim ditetapkan dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Majelis Taklim.

Pasal 13

(1) Majelis Taklim dibina dan dibimbing oleh Ustadz dan/atau Ustadzah. (2) Ustadz dan/atau Ustadzah dapat berasal dari ulama, kyai, tuan guru, buya, ajengan, tengku, anregurutta, atau sebutan lain, cendikiawan muslim, dan penyuluh agama Islam. (3) Ustadz dan/atau Ustadzah sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. mampu membaca dan memahami Al-Qur’an dan Al- Hadits dengan baik dan benar; dan b. memiliki pengetahuan agama yang baik.

Pasal 14

(1) Jemaah Majelis Taklim berasal dari berbagai jenjang usia, pendidikan, ekonomi, dan tingkatan sosial lainnya. (2) Jemaah Majelis Taklim terdiri atas jemaah tetap dan jemaah tidak tetap. (3) Jemaah tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada Majelis Taklim.

Pasal 15

Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushala, atau tempat lain yang memadai.

Pasal 16

(1) Materi ajar Majelis Taklim bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi ajar dapat berasal dari kitab karya ulama. (3) Materi Majelis Taklim meliputi aqidah, syariah, dan akhlaq. (4) Ustadz dan/atau Ustadzah dalam menyampaikan materi ajar diutamakan menggunakan kitab atau buku pegangan sebagai rujukan. (5) Selain menggunakan kitab atau buku pegangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ustadz dan/atau Ustadzah dapat menggunakan diktat, modul, atau buku pedoman.

Pasal 17

(1) Majelis Taklim dapat menggunakan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kondisi jemaah. (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. ceramah; b. tanya jawab; c. praktik; dan/atau d. diskusi.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang MAJELIS TAKLIM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22