Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung

PERMEN Nomor 3 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi keagamaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi keagamaan. 2. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu INDONESIA Negeri Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 3. Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Sekolah Tinggi dan digunakan sebagai dasar dalam MENETAPKAN kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 4. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. 5. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 6. Jurusan adalah himpunan program studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 10. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian. 11. Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan agama Khonghucu. 12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 17. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Tinggi. 18. Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan. 19. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi. 20. Senat adalah organ Sekolah Tinggi sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. 21. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Ketua. 22. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan nonakademik kepada Ketua. 23. Ketua Jurusan adalah pemimpin Jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaran Program Studi. 24. Ketua Program Studi adalah pemimpin pada Program Studi. 25. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Sekolah Tinggi. 26. Kepala Unit Penunjang Akademik yang selanjutnya disebut Kepala UPA adalah pemimpin unit penunjang akademik pada Sekolah Tinggi. 27. Tripusaka adalah tiga kebajikan Konfusian yang perlu dimiliki oleh umat yang ingin maju dalam kehidupannya, yang terdiri atas kebijaksanaan, cinta kasih/kemanusiaan, dan keberanian.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 8

Koreksi

(1) Perguruan tinggi keagamaan Khonghucu negeri dalam Statuta ini bernama Sekolah Tinggi Agama Khonghucu INDONESIA Negeri Bangka Belitung. (2) Sekolah Tinggi berkedudukan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. (3) Sekolah Tinggi ini berdiri pada tanggal 10 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu INDONESIA Negeri Bangka Belitung. (4) Dies Natalis Sekolah Tinggi ditetapkan pada tanggal 10 April berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu INDONESIA Negeri Bangka Belitung.

Pasal 9

(1) Sekolah Tinggi memiliki lambang. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Sekolah Tinggi memiliki mars dan himne. (2) Mars dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Sekolah Tinggi dan Jurusan memiliki bendera. (2) Bendera Sekolah Tinggi dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Busana akademik Sekolah Tinggi terdiri atas: a. toga jabatan; b. toga wisudawan; dan c. jas almamater. (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Senat. (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara akademik. (4) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jubah yang dikenakan wisudawan. (5) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jas yang dikenakan pada saat kegiatan yang berkaitan dengan Sivitas Akademika dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, masa orientasi, dan kegiatan resmi lainnya oleh Mahasiswa. (6) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 25

Koreksi

(1) Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas: a. Ketua dan Wakil Ketua; b. Senat; c. Satuan Pengawasan Internal; dan d. Dewan Penyantun. (2) Organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (3) Hubungan antarorganisasi Sekolah Tinggi dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain. (4) Tugas dan fungsi organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dan pengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 27

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 28

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas dan kewajiban: a. menyiapkan RIP dan rencana strategis Sekolah Tinggi; b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat/ pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi; f. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/ atau penutupan Jurusan atau Program Studi yang diperlukan atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan; dan b. melakukan kerja sama.

Pasal 29

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh 2 (dua) Wakil Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (3) Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan Wakil Ketua. (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Ketua terdiri atas bidang: a. akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, dan kerja sama; dan b. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

BAB Kedua

Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 26

Koreksi

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dan pengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 27

Koreksi

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 28

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas dan kewajiban: a. menyiapkan RIP dan rencana strategis Sekolah Tinggi; b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat/ pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi; f. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/ atau penutupan Jurusan atau Program Studi yang diperlukan atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan; dan b. melakukan kerja sama.

Pasal 29

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh 2 (dua) Wakil Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (3) Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan Wakil Ketua. (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Ketua terdiri atas bidang: a. akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, dan kerja sama; dan b. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

Pasal 30

(1) Persyaratan calon Wakil Ketua: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Khonghucu; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi; f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah Tinggi; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Ketua secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua. (2) Dalam hal persyaratan calon Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dapat diisi oleh agama lain.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB III

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

BAB 6

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 7

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 30

BAB 2

BAB 3

BAB 4