Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI BADAN HUKUM

PERMEN Nomor 5 Tahun 2022

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN SSBOPT secara periodik. (2) Dalam MENETAPKAN SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan: a. capaian standar nasional pendidikan tinggi; b. jenis Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. (3) Selain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan SSBOPT dapat mempertimbangkan kekhususan perguruan tinggi, baik statusnya sebagai program strategis nasional atau perguruan tinggi internasional. (4) SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai dasar: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PTKN Badan Hukum; dan b. PTKN Badan Hukum MENETAPKAN biaya pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa. (5) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dalam bentuk BPPTN Badan Hukum.

Pasal 3

(1) SSBOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan: a. biaya langsung; dan b. biaya tidak langsung. (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum Program Studi. (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kegiatan belajar mengajar; b. kegiatan laboratorium, studio, bengkel, atau lapangan; c. kegiatan tugas akhir; d. bimbingan konseling dan kemahasiswaan; dan e. pertukaran mahasiswa. (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya operasional yang diperlukan dalam pengelolaan PTKN Badan Hukum untuk mendukung penyelenggaraan Program Studi. (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. biaya administrasi umum; b. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana; c. pengembangan institusi; dan d. biaya operasional lainnya.

BAB IV

BANTUAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Pasal 7

Koreksi

(1) Rektor menyampaikan usulan alokasi BPPTN Badan Hukum kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Usulan alokasi BPPTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. target kinerja; b. kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan c. perhitungan satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan rencana penerimaan PTKN Badan Hukum. (3) BPPTN Badan Hukum pada PTKN Badan Hukum digunakan untuk: a. biaya operasional; b. biaya dosen; c. biaya tenaga kependidikan; d. biaya investasi; dan e. biaya pengembangan. (4) Biaya operasional sebagaimana dimakud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk: a. penyelenggaraan pendidikan; b. penyelenggaraan penelitian; c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; dan d. pengelolaan manajemen. (5) Biaya dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bantuan biaya untuk dosen nonpegawai negeri sipil yang digunakan untuk: a. gaji dan tunjangan; b. tunjangan jabatan akademik; c. tunjangan profesi; d. tunjangan kehormatan; e. uang makan; dan/atau f. honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTKN Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Biaya tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil yang digunakan untuk: a. gaji dan tunjangan; b. uang makan; dan/atau c. tunjangan kinerja. (7) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang meliputi: a. gedung dan bangunan; b. jalan dan jembatan; c. irigasi dan jaringan; d. peralatan dan mesin; e. aset tetap lainnya; f. aset tidak berwujud; dan/atau g. aset lainnya. (8) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak dapat digunakan untuk pengadaan aset berupa tanah. (9) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk: a. pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi; b. pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan; c. pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis; dan/atau d. pengembangan yang merupakan penugasan dari pemerintah. BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2022 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd YAQUT CHOLIL QOUMAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI BADAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8