Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan Fakultas Jurusan dan Program Studi serta Sebutan Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar dalam Rumpun Ilmu Agama

PERMEN Nomor 6 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan. 2. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah. 3. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya disingkat PTKS adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 4. Universitas adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 5. Institut adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 6. Sekolah Tinggi adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 8. Jurusan adalah himpunan Program Studi dalam sub- rumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 10. Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama. 12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 13. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan pada Kementerian Agama.

BAB II

PEMBENTUKAN FAKULTAS DAN JURUSAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Fakultas merupakan unit pengelola Program Studi yang dapat dibentuk apabila memenuhi sejumlah Jurusan dan/atau Program Studi dalam 1 (satu) bidang ilmu. (2) Jurusan merupakan himpunan Program Studi yang dapat dibentuk apabila memenuhi sejumlah Program Studi dalam 1 (satu) bidang ilmu. (3) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jurusan dan/atau Program Studi yang menjadi binaannya.

Pasal 4

(1) Pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKN dilakukan melalui tahapan: a. pengajuan usul; b. pengkajian usulan; dan c. penetapan. (2) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa INDONESIA dan menggambarkan nama bidang keilmuan. (3) Selain menggunakan bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1) Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemimpin PTKN. (2) Usul pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Menteri. (3) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. penambahan Fakultas dan Jurusan; dan/atau b. perubahan nama Fakultas dan Jurusan. (4) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: a. kebutuhan dan analisis beban kerja PTKN; dan/atau b. penyesuaian dengan nama bidang ilmu.

Pasal 6

(1) Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melampirkan dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKN. (2) Dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa komponen penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi: a. verifikasi kelengkapan dokumen; dan b. analisis substansi usulan dengan komponen yang menjadi dasar pembentukan Fakultas dan Jurusan. (2) Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Penetapan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pembentukan organisasi Fakultas dan Jurusan pada PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKS dilakukan melalui tahapan: a. pengajuan usul; b. pengkajian usulan; dan c. penetapan. (2) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa INDONESIA dan menggambarkan nama bidang keilmuan. (3) Selain menggunakan bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemimpin PTKS. (2) Usul pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pimpinan penyelenggara PTKS. (3) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. penambahan Fakultas dan Jurusan; dan/atau b. perubahan nama Fakultas dan Jurusan. (4) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: a. kebutuhan dan analisis beban kerja PTKS; dan/atau b. penyesuaian dengan nama bidang ilmu.

Pasal 12

(1) Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melampirkan dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKS. (2) Dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa komponen penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi: a. verifikasi kelengkapan dokumen; dan b. analisis substansi usulan dengan komponen yang menjadi dasar pembentukan Fakultas dan Jurusan. (2) Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara PTKS masing-masing.

Pasal 14

(1) Penetapan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh penyelenggara PTKS masing-masing. (2) Ketentuan mengenai pembentukan organisasi Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara PTKS masing-masing.

BAB Kedua

Pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKN dilakukan melalui tahapan: a. pengajuan usul; b. pengkajian usulan; dan c. penetapan. (2) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa INDONESIA dan menggambarkan nama bidang keilmuan. (3) Selain menggunakan bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1) Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemimpin PTKN. (2) Usul pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Menteri. (3) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. penambahan Fakultas dan Jurusan; dan/atau b. perubahan nama Fakultas dan Jurusan. (4) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: a. kebutuhan dan analisis beban kerja PTKN; dan/atau b. penyesuaian dengan nama bidang ilmu.

Pasal 6

(1) Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melampirkan dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKN. (2) Dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa komponen penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi: a. verifikasi kelengkapan dokumen; dan b. analisis substansi usulan dengan komponen yang menjadi dasar pembentukan Fakultas dan Jurusan. (2) Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Penetapan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pembentukan organisasi Fakultas dan Jurusan pada PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kedua

Pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKS

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKS dilakukan melalui tahapan: a. pengajuan usul; b. pengkajian usulan; dan c. penetapan. (2) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa INDONESIA dan menggambarkan nama bidang keilmuan. (3) Selain menggunakan bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemimpin PTKS. (2) Usul pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pimpinan penyelenggara PTKS. (3) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. penambahan Fakultas dan Jurusan; dan/atau b. perubahan nama Fakultas dan Jurusan. (4) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: a. kebutuhan dan analisis beban kerja PTKS; dan/atau b. penyesuaian dengan nama bidang ilmu.

Pasal 12

(1) Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melampirkan dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKS. (2) Dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa komponen penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi: a. verifikasi kelengkapan dokumen; dan b. analisis substansi usulan dengan komponen yang menjadi dasar pembentukan Fakultas dan Jurusan. (2) Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara PTKS masing-masing.

Pasal 14

(1) Penetapan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh penyelenggara PTKS masing-masing. (2) Ketentuan mengenai pembentukan organisasi Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara PTKS masing-masing.

BAB III

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI

Pasal 15

Koreksi

(1) Pembentukan Program Studi dilakukan melalui tahapan: a. pengajuan usul; b. pengkajian usulan; dan c. penetapan. (2) Pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa INDONESIA. (3) Selain menggunakan bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Pengajuan usul pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemimpin PTK. (2) Pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pemenuhan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; dan c. pemenuhan kebutuhan instansi pemerintah. (3) Pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. penambahan nama Program Studi; dan/atau b. perubahan nama Program Studi. (4) Penambahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan nama yang mengikuti: a. kebutuhan dunia kerja; dan/atau b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam rangka penyesuaian nama dengan capaian pembelajaran lulusan Program Studi.

Pasal 17

Usul pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

(1) Pengajuan usul pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melampirkan dokumen kurikulum yang merupakan hasil kajian dari akademisi dan/atau asosiasi. (2) Dokumen kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kajian landasan pembentukan Program Studi yang meliputi paling sedikit landasan filosofis, sosiologis, historis, dan yuridis; b. rumusan capaian pembelajaran; c. deskripsi profil lulusan; d. deskripsi bahan kajian Program Studi; dan e. matriks peta kurikulum dan keterkaitannya dengan capaian pembelajaran.

Pasal 19

(1) Pengkajian usulan pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi: a. verifikasi dokumen; dan b. evaluasi dokumen capaian pembelajaran. (2) Pengkajian usulan pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam hal hasil pengkajian usulan pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui atau ditolak, hasil pengkajian usulan disampaikan kepada pengusul. (4) Hasil pengkajian usulan pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui, diumumkan melalui laman resmi Kementerian Agama.

Pasal 20

Pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

(1) PTK menyesuaikan nama Program Studi dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status peringkat akreditasi Program Studi.

BAB IV

SEBUTAN GELAR

Pasal 22

Koreksi

Pembidangan ilmu ke dalam Program Studi menjadi dasar pemberian Gelar bagi lulusan PTK.

Pasal 23

Koreksi

(1) Lulusan PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berhak menggunakan Gelar sesuai dengan jenis dan program pendidikan tinggi. (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan: a. pendidikan akademik; b. pendidikan vokasi; dan c. pendidikan profesi.

Pasal 24

(1) Gelar yang diperoleh di PTK harus menggunakan bahasa INDONESIA. (2) Penulisan Gelar yang diperoleh dari PTK harus mengikuti kaidah bahasa INDONESIA.

Pasal 25

Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; b. magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; dan c. doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.”.

Pasal 26

Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. ahli pratama, ditulis di belakang nama lulusan program diploma satu, dengan mencantumkan huruf “A.P.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; b. ahli muda, ditulis di belakang nama lulusan program diploma dua, dengan mencantumkan huruf “A.M.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; c. ahli madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf “A.Md.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; d. sarjana terapan, ditulis di belakang nama lulusan program diploma empat dengan mencantumkan huruf “S.Tr.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; e. magister terapan, ditulis di belakang nama lulusan program magister terapan, dengan mencantumkan huruf “M.Tr.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; dan f. doktor terapan, ditulis di depan nama lulusan program doktor terapan, dengan mencantumkan huruf “Dr.Tr.”.

Pasal 27

Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Gelar untuk lulusan program profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Gelar untuk lulusan program spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf “Sp.” diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi.

Pasal 28

Sebutan Gelar pada Program Studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan Fakultas Jurusan dan Program Studi serta Sebutan Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar dalam Rumpun Ilmu Agama

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31