Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Agama

PERMEN Nomor 7 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Satu Data INDONESIA adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. 2. Satu Data Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola Data Kementerian untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antarunit pada Kementerian serta antar-Kementerian dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. 3. Forum Satu Data INDONESIA adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk dalam penyelenggaraan Satu Data INDONESIA. 4. Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata, Produsen Data, dan/atau penyelenggara lainnya dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian. 5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. 7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu. 9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. 10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi. 11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik. 12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Kementerian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk digunakan bersama. 13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data INDONESIA. 14. Portal Satu Data INDONESIA adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 15. Portal Satu Data Kementerian adalah media bagi-pakai data di tingkat Kementerian yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyebarluasan Data. 16. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Walidata adalah unit pada Kementerian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. 18. Koordinator Produsen Data adalah unit yang bertugas melaksanakan pengelolaan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Produsen Data adalah unit yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 21. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di tingkat provinsi. 22. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian di tingkat kabupaten/ kota. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB III

PRINSIP SATU DATA KEMENTERIAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Satu Data Kementerian harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data INDONESIA dengan ketentuan Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus: a. memenuhi Standar Data; b. memiliki Metadata; c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. (2) Selain dilakukan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satu Data Kementerian juga harus melindungi Data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Standar Data yang berlaku pada Data meliputi: a. Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan b. Standar Data yang berlaku di Kementerian. (2) Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data INDONESIA. (3) Standar Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi. (4) Standar Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (5) Penetapan Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan: a. pengusulan oleh Produsen Data; dan b. penelaahan oleh Walidata. (6) Penetapan Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.

Pasal 7

(1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku. (2) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan b. struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di Kementerian. (3) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Satu Data INDONESIA. (4) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi. (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. (6) Penetapan Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan: a. pengusulan oleh Produsen Data; dan b. penelaahan oleh Walidata. (7) Penetapan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.

Pasal 8

(1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, Data Kementerian harus: a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kode Referensi dan/atau Data Induk yang berlaku di Kementerian diusulkan melalui Forum Satu Data Kementerian oleh Walidata atas masukan Produsen Data untuk dapat disepakati. (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk dibahas dalam Forum Satu Data INDONESIA tingkat pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Walidata

Pasal 13

Koreksi

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Kementerian; b. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data; c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk melalui Portal Satu Data Kementerian; d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pembina Data melalui Forum Satu Data INDONESIA; e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan f. menentukan tingkat aksesibilitas Data bersama Produsen Data. (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pusat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Data dan teknologi informasi. (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Produsen Data pada unit eselon I Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a terdiri atas unit kerja eselon II. (2) Produsen Data pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b terdiri atas unit eselon III dan pembimbing masyarakat pada Kantor Wilayah. (3) Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c terdiri atas unit eselon IV dan penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama. (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat ditunjuk Produsen Data yang bertindak sebagai koordinator, meliputi: a. sekretariat unit eselon I sebagai Koordinator Produsen Data pada unit eselon I Kementerian; b. bagian tata usaha Kantor Wilayah sebagai Koordinator Produsen Data pada Kantor Wilayah; dan c. subbagian tata usaha Kantor Kementerian Agama sebagai Koordinator Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama

Pasal 16

(1) Produsen Data pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berkewajiban menyampaikan Data dan Metadata kepada Produsen Data pada unit eselon I Kementerian dan pengarah Satu Data Kantor Wilayah melalui Koordinator Produsen Data pada Kantor Wilayah. (2) Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berkewajiban menyampaikan Data dan Metadata kepada Produsen Data pada Kantor Wilayah dan pengarah Satu Data Kantor Kementerian Agama melalui Koordinator Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama. (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data berasal dari: a. unit kerja pada Kementerian dan kementerian/lembaga di luar Kementerian; b. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan agama, keagamaan, dan/atau pendidikan keagamaan; c. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat; d. peserta didik, serta pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat; e. pesantren; dan f. lembaga dan unsur masyarakat lainnya. (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

BAB 4

Produsen Data

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

(1) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diselenggarakan untuk melakukan: a. identifikasi daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya; b. identifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas pada tahun selanjutnya; c. penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian; d. pembatasan akses Data; e. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian; dan/atau f. pertimbangan terhadap rumusan kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian sesuai dengan kebutuhan. (2) Forum Satu Data Kementerian terdiri atas: a. Walidata; dan b. Produsen Data pada unit eselon I Kementerian. (3) Forum Satu Data Kementerian dikoordinasikan oleh Walidata. (4) Forum Satu Data Kementerian melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN

Pasal 18

Koreksi

Penyelenggaraan Satu Data Kementerian meliputi: a. perencanaan; b. pengumpulan; c. pemeriksaan; d. pengolahan dan analisis; e. penyebarluasan; f. pemeliharaan; dan g. evaluasi.

Pasal 23

Koreksi

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan: a. Standar Data; b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kementerian; dan c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data. (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata. (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Koordinator Produsen Data disertai dengan: a. Data yang telah dikumpulkan; b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Pasal 24

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data pada unit eselon I Kementerian diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data INDONESIA oleh Walidata. (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada unit eselon I Kementerian belum sesuai dengan prinsip Satu Data INDONESIA, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data melalui Koordinator Produsen Data. (3) Produsen Data pada unit eselon I Kementerian memperbaiki Data sesuai dengan hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

Dalam hal pemeriksaan terhadap Data Prioritas, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data.

Pasal 26

(1) Walidata dan Produsen Data melakukan pengolahan dan analisis Data. (2) Pengolahan dan analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. mendukung perumusan kebijakan; b. mendukung pengambilan keputusan; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; d. mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan anggaran; dan e. mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 27

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data. (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata melalui: a. Portal Satu Data INDONESIA; b. Portal Satu Data Kementerian; dan/atau c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh sekretariat Satu Data INDONESIA. (4) Penyebarluasan Data oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk: a. penyediaan akses Data; b. pertukaran Data; c. berbagipakai Data; d. pendistribusian Data; dan e. publikasi Data.

Pasal 28

(1) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b dilakukan melalui transfer Data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari 1 (satu) sistem ke sistem lainnya dalam bentuk elektronik. (2) Berbagipakai Data dan pendistribusian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c dan huruf d dilakukan dengan memperhatikan sifat Data dan prinsip keamanan Data.

Pasal 29

(1) Produsen Data melakukan pemeliharaan Data. (2) Pemeliharaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. pemutakhiran; b. pemulihan; c. pemindahan; d. pencadangan; dan e. penghapusan. (3) Pemeliharaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan masa siklus dan tingkat aksesibilitas Data.

Pasal 30

(1) Pengarah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kementerian. (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengarah dapat mengikutsertakan Walidata dan Produsen Data. (3) Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kementerian paling sedikit dilakukan terhadap: a. penyusunan Standar Data dan Metadata; b. penggunaan Kode Referensi dan Data Induk; c. pemutakhiran Data Induk; d. kinerja Walidata, Koordinator Produsen Data, dan Produsen Data; dan e. pelaksanaan rencana aksi Satu Data Kementerian. (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Agama

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 21

Pasal 22

BAB 4

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB Keempat

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 26

BAB Keenam

Pasal 27

Pasal 28