Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

PERMEN Nomor 9 Tahun 2017

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. (2) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berkedudukan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi keagamaan Islam dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

(1) Pendanaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau didukung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota/provinsi selama 5 (lima) tahun berturut-turut maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dialihkan menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Pasal 5

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tetap menjalankan tugasnya. (2) Pengaturan mengenai pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja, Statuta, dan peraturan pelaksanaan lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.