Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

PERMEN Nomor 9 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi keagamaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi keagamaan. 2. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 3. Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Universitas dan digunakan sebagai dasar dalam MENETAPKAN kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 5. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. 6. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. 7. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 9. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program Magister dan program Doktor dalam multidisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 10. Jurusan adalah himpunan program studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 14. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan Islam. 15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 18. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 20. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Universitas. 21. Alumni adalah lulusan Universitas yang dibuktikan dengan tanda kelulusan. 22. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas. 23. Senat adalah organ Universitas sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. 24. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. 25. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan nonakademik kepada Rektor. 26. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLU dengan didukung oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang dapat dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Komite Audit. 27. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. 28. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Universitas. 29. Ketua Program Studi adalah pemimpin pada Program Studi. 30. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Universitas. 31. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Universitas. 32. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis pada Universitas.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 8

Koreksi

(1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam Statuta ini bernama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang disingkat UIN RIL. (2) Universitas berkedudukan di Provinsi Lampung. (3) Universitas berdiri pada tanggal 3 April 2017 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriah, berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 38 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (4) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri. (5) Dies Natalis Universitas ditetapkan pada tanggal 26 Oktober berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pasal 9

(1) Universitas memiliki lambang. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Universitas memiliki mars dan himne. (2) Mars dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana memiliki bendera. (2) Bendera Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Busana akademik Universitas terdiri atas: a. toga jabatan ; b. toga wisudawan; c. jas almamater; dan d. toga tamu kehormatan. (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Profesor, dan Senat. (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara akademik. (4) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jubah yang dikenakan wisudawan. (5) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jas yang dikenakan pada saat kegiatan yang berkaitan dengan Sivitas Akademika dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, masa orientasi, dan kegiatan resmi lainnya oleh Mahasiswa. (6) Toga tamu kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jubah yang dikenakan oleh tamu undangan kehormatan. (7) Busana akademik Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 24

Koreksi

(1) Universitas wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Koreksi

(1) Universitas memfasilitasi dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika. (2) Universitas mengalokasikan dana penelitian dari bantuan operasional perguruan tinggi negeri dan dana BLU Universitas. (3) Universitas mendorong kolaborasi penelitian internasional dengan perguruan tinggi luar negeri, lembaga penelitian global, organisasi internasional, dan industri multinasional. (4) Universitas menyelenggarakan program pendanaan kompetitif berbasis output penelitian bereputasi internasional, termasuk publikasi di jurnal bereputasi, paten internasional, dan prototipe teknologi. (5) Universitas memberikan insentif bagi peneliti yang menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara internasional dan memfasilitasi keikutsertaan dalam konferensi ilmiah dunia. (6) Penelitian dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. (7) Hasil penelitian Sivitas Akademika Universitas wajib didiseminasikan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung Universitas, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum. (8) Insentif dan keikutsertaan dalam konferensi ilmiah diberikan sesuai dengan kondisi kemampuan Universitas.

Pasal 26

(1) Universitas mendorong dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi lingkungan, penerapan, pengalaman, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat dan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan Universitas. (3) Universitas mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi internasional yang melibatkan mitra perguruan tinggi luar negeri, lembaga internasional, maupun organisasi nonpemerintah global. (4) Universitas mendorong pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan lintas disiplin, lintas budaya, dan lintas negara. (5) Universitas menyelenggarakan program International Community Service atau Global Community Engagement yang melibatkan Mahasiswa dan Dosen asing untuk membangun praktik baik dalam pemberdayaan masyarakat. (6) Universitas memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi internasional, forum pengabdian global, dan kerja sama dengan media akademik internasional. (7) Universitas mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan Universitas. (8) Universitas memberikan penghargaan dan insentif bagi Sivitas Akademika yang berkontribusi dalam pengabdian masyarakat yang berdampak internasional dan mendapatkan pengakuan global.

BAB 1

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

Koreksi

(1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada Universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan Islami melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. (5) Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Pasal 14

Mahasiswa terdiri atas warga negara INDONESIA dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

Universitas menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 16

(1) Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang sarjana melalui pola penerimaan secara nasional. (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana. (4) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik. (5) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penerimaan Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor.

BAB 2

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 14

Koreksi

Mahasiswa terdiri atas warga negara INDONESIA dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

Koreksi

Universitas menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 16

(1) Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang sarjana melalui pola penerimaan secara nasional. (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana. (4) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik. (5) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penerimaan Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester. (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tatap muka dan/atau virtual. (3) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana. (4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan tahun akademik yang ditetapkan oleh Rektor. (5) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan. (6) Di antara semester genap dan semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diselenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan mengenai sistem kredit semester, tahun akademik, dan semester antara ditetapkan oleh Rektor.

BAB Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 24

Koreksi

(1) Universitas wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Koreksi

(1) Universitas memfasilitasi dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika. (2) Universitas mengalokasikan dana penelitian dari bantuan operasional perguruan tinggi negeri dan dana BLU Universitas. (3) Universitas mendorong kolaborasi penelitian internasional dengan perguruan tinggi luar negeri, lembaga penelitian global, organisasi internasional, dan industri multinasional. (4) Universitas menyelenggarakan program pendanaan kompetitif berbasis output penelitian bereputasi internasional, termasuk publikasi di jurnal bereputasi, paten internasional, dan prototipe teknologi. (5) Universitas memberikan insentif bagi peneliti yang menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara internasional dan memfasilitasi keikutsertaan dalam konferensi ilmiah dunia. (6) Penelitian dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. (7) Hasil penelitian Sivitas Akademika Universitas wajib didiseminasikan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung Universitas, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum. (8) Insentif dan keikutsertaan dalam konferensi ilmiah diberikan sesuai dengan kondisi kemampuan Universitas.

Pasal 26

(1) Universitas mendorong dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi lingkungan, penerapan, pengalaman, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat dan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan Universitas. (3) Universitas mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi internasional yang melibatkan mitra perguruan tinggi luar negeri, lembaga internasional, maupun organisasi nonpemerintah global. (4) Universitas mendorong pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan lintas disiplin, lintas budaya, dan lintas negara. (5) Universitas menyelenggarakan program International Community Service atau Global Community Engagement yang melibatkan Mahasiswa dan Dosen asing untuk membangun praktik baik dalam pemberdayaan masyarakat. (6) Universitas memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi internasional, forum pengabdian global, dan kerja sama dengan media akademik internasional. (7) Universitas mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan Universitas. (8) Universitas memberikan penghargaan dan insentif bagi Sivitas Akademika yang berkontribusi dalam pengabdian masyarakat yang berdampak internasional dan mendapatkan pengakuan global.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB III

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

BAB 6

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 7

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

BAB 3

BAB 4