Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia

PERMEN Nomor 10 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 3. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran INDONESIA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan dan penanganan permasalahan Pekerja Migran INDONESIA yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. 4. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah. 5. Kartu Digital Angkatan Kerja yang selanjutnya disebut SIAPkerja-ID adalah dokumen ketenagakerjaan digital angkatan kerja yang berisi identitas diri dan status ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. 6. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 7. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan. 8. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan dengan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran INDONESIA dengan Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran INDONESIA memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 2

Koreksi

(1) Pembentukan LTSA Pekerja Migran INDONESIA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, berkualitas, dan tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. (2) Pembentukan LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria: a. daerah basis Pekerja Migran INDONESIA; b. daerah perlintasan Pekerja Migran INDONESIA; dan/atau c. kriteria lain. (3) Kriteria daerah basis Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit melakukan penempatan Pekerja Migran INDONESIA 1.000 (seribu) orang per tahun. (4) Kriteria daerah perlintasan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan daerah lintas batas dengan negara tujuan penempatan. (5) Kriteria lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi daerah yang memiliki: a. banyaknya jumlah permasalahan Pekerja Migran INDONESIA; b. banyaknya jumlah layanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; atau c. luas wilayah yang berpengaruh pada jangkauan layanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 3

(1) Pembentukan LTSA Pekerja Migran INDONESIA menjadi tanggung jawab gubernur dan/atau bupati/wali kota. (2) Dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA, gubernur dan/atau bupati/wali kota mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. memfasilitasi sistem layanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA berbasis teknologi informasi; b. mengalokasikan anggaran pembentukan dan operasional LTSA Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan kewenangannya; c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA dengan menugaskan personil dinas daerah terkait; dan d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA. (3) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur atau bupati/wali kota berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA. (4) Pembentukan LTSA Pekerja Migran INDONESIA dapat diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran INDONESIA, terdiri atas: a. penanggung jawab; b. sekretaris; dan c. anggota. (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi penempatan tenaga kerja. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas unsur pejabat/pegawai dari: a. dinas yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan; b. dinas yang menyelenggarakan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. dinas yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan; d. keimigrasian; e. kepolisian; f. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan/atau h. perbankan. (5) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Penanggung jawab LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memiliki tugas: a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA; b. MENETAPKAN pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA atas usulan dari instansi yang berasal dari unsur yang menjalankan fungsi pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; c. menjamin kualitas pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA kepada Menteri melalui: 1. gubernur pada LTSA Pekerja Migran INDONESIA daerah provinsi; atau 2. bupati/wali kota pada LTSA Pekerja Migran INDONESIA daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

Sekretaris LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memiliki tugas: a. membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas administrasi LTSA Pekerja Migran INDONESIA; b. membantu penanggung jawab melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA; c. membantu penanggung jawab memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA; d. membantu penanggung jawab dalam menyusun laporan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA kepada gubernur atau bupati/wali kota; dan e. tugas lain yang diberikan penanggung jawab.

Pasal 7

(1) Anggota LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memiliki tugas: a. melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewenangan masing-masing perwakilan instansi pada LTSA Pekerja Migran INDONESIA; dan b. melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada penanggung jawab melalui sekretaris. (2) Anggota LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan kemampuan dibidangnya serta diberikan otoritas dalam memberikan pelayanan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

BAB Kedua

Keanggotaan

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 9

Koreksi

Pelayanan LTSA Pekerja Migran INDONESIA diberikan kepada: a. pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri; b. Calon Pekerja Migran INDONESIA; c. Pekerja Migran INDONESIA; d. P3MI; e. keluarga Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA; dan f. masyarakat.

Pasal 10

Koreksi

LTSA Pekerja Migran INDONESIA terdiri atas layanan: a. ketenagakerjaan; b. pengaduan dan informasi; c. kependudukan dan pencatatan sipil; d. kesehatan; e. keimigrasian; f. kepolisian; g. perbankan; dan h. jaminan sosial.

Pasal 11

(1) Layanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi: a. memberikan informasi terkait pasar kerja, proses penempatan Pekerja Migran INDONESIA, pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi kerja, dan daftar P3MI; b. memberikan penyuluhan bimbingan jabatan; c. memfasilitasi pendaftaran pencari kerja luar negeri ke dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan; d. memfasilitasi pembuatan SIAPkerja-ID; e. memfasilitasi pendaftaran Calon Pekerja Migran INDONESIA; f. memfasilitasi seleksi Calon Pekerja Migran INDONESIA dengan P3MI; g. memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Penempatan; h. memverifikasi dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran INDONESIA; i. memfasilitasi pendataan sidik jari biometrik; dan j. fasilitasi klaim jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA. (2) Layanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengantar Kerja atau pegawai yang ditunjuk.

Pasal 12

(1) Layanan pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi: a. penerimaan pengaduan permasalahan Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA; b. penyediaan informasi penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA; dan c. penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA. (2) Layanan pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengantar Kerja atau pegawai yang ditunjuk.

Pasal 13

(1) Layanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi: a. fasilitasi pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran; b. verifikasi kartu tanda penduduk elektronik Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA; dan c. pelayanan pengurusan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri. (2) Surat Keterangan Pindah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diurus oleh Calon Pekerja Migran INDONESIA setelah mengikuti OPP. (3) Layanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 14

(1) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi: a. pemberian informasi fasilitas pemeriksaan kesehatan dan/atau psikologi; dan b. pemberian akses fasilitas pemeriksaan kesehatan dan/atau psikologi. (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 15

(1) Layanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi: a. pemberian informasi dokumen perjalanan lalu lintas keimigrasian; dan b. pelayanan penerbitan paspor. (2) Layanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kantor Imigrasi.

Pasal 16

(1) Layanan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi pendaftaran dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian untuk negara tujuan penempatan tertentu. (2) Layanan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 17

Layanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, berupa pelayanan perbankan bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya.

Pasal 18

(1) Layanan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi: a. pemberian informasi dan pelayanan terkait program jaminan sosial; b. pendaftaran baru dan perpanjangan kepesertaan jaminan sosial bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA; c. pemberian kartu tanda kepesertaan jaminan sosial; dan d. pengurusan dan pencairan klaim jaminan sosial. (2) Layanan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 19

(1) Selain pelayanan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LTSA Pekerja Migran INDONESIA dapat melaksanakan pelayanan: a. OPP; dan b. konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA dan/atau keluarganya yang mengalami permasalahan. (2) Layanan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA. (3) Konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

Pelayanan di LTSA Pekerja Migran INDONESIA tidak dipungut biaya kecuali yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Œ YASSIERLI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA A. CONTOH DENAH PELAYANAN LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA B. CONTOH RUANGAN LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd YASSIERLI PENANGGUNG JAWAB PARAF TANGGAL Pembuat Konsep (Direktur Bina P2PMI) Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum) Pengendali Aspek Teknis (Dirjen Binapenta dan PKK) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal) LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA 1. Laporan Permohonan dan Pelayanan LTSA Pekerja Migran INDONESIA LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA…………. BULAN…………. S/D BULAN………….. TAHUN………….. No DESK JENIS PERMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH PELAYANAN KETERANGAN Prov/Kab/Kota………, Hari, Bulan, Tahun Penanggungjawab LTSA Provinsi/Kabupaten/Kota………., Nama………… NIP. ………….. 2. Laporan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA…………. BULAN…………. S/D BULAN………….. TAHUN………….. No PELAPOR PERMASALAHAN PENANGANAN/TINDAK LANJUT KETERANGAN Prov/Kab/Kota………, Hari, Bulan, Tahun Penanggungjawab LTSA Provinsi/Kabupaten/Kota………., Nama………… NIP. ………….. 3. Laporan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran INDONESIA LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA…………. BULAN…………. S/D BULAN………….. TAHUN………….. No PENDAFTARAN JUMLAH KEPESERTAAN KETERANGAN 1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2. Program Jaminan Kematian (JKM) 3. Program Jaminan Hari Tua (JHT) Prov/Kab/Kota………, Hari, Bulan, Tahun Penanggungjawab LTSA Provinsi/Kabupaten/Kota………., Nama………… NIP. ………….. 4. Laporan Permintaan dan Realisasi Penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA…………. BULAN…………. S/D BULAN………….. TAHUN………….. No NAMA P3MI JUMLAH PERMINTAAN CPMI PENANGANAN/TINDAK LANJUT KETERANGAN Pemberi Kerja Berbadan Hukum Pemberi Kerja Perseorangan Pemberi Kerja Berbadan Hukum Pemberi Kerja Perseorangan Prov/Kab/Kota………, Hari, Bulan, Tahun Penanggungjawab LTSA Provinsi/Kabupaten/Kota………., Nama………… NIP. ………….. 5. Laporan Pelaksanaan Seleksi Calon Pekerja Migran INDONESIA LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA…………. BULAN…………. S/D BULAN………….. TAHUN………….. No P3MI JUMLAH YANG DISELEKSI JUMLAH YANG LULUS KETERANGAN Prov/Kab/Kota………, Hari, Bulan, Tahun Penanggungjawab LTSA Provinsi/Kabupaten/Kota………., Nama………… NIP. ………….. 6. Laporan Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan LTSA PMI PROV/KAB/KOTA…………. BULAN…………. S/D BULAN………….. TAHUN………….. NO TANGGAL NAMA PMI ALAMAT P3MI/PERSEORANGAN KETERANGAN Prov/Kab/Kota………, Hari, Bulan, Tahun Penanggungjawab LTSA Provinsi/Kabupaten/Kota………., Nama………… NIP. ………….. 7. Laporan Pemberangkatan Calon Pekerja Migran INDONESIA LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA…………. BULAN…………. S/D BULAN………….. TAHUN………….. NO P3MI JUMLAH CALON PMI NEGARA PENEMPATAN TANGGAL PEMBERANGKATAN KETERANGAN Prov/Kab/Kota………, Hari, Bulan, Tahun Penanggungjawab LTSA Provinsi/Kabupaten/Kota………., Nama………… NIP. ………….. 8. Laporan Kendala Pelayanan LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA…………. BULAN…………. S/D BULAN………….. TAHUN………….. NO DESK KENDALA PELAYANAN NEGARA PENEMPATAN TANGGAL PEMBERANGKATAN KETERANGAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd YASSIERLI Prov/Kab/Kota………, Hari, Bulan, Tahun Penanggungjawab LTSA Provinsi/Kabupaten/Kota………., Nama………… NIP. ………….. PENANGGUNG JAWAB PARAF TANGGAL Pembuat Konsep (Direktur Bina P2PMI) Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum) Pengendali Aspek Teknis (Dirjen Binapenta dan PKK) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

BAB XII

Pasal 30

Pasal 31