Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 15 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KOMPONEN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

(1) Komponen besaran Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan: a. capaian kinerja; dan b. kehadiran. (2) Komponen besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot sebagai berikut: a. 70% (tujuh puluh persen) capaian kinerja; dan b. 30% (tiga puluh persen) kehadiran.

Pasal 6

Koreksi

(1) Komponen capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan penilaian capaian hasil kerja. (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian pejabat penilai kinerja yang dilakukan setiap bulannya. (3) Pedoman penilaian atas capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

(1) Setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan wajib menyampaikan aktivitas harian melalui e-presensi. (2) Penyampaian aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal: a. sedang menjalankan tugas belajar; b. sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau program pelatihan yang berdurasi tertentu; atau c. sedang menjalani Cuti.

Pasal 8

(1) Komponen kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain penghitungan berdasarkan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen kehadiran juga dihitung berdasarkan kehadiran pada upacara bendera yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1) Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam untuk 1 (satu) hari dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk 1 (satu) minggu tidak termasuk waktu istirahat. (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dan dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan b. hari Jumat, hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dan dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00. (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan toleransi waktu sebanyak 60 (enam puluh) menit. (4) Ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan wajib menaati ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja dengan melakukan presensi elektronik. (2) Dalam hal presensi elektronik mengalami kendala atau keadaan kahar, presensi dilakukan secara manual yang diketahui oleh pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB IV

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

Koreksi

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja. (2) Pedoman pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

Koreksi

Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan kehadiran dikenakan kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan jika: a. tidak hadir kerja; b. tidak melakukan presensi kehadiran atau kepulangan; c. terlambat hadir, pulang cepat, atau meninggalkan kantor; d. tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang sah; atau e. menjalani Cuti.

Pasal 13

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, pembayaran Tunjangan Kinerja dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen) dari bobot kehadiran untuk tiap 1 (satu) hari tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah. (2) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak presensi pada saat kehadiran atau kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Tunjangan Kinerja dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen) dari bobot kehadiran setiap kali tidak melakukan presensi. (3) Setiap terlambat hadir, pulang cepat, atau meninggalkan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Tunjangan Kinerja dikenakan potongan 0,01% (nol koma nol satu persen) setiap menit dari bobot kehadiran. (4) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Tunjangan Kinerja dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen) dari bobot kehadiran.

Pasal 14

Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, Tunjangan Kinerja selama menjalani Cuti dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti tahunan dan Cuti melahirkan untuk anak pertama, kedua, dan ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti alasan penting dan Cuti besar kurang dari 1 (satu) bulan kalender, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebesar: 1. 50% (lima puluh persen) pada bulan pertama; 2. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk bulan kedua; dan 3. 90% (sembilan puluh persen) untuk bulan ketiga; d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah/rumah sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebesar: 1. 0% (nol persen) untuk sakit sampai dengan 1 (satu) bulan; 2. 50% (lima puluh persen) untuk 1 (satu) bulan kedua; 3. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk bulan ketiga; dan 4. 100% (seratus persen) untuk sakit lebih dari 3 (tiga) bulan; dan e. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti sakit karena gugur kandungan, Tunjangan Kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebesar: 1. 0% (nol persen) untuk sakit sampai dengan 1 (satu) bulan; dan 2. 1% (satu persen) perhari untuk Cuti sakit karena gugur kandungan di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 1½ (satu setengah) bulan.

Pasal 15

Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang diberikan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pemotongan Komponen Kehadiran

Pasal 12

Koreksi

Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan kehadiran dikenakan kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan jika: a. tidak hadir kerja; b. tidak melakukan presensi kehadiran atau kepulangan; c. terlambat hadir, pulang cepat, atau meninggalkan kantor; d. tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang sah; atau e. menjalani Cuti.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, pembayaran Tunjangan Kinerja dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen) dari bobot kehadiran untuk tiap 1 (satu) hari tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah. (2) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak presensi pada saat kehadiran atau kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Tunjangan Kinerja dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen) dari bobot kehadiran setiap kali tidak melakukan presensi. (3) Setiap terlambat hadir, pulang cepat, atau meninggalkan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Tunjangan Kinerja dikenakan potongan 0,01% (nol koma nol satu persen) setiap menit dari bobot kehadiran. (4) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Tunjangan Kinerja dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen) dari bobot kehadiran.

Pasal 14

Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, Tunjangan Kinerja selama menjalani Cuti dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti tahunan dan Cuti melahirkan untuk anak pertama, kedua, dan ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti alasan penting dan Cuti besar kurang dari 1 (satu) bulan kalender, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebesar: 1. 50% (lima puluh persen) pada bulan pertama; 2. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk bulan kedua; dan 3. 90% (sembilan puluh persen) untuk bulan ketiga; d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah/rumah sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebesar: 1. 0% (nol persen) untuk sakit sampai dengan 1 (satu) bulan; 2. 50% (lima puluh persen) untuk 1 (satu) bulan kedua; 3. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk bulan ketiga; dan 4. 100% (seratus persen) untuk sakit lebih dari 3 (tiga) bulan; dan e. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti sakit karena gugur kandungan, Tunjangan Kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebesar: 1. 0% (nol persen) untuk sakit sampai dengan 1 (satu) bulan; dan 2. 1% (satu persen) perhari untuk Cuti sakit karena gugur kandungan di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 1½ (satu setengah) bulan.

BAB V

TUNJANGAN KINERJA LAINNYA

Pasal 16

Koreksi

(1) Calon pegawai negeri sipil diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang. (2) Pejabat struktural yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada kelas jabatan 7 (tujuh) setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar. (3) Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada kelas jabatan: a. 7 (tujuh) untuk kategori keahlian dan kategori keterampilan jenjang penyelia; b. 6 (enam) untuk kategori keterampilan jenjang mahir; dan c. 5 (lima) untuk kategori keterampilan jenjang pemula dan terampil. (4) Pelaksana yang melaksanakan tugas belajar menerima 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja di kelas jabatan semula setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

Pasal 17

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan tugas sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender diberikan Tunjangan Kinerja tambahan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan b. pejabat atau Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap/berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya. (2) Dalam hal pejabat atau Pegawai di Lingkungan Kementerian yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar. (3) Pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja pelaksana tugas atau pelaksana harian dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya. (4) Pelaksana tugas atau pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja.

BAB VIII

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 20

Koreksi

(1) Unit Kerja melakukan rekapitulasi kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan setiap bulan. (2) Penanggung jawab rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat pimpinan tinggi madya; b. pejabat pimpinan tinggi pratama untuk unit organisasi setingkat eselon II; dan c. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator untuk unit pelaksana teknis. (3) Penanggung jawab dapat menugaskan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing unit organisasi untuk melakukan rekapitulasi kehadiran dan penghitungan Tunjangan Kinerja. (4) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing- masing Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: a. Mengadministrasikan kelengkapan dokumen kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; b. menyusun rekapitulasi pencatatan kehadiran seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada unit organisasi setiap bulan; c. melakukan pengolahan data kehadiran; d. menarik data penilaian capaian hasil kerja; dan e. melakukan penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan di Unit Kerja masing-masing. (5) Hasil penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang telah disetujui oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Unit Kerja yang membidangi keuangan paling lambat 4 (empat) Hari Kerja terhitung setelah dilakukannya penilaian kinerja. (6) Unit Kerja yang membidangi keuangan melakukan proses pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelaksanaan penghitungan Tunjangan Kinerja dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Unit Kerja yang membidangi data dan teknologi informasi di Kementerian Ketenagakerjaan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1142); b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1526); dan c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2024 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Œ YASSIERLI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN NO KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1. 17 Rp33.240.000,00 2. 16 Rp27.577.500,00 3. 15 Rp19.280.000,00 4. 14 Rp17.064.000,00 5. 13 Rp10.936.000,00 6. 12 Rp9.896.000,00 7. 11 Rp8.757.600,00 8. 10 Rp5.979.200,00 9. 9 Rp5.079.200,00 10. 8 Rp4.595.150,00 11. 7 Rp3.915.950,00 12. 6 Rp3.510.400,00 13. 5 Rp3.134.250,00 14. 4 Rp2.985.000,00 15. 3 Rp2.898.000,00 16. 2 Rp2.708.250,00 17. 1 Rp2.531.250,00 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASSIERLI

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26