Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

(1) Pelaksana PTKDN terdiri atas: a. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan b. lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta. (2) Selain pelaksana PTKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan PTKDN dapat dilaksanakan oleh BKK.

Pelaksana PTKDN pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; b. Dinas Provinsi dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PTKDN; dan c. Dinas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PTKDN.

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pelaksana PTKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, meliputi: a. analisis pasar kerja dan analisis jabatan tingkat nasional; b. pelayanan informasi jabatan; c. verifikasi lowongan pekerjaan; d. pelaporan informasi pasar kerja nasional; e. penyediaan dan penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan secara nasional; f. pelayanan penyuluhan jabatan; g. pelayanan bimbingan jabatan; h. promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan; i. pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia; j. penerbitan SPP AKAD; k. penerbitan surat persetujuan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; l. pembinaan lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta dan BKK; m. pembinaan sumber daya manusia penempatan tingkat nasional; n. pembinaan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan; o. monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja; dan p. pengenaan sanksi administratif.

Dinas Provinsi sebagai pelaksana PTKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, meliputi: a. analisis pasar kerja dan analisis jabatan tingkat provinsi; b. verifikasi lowongan pekerjaan; c. pelaporan informasi pasar kerja provinsi; d. penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan; e. pelayanan penyuluhan jabatan; f. pelayanan bimbingan jabatan; g. promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan; h. pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia; i. penerbitan rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah; j. penerbitan SPR untuk kebutuhan Tenaga Kerja antar daerah; k. pembinaan lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta dan BKK; l. pembinaan sumber daya manusia penempatan tingkat provinsi; m. penyelenggaraan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan; n. monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja; dan o. pengenaan sanksi administratif.

Dinas Kabupaten/Kota sebagai pelaksana PTKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, meliputi: a. analisis jabatan dan analisis pasar kerja tingkat kabupaten/kota; b. verifikasi lowongan pekerjaan; c. pelaporan informasi pasar kerja kabupaten/kota; d. penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan; e. pelayanan penyuluhan jabatan; f. pelayanan bimbingan jabatan; g. promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan; h. pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia; i. penerbitan surat pengantar rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah; j. pengesahan rancangan perjanjian kerja untuk penempatan Tenaga Kerja antar daerah; k. fasilitasi penempatan bagi Pencari Kerja; l. penerbitan surat persetujuan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; m. pembinaan lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta dan BKK; n. pembinaan sumber daya manusia penempatan tingkat kabupaten/kota; o. penyelenggaraan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan; p. monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja; dan q. pengenaan sanksi administratif.

(1) Lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. PPTKS; b. P3RT; dan c. Job Portal. (2) PPTKS dan P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki perizinan berusaha; b. memiliki Petugas Antar Kerja; dan c. memiliki SPP AKAD. (3) Job Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki perizinan berusaha; dan b. memiliki Petugas Antar Kerja. (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a terdiri atas NIB dan/atau Sertifikat Standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilarang untuk: a. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri; b. menempatkan Tenaga Kerja di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; c. memungut biaya penempatan Tenaga Kerja kepada Pencari Kerja; dan d. menggunakan perizinan berusaha tidak sesuai dengan peruntukannya. (2) Larangan memungut biaya penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan pada jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

P3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilarang untuk: a. menempatkan Tenaga Kerja pada lembaga berbadan hukum; b. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri; c. menempatkan Tenaga Kerja di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; d. memungut biaya penempatan Tenaga Kerja kepada Pencari Kerja; dan e. menggunakan perizinan berusaha tidak sesuai dengan peruntukannya.

Job Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilarang untuk: a. menempatkan Tenaga Kerja di luar jaringan; b. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri; c. menempatkan Tenaga Kerja di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan d. memungut biaya kepada Pencari Kerja.

(1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan tempat pelayanan PTKDN yang berada pada: a. satuan pendidikan menengah/kejuruan; b. satuan pendidikan tinggi; atau c. lembaga pelatihan kerja pemerintah. (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar dan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja.

(1) Tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diterbitkan oleh: a. Direktur Jenderal untuk lembaga pelatihan kerja pemerintah; atau b. kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi. (2) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengajukan permohonan melalui SIAPkerja dengan mengunggah: a. keputusan kepala lembaga pelatihan kerja mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK; dan b. rencana penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan. (3) Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengajukan permohonan melalui SIAPkerja dengan mengunggah: a. surat izin penyelenggaraan satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi dari instansi yang berwenang; b. keputusan kepala satuan pendidikan mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK; dan c. rencana penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan. (4) Dalam hal terjadi perubahan data pada tanda daftar, maka penanggung jawab BKK wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melalui SIAPkerja. (5) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama BKK melaksanakan pelayanan PTKDN kepada alumninya. (6) Tanda daftar BKK dan struktur organisasi BKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf a mengacu pada Format 1a dan Format 1b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) BKK yang telah memperoleh tanda daftar harus memasang papan nama dengan minimal mencantumkan nomor tanda daftar. (2) Bentuk papan nama BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan BKK masing-masing.

BKK dilarang: a. memungut biaya penempatan Tenaga Kerja dari Pencari Kerja; b. menempatkan Tenaga Kerja di luar alumninya; dan c. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri.

Sumber daya manusia pelayanan PTKDN terdiri atas: a. Pengantar Kerja; dan b. Petugas Antar Kerja.

(1) Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a melakukan pelayanan PTKDN di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mencari dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan; b. mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja; c. mengamati, memilah, dan mengurai secara detail data dan informasi pasar kerja; d. mengamati, memilah, dan mengurai secara detail data situasi pasar kerja; e. memberikan informasi kepada Pencari Kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan; f. memberikan konsultasi jabatan; g. memberikan konsultasi karir; h. mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, dan menyusun berbagai infomasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan untuk menjadi informasi jabatan kerja; i. menyusun KBJI dan KJN; j. mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja; k. membantu Pencari Kerja dalam melakukan pengisian data profil diri Pencari Kerja; l. memfasilitasi penerbitan SIAPkerja-ID; m. melakukan pencocokan data, wawancara kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja, serta verifikasi lapangan terkait situasi dan kondisi pekerjaan menggunakan metode yang sesuai atau menggunakan teknologi kecerdasan buatan/artificial intelligence; n. mempertemukan Pencari Kerja dengan pekerjaan yang tersedia, dan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan; o. mempertemukan Pemberi Kerja dengan Pencari Kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan; p. melakukan kunjungan lapangan dan/atau pengamatan terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja; q. memfasilitasi penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; r. melakukan monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja; s. melakukan pembinaan terhadap lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta dan BKK; t. melakukan verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar; u. melakukan pencatatan tanda daftar; v. menyiapkan bahan penerbitan SPP AKAD; w. menerbitkan notifikasi berupa bukti lapor lowongan pekerjaan; dan x. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b melakukan pelayanan PTKDN pada PPTKS, P3RT, Job Portal, dan BKK. (2) Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. (3) Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. diusulkan oleh pimpinan lembaga; b. memiliki hubungan kerja di lembaga pengusul; dan c. memiliki sertifikat bimbingan teknis, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja di bidang PTKDN. (4) Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan; b. mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja; c. memberikan informasi kepada Pencari Kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan; d. mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja; e. melakukan monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja; f. melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja; dan g. memberikan laporan data Pencari Kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

Pelayanan PTKDN dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. analisis pasar kerja; dan b. analisis jabatan.

(1) Analisis pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan memeriksa, menyelidiki, menginterpretasikan, menganalisis, dan memberikan rekomendasi mengenai struktur, karakteristik, persediaan, dan kebutuhan Tenaga Kerja baik di dalam dan luar negeri. (2) Analisis pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk analisis pasar kerja daerah; atau b. Kementerian Ketenagakerjaan untuk analisis pasar kerja nasional. (3) Analisis pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Hasil analisis pasar kerja daerah yang dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai salah satu bahan penyusunan analisis pasar kerja nasional. (5) Hasil analisis pasar kerja nasional yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dipublikasikan oleh Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali. (6) Pedoman analisis pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan proses analisis yang dimulai dari pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan penyajian hasil analisis jabatan. (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk analisis jabatan daerah; atau b. Kementerian Ketenagakerjaan untuk analisis jabatan nasional. (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi informasi jabatan. (4) Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan: a. KBJI; dan b. KJN.

(1) KBJI disusun berdasarkan International Standard Classification of Occupations (ISCO) yang dikeluarkan oleh International Labor Organization (ILO). (2) KBJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. nama jabatan; b. kode jabatan; c. ringkasan uraian tugas; dan d. uraian tugas. (3) KBJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. acuan dan standar nasional informasi jabatan INDONESIA; b. referensi untuk: 1. perencanaan Tenaga Kerja; 2. pelatihan kerja; 3. sertifikasi kompetensi; 4. penempatan Tenaga Kerja; 5. perluasan kesempatan kerja; 6. pengendalian penggunaan Tenaga Kerja asing; 7. pengawasan ketenagakerjaan; 8. pengupahan; 9. hubungan industrial; 10. kepentingan ketenagakerjaan lainnya; dan c. acuan, standar, dan alat koordinasi, integrase, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik yang berbasis jabatan. (4) KBJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbarui paling lama 5 (lima) tahun sekali. (5) KBJI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.

(1) KBJI dapat digunakan sebagai dasar penyusunan KJN. (2) KJN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. nama jabatan; b. kode jabatan berdasarkan KBJI; c. kode lapangan usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA; d. ringkasan uraian tugas; e. uraian tugas; dan f. syarat jabatan. (3) KJN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. referensi jabatan dari seluruh lapangan usaha dalam rangka analisis pasar kerja, penempatan Tenaga Kerja, dan penentuan upah berdasarkan kelas jabatan; dan/atau b. keperluan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) KJN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (5) KJN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperbarui setiap 1 (satu) tahun sekali. (6) Tata cara penyusunan KJN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTKDN sesuai dengan kewenangannya. (2) Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan: a. masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan/atau peningkatan tata kelola pelayanan PTKDN; dan b. pembinaan dan/atau pemberian penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelayanan PTKDN dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. analisis pasar kerja; dan b. analisis jabatan.

(1) Analisis pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan memeriksa, menyelidiki, menginterpretasikan, menganalisis, dan memberikan rekomendasi mengenai struktur, karakteristik, persediaan, dan kebutuhan Tenaga Kerja baik di dalam dan luar negeri. (2) Analisis pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk analisis pasar kerja daerah; atau b. Kementerian Ketenagakerjaan untuk analisis pasar kerja nasional. (3) Analisis pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Hasil analisis pasar kerja daerah yang dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai salah satu bahan penyusunan analisis pasar kerja nasional. (5) Hasil analisis pasar kerja nasional yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dipublikasikan oleh Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali. (6) Pedoman analisis pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan proses analisis yang dimulai dari pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan penyajian hasil analisis jabatan. (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk analisis jabatan daerah; atau b. Kementerian Ketenagakerjaan untuk analisis jabatan nasional. (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi informasi jabatan. (4) Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan: a. KBJI; dan b. KJN.

(1) KBJI disusun berdasarkan International Standard Classification of Occupations (ISCO) yang dikeluarkan oleh International Labor Organization (ILO). (2) KBJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. nama jabatan; b. kode jabatan; c. ringkasan uraian tugas; dan d. uraian tugas. (3) KBJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. acuan dan standar nasional informasi jabatan INDONESIA; b. referensi untuk: 1. perencanaan Tenaga Kerja; 2. pelatihan kerja; 3. sertifikasi kompetensi; 4. penempatan Tenaga Kerja; 5. perluasan kesempatan kerja; 6. pengendalian penggunaan Tenaga Kerja asing; 7. pengawasan ketenagakerjaan; 8. pengupahan; 9. hubungan industrial; 10. kepentingan ketenagakerjaan lainnya; dan c. acuan, standar, dan alat koordinasi, integrase, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik yang berbasis jabatan. (4) KBJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbarui paling lama 5 (lima) tahun sekali. (5) KBJI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.

(1) KBJI dapat digunakan sebagai dasar penyusunan KJN. (2) KJN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. nama jabatan; b. kode jabatan berdasarkan KBJI; c. kode lapangan usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA; d. ringkasan uraian tugas; e. uraian tugas; dan f. syarat jabatan. (3) KJN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. referensi jabatan dari seluruh lapangan usaha dalam rangka analisis pasar kerja, penempatan Tenaga Kerja, dan penentuan upah berdasarkan kelas jabatan; dan/atau b. keperluan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) KJN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (5) KJN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperbarui setiap 1 (satu) tahun sekali. (6) Tata cara penyusunan KJN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Jenis pelayanan PTKDN, meliputi: a. informasi pasar kerja; b. penyuluhan dan bimbingan jabatan; dan c. perantaraan kerja.

Jenis pelayanan PTKDN, meliputi: a. informasi pasar kerja; b. penyuluhan dan bimbingan jabatan; dan c. perantaraan kerja.

(1) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan informasi mengenai persediaan Tenaga Kerja. (2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. identitas Pencari Kerja; b. keahlian atau sertifikat kompetensi yang dimiliki; c. pengalaman kerja; dan d. jenis pekerjaan/upah yang diinginkan.

(1) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, merupakan informasi mengenai kebutuhan Tenaga Kerja. (2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. identitas Pemberi Kerja; b. nama jabatan dan jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan; c. masa berlaku lowongan pekerjaan; dan d. informasi jabatan memuat: 1. usia; 2. jenis kelamin; 3. pendidikan; 4. keterampilan atau kompetensi; 5. pengalaman kerja; 6. upah atau gaji; 7. domisili wilayah kerja; 8. ringkasan uraian tugas; 9. uraian tugas; dan 10. informasi lain terkait jabatan yang diperlukan. (3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pemberi Kerja kepada Menteri melalui SIAPkerja. (4) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki akun SIAPkerja. (5) Untuk melaporkan lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja, Pemberi Kerja: a. mendaftar sebagai Pemberi Kerja; dan b. mengunggah informasi lowongan pekerjaan, persyaratan umum dan khusus, keterampilan, dan alamat surat elektronik. (6) Informasi lowongan pekerjaan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (5) diverifikasi oleh Pengantar Kerja secara daring paling lama 1 (satu) hari kerja. (7) Pemberi Kerja akan mendapatkan notifikasi melalui SIAPkerja atas hasil verifikasi oleh Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Pelaporan lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja tidak dipungut biaya.

(1) Informasi lowongan pekerjaan yang disebarluaskan secara daring melalui SIAPkerja dapat diakses oleh Pencari Kerja. (2) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akun SIAPkerja. (3) Untuk mengakses informasi lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja, Pencari Kerja terlebih dahulu mengisi profil data diri dan mendaftar sebagai Pencari Kerja.

(1) Informasi penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, merupakan informasi mengenai hasil pencocokan antara persediaan dan kebutuhan Tenaga Kerja. (2) Informasi penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat: a. identitas Pencari Kerja yang bekerja dengan melamar langsung atau melalui pelaksana pelayanan PTKDN atau BKK; dan b. lowongan pekerjaan yang terisi. (3) Informasi penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pemberi Kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja.

(1) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan informasi mengenai persediaan Tenaga Kerja. (2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. identitas Pencari Kerja; b. keahlian atau sertifikat kompetensi yang dimiliki; c. pengalaman kerja; dan d. jenis pekerjaan/upah yang diinginkan.

(1) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, merupakan informasi mengenai kebutuhan Tenaga Kerja. (2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. identitas Pemberi Kerja; b. nama jabatan dan jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan; c. masa berlaku lowongan pekerjaan; dan d. informasi jabatan memuat: 1. usia; 2. jenis kelamin; 3. pendidikan; 4. keterampilan atau kompetensi; 5. pengalaman kerja; 6. upah atau gaji; 7. domisili wilayah kerja; 8. ringkasan uraian tugas; 9. uraian tugas; dan 10. informasi lain terkait jabatan yang diperlukan. (3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pemberi Kerja kepada Menteri melalui SIAPkerja. (4) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki akun SIAPkerja. (5) Untuk melaporkan lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja, Pemberi Kerja: a. mendaftar sebagai Pemberi Kerja; dan b. mengunggah informasi lowongan pekerjaan, persyaratan umum dan khusus, keterampilan, dan alamat surat elektronik. (6) Informasi lowongan pekerjaan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (5) diverifikasi oleh Pengantar Kerja secara daring paling lama 1 (satu) hari kerja. (7) Pemberi Kerja akan mendapatkan notifikasi melalui SIAPkerja atas hasil verifikasi oleh Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Pelaporan lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja tidak dipungut biaya.

(1) Informasi lowongan pekerjaan yang disebarluaskan secara daring melalui SIAPkerja dapat diakses oleh Pencari Kerja. (2) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akun SIAPkerja. (3) Untuk mengakses informasi lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja, Pencari Kerja terlebih dahulu mengisi profil data diri dan mendaftar sebagai Pencari Kerja.

(1) Informasi penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, merupakan informasi mengenai hasil pencocokan antara persediaan dan kebutuhan Tenaga Kerja. (2) Informasi penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat: a. identitas Pencari Kerja yang bekerja dengan melamar langsung atau melalui pelaksana pelayanan PTKDN atau BKK; dan b. lowongan pekerjaan yang terisi. (3) Informasi penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pemberi Kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja.

Pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas: a. pelayanan penyuluhan jabatan; dan b. pelayanan bimbingan jabatan.

(1) Pelayanan penyuluhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menyebarluaskan informasi kepada Pencari Kerja atau masyarakat. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kebijakan ketenagakerjaan; b. kondisi pasar kerja saat ini dan yang akan datang; c. informasi jabatan; d. persiapan memasuki dunia kerja; e. pemilihan jurusan atau program studi sesuai dengan potensi diri; f. pelatihan kerja; g. pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja; h. kewirausahaan; dan/atau i. informasi lain yang dibutuhkan. (3) Pelayanan penyuluhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.

(1) Pelayanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan agar Pencari Kerja dapat mengetahui dan memahami gambaran atau karakteristik jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi diri yang dimiliki. (2) Pelayanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. asesmen diri; dan b. konseling kerja. (3) Asesmen diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses penilaian yang dilakukan Pencari Kerja untuk mendapatkan gambaran karakteristik dan potensi diri yang dimiliki. (4) Konseling kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses pemberian bimbingan kepada Pencari Kerja untuk mengisi jabatan atau meniti karir yang berisi minimal: a. spesifikasi jabatan; b. jenjang karir; c. alih profesi; d. pindah jabatan; e. pendidikan atau pelatihan kerja; f. purna tugas; atau g. kewirausahaan. (5) Layanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.

Pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas: a. pelayanan penyuluhan jabatan; dan b. pelayanan bimbingan jabatan.

(1) Pelayanan penyuluhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menyebarluaskan informasi kepada Pencari Kerja atau masyarakat. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kebijakan ketenagakerjaan; b. kondisi pasar kerja saat ini dan yang akan datang; c. informasi jabatan; d. persiapan memasuki dunia kerja; e. pemilihan jurusan atau program studi sesuai dengan potensi diri; f. pelatihan kerja; g. pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja; h. kewirausahaan; dan/atau i. informasi lain yang dibutuhkan. (3) Pelayanan penyuluhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.

(1) Pelayanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan agar Pencari Kerja dapat mengetahui dan memahami gambaran atau karakteristik jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi diri yang dimiliki. (2) Pelayanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. asesmen diri; dan b. konseling kerja. (3) Asesmen diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses penilaian yang dilakukan Pencari Kerja untuk mendapatkan gambaran karakteristik dan potensi diri yang dimiliki. (4) Konseling kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses pemberian bimbingan kepada Pencari Kerja untuk mengisi jabatan atau meniti karir yang berisi minimal: a. spesifikasi jabatan; b. jenjang karir; c. alih profesi; d. pindah jabatan; e. pendidikan atau pelatihan kerja; f. purna tugas; atau g. kewirausahaan. (5) Layanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.

(1) Pelayanan perantaraan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk mempertemukan Pencari Kerja dengan Pemberi Kerja sampai dengan terjadinya penempatan. (2) Pelayanan perantaraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan; b. pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan syarat lowongan pekerjaan yang tersedia; dan/atau c. fasilitasi penempatan. (3) Dalam hal tidak terjadi penempatan, Pencari Kerja dapat difasilitasi untuk melakukan bimbingan jabatan kembali untuk mendapatkan rekomendasi peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja, bekerja mandiri, atau berwirausaha.

(1) Promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja dan mempromosikan lowongan pekerjaan kepada Pencari Kerja. (2) Promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair atau melalui kunjungan lapangan. (3) Pencari Kerja yang ingin dipromosikan melalui Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair wajib memiliki SIAPkerja-ID. (4) Pencari Kerja yang belum memiliki SIAPkerja-ID dapat melakukan pendaftaran akun melalui SIAPkerja tanpa dipungut biaya.

(1) Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring atau luring oleh: a. PPTKS, P3RT, Job Portal; b. BKK; c. lembaga berbadan hukum; d. kementerian/lembaga; atau e. dinas daerah. (2) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut biaya dari Pencari Kerja. (3) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. (4) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pengantar Kerja dan/atau Petugas Antar Kerja.

(1) PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, atau lembaga berbadan hukum sebagai penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair wajib memperoleh persetujuan dari kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan. (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair harus mengajukan surat permohonan secara daring melalui SIAPkerja dengan mengunggah: a. perizinan berusaha atau tanda daftar; b. izin lokasi penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; c. surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair yang berisi: 1. kesanggupan untuk melaporkan data penempatan hasil pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; 2. kesanggupan menyediakan informasi lowongan dan fasilitasi akses kemudahan bagi penyandang disabilitas; 3. kesediaan menggunakan SIAPkerja; 4. tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja; dan 5. memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.

(1) Kementerian/lembaga sebagai penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair harus memberitahukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal secara daring melalui SIAPkerja paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan dengan mengunggah surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (2) Surat pernyataan dari penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi: a. kesanggupan untuk melaporkan data penempatan hasil pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; b. kesanggupan menyediakan informasi lowongan dan fasilitasi akses kemudahan bagi penyandang disabilitas; c. kesediaan menggunakan SIAPkerja; d. tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja; dan e. memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.

(1) Dinas daerah sebagai penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair harus memberitahukan kepada kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara daring melalui SIAPkerja paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan dengan mengunggah surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (2) Surat pernyataan dari penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi: a. kesanggupan untuk melaporkan data penempatan hasil pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; b. kesanggupan menyediakan informasi lowongan dan fasilitasi akses kemudahan bagi penyandang disabilitas; c. kesediaan menggunakan SIAPkerja; d. tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja; dan e. memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.

(1) Pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan syarat lowongan pekerjaan yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk mencocokkan kualifikasi Pencari Kerja dengan kualifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia atau sebaliknya. (2) Pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan kualifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pencocokan data, wawancara kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja, dan/atau menggunakan metode atau formula tertentu yang sesuai. (3) Hasil pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia dengan memenuhi kesesuaian: a. 1 (satu) kualifikasi Pencari Kerja sesuai dengan 3 (tiga) lowongan pekerjaan yang tersedia; atau b. 1 (satu) lowongan pekerjaan sesuai dengan 3 (tiga) kualifikasi Pencari Kerja.

(1) Fasilitasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c minimal terdiri atas: a. pendaftaran; b. perekrutan; c. seleksi; d. penandatangan perjanjian penempatan; e. orientasi pra penempatan; f. penandatanganan perjanjian kerja; dan/atau g. penempatan. (2) Orientasi pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, minimal berisi penjelasan mengenai: a. perjanjian kerja; b. kondisi lingkungan kerja, budaya kerja, dan kebiasaan penduduk/masyarakat di daerah tujuan penempatan; dan c. mental, disiplin, dan etos kerja. (3) Orientasi pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, PPTKS, P3RT, atau BKK. (4) Penyelenggaraan orientasi pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bersama dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

(1) Pencari Kerja yang akan bekerja harus memiliki SIAPkerja-ID. (2) Untuk mendapatkan SIAPkerja-ID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencari Kerja melakukan pendaftaran pada SIAPkerja dengan: a. membuat akun; dan b. mengisi profil data diri.

Pencari Kerja yang memiliki SIAPkerja-ID dapat mengakses layanan PTKDN pada SIAPkerja.

(1) Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja, dapat merekrut sendiri Pencari Kerja. (2) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIAPkerja-ID. (3) Pemberi Kerja yang akan merekrut sendiri Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan informasi lowongan pekerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja.

(1) Pemberi Kerja yang merekrut sendiri Pencari Kerja secara langsung di daerah asal Pencari Kerja atau di luar provinsi domisili Pemberi Kerja wajib memiliki SPP AKAD dan SPR. (2) SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktur Jenderal secara daring dengan persyaratan: a. Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD); b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan penempatan Tenaga Kerja; dan c. surat rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah dari Dinas Provinsi tujuan penempatan Tenaga Kerja. (3) Dalam hal permohonan SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perusahaan kontraktor, harus menyertakan bukti kontrak kerja atau surat perintah kerja. (4) SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD), surat rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah, dan SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c serta ayat (4) mengacu pada Format 2a, Format 2b, dan Format 2c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diterbitkan oleh Dinas Provinsi asal Pencari Kerja. (2) Untuk mendapatkan SPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja mengajukan permohonan dengan melampirkan salinan SPP AKAD.

(1) Pemberi Kerja yang telah mendapatkan Pencari Kerja sesuai dengan kualifikasi jabatan dapat melakukan seleksi secara mandiri atau melibatkan Pengantar Kerja. (2) Pencari Kerja yang telah lulus seleksi dan sepakat untuk bekerja wajib menandatangani perjanjian kerja. (3) Dalam hal Pemberi Kerja merekrut sendiri Pencari Kerja secara langsung di daerah asal Pencari Kerja atau di luar provinsi domisili, Pemberi Kerja harus melaksanakan orientasi pra penempatan Pencari Kerja yang telah lulus seleksi.

(1) Pencari Kerja yang telah selesai mengikuti orientasi pra penempatan menandatangani perjanjian kerja sebelum bekerja. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat: a. identitas para pihak; b. alamat tempat kerja; c. hak dan kewajiban para pihak; d. syarat-syarat kerja; e. besaran upah dan tata cara pembayaran; f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan g. tanda tangan para pihak.

Pemberi Kerja yang telah mendapatkan Tenaga Kerja wajib menyampaikan laporan penempatan atau laporan lowongan pekerjaan yang telah terisi kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja.

Biaya penempatan Tenaga Kerja melalui perekrutan sendiri oleh Pemberi Kerja ditanggung Pemberi Kerja.

Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja, dapat merekrut Pencari Kerja melalui PPTKS atau P3RT.

PPTKS atau P3RT yang akan merekrut Pencari Kerja untuk ditempatkan kepada Pemberi Kerja wajib: a. memiliki perjanjian kerja sama penempatan; b. melaporkan informasi lowongan pekerjaan; c. memiliki SPP AKAD; dan d. memiliki SPR.

(1) Perjanjian kerja sama penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a merupakan perjanjian tertulis antara PPTKS atau P3RT dengan Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam PTKDN. (2) Perjanjian kerja sama penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. lingkup pekerjaan; d. jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan e. besaran upah; f. imbalan jasa/biaya penempatan; dan g. jaminan penempatan.

(1) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaporkan oleh PPTKS atau P3RT kepada Menteri melalui SIAPKerja dalam hal Pemberi Kerja belum melaporkan informasi lowongan pekerjaan. (2) PPTKS atau P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akun SIAPkerja. (3) Untuk melaporkan lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja, PPTKS atau P3RT: a. mendaftar sebagai PPTKS atau P3RT; dan b. mengunggah informasi lowongan pekerjaan, persyaratan umum dan khusus, keterampilan, dan alamat surat elektronik. (4) Informasi lowongan pekerjaan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (3) diverifikasi oleh Pengantar Kerja secara daring paling lama 1 (satu) hari kerja. (5) PPTKS atau P3RT akan mendapatkan notifikasi melalui SIAPkerja atas hasil verifikasi oleh Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pelaporan lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja tidak dipungut biaya.

(1) PPTKS atau P3RT mengajukan permohonan SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c secara daring kepada Direktur Jenderal dengan mengunggah: a. NIB dan Sertifikat Standar yang terverifikasi; b. bukti adanya permintaan/job order dari Pemberi Kerja; c. surat rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi tujuan penempatan Tenaga Kerja antar daerah; d. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan penempatan Tenaga Kerja antar daerah; dan e. Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD). (2) SPP AKAD bagi PPTKS atau P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan untuk penempatan lintas provinsi. (3) SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Surat rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah dan SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) mengacu pada Format 3a dan Format 3b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PPTKS atau P3RT mengajukan permohonan SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d kepada Dinas Provinsi asal Pencari Kerja dengan melampirkan salinan SPP AKAD.

Pencari Kerja yang akan ditempatkan oleh PPTKS atau P3RT melakukan pendaftaran melalui SIAPkerja untuk mendapatkan SIAPkerja-ID.

PPTKS atau P3RT melakukan perekrutan terhadap Pencari Kerja yang telah memiliki SIAPkerja-ID dan menyesuaikan permintaan/job order dari Pemberi Kerja.

(1) Pencari Kerja yang telah direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus diseleksi oleh PPTKS atau P3RT. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pengantar Kerja.

(1) Pencari Kerja yang dinyatakan lulus seleksi dan akan ditempatkan harus menandatangani perjanjian penempatan. (2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjanjian tertulis antara PPTKS atau P3RT dengan Pencari Kerja dengan yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka PTKDN. (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. lokasi kerja; d. waktu kerja; dan e. upah.

(1) PPTKS atau P3RT harus melaksanakan orientasi pra penempatan sebelum Pencari Kerja ditempatkan. (2) Pencari Kerja yang telah selesai mengikuti orientasi pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani perjanjian kerja sebelum bekerja.

PPTKS atau P3RT yang telah menempatkan Pencari Kerja kerja kepada Pemberi Kerja wajib menyampaikan laporan penempatan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja.

Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja, dapat merekrut Pencari Kerja melalui BKK.

(1) Alumni BKK yang telah direkrut harus diseleksi. (2) Seleksi Pencari Kerja dapat dilakukan dengan melibatkan Pengantar Kerja.

(1) BKK harus melaksanakan orientasi pra penempatan sebelum Pencari Kerja ditempatkan. (2) Pencari Kerja yang telah selesai mengikuti orientasi pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani perjanjian kerja sebelum bekerja.

(1) BKK yang telah menempatkan Tenaga Kerja kepada Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan penempatan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja. (2) Untuk melaporkan informasi lowongan pekerjaan yang telah terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKK memberikan notifikasi pada informasi lowongan pekerjaan yang telah dilaporkan pada menu posting pekerjaan.

(1) Pelayanan perantaraan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk mempertemukan Pencari Kerja dengan Pemberi Kerja sampai dengan terjadinya penempatan. (2) Pelayanan perantaraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan; b. pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan syarat lowongan pekerjaan yang tersedia; dan/atau c. fasilitasi penempatan. (3) Dalam hal tidak terjadi penempatan, Pencari Kerja dapat difasilitasi untuk melakukan bimbingan jabatan kembali untuk mendapatkan rekomendasi peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja, bekerja mandiri, atau berwirausaha.

(1) Promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja dan mempromosikan lowongan pekerjaan kepada Pencari Kerja. (2) Promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair atau melalui kunjungan lapangan. (3) Pencari Kerja yang ingin dipromosikan melalui Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair wajib memiliki SIAPkerja-ID. (4) Pencari Kerja yang belum memiliki SIAPkerja-ID dapat melakukan pendaftaran akun melalui SIAPkerja tanpa dipungut biaya.

(1) Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring atau luring oleh: a. PPTKS, P3RT, Job Portal; b. BKK; c. lembaga berbadan hukum; d. kementerian/lembaga; atau e. dinas daerah. (2) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut biaya dari Pencari Kerja. (3) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. (4) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pengantar Kerja dan/atau Petugas Antar Kerja.

(1) PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, atau lembaga berbadan hukum sebagai penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair wajib memperoleh persetujuan dari kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan. (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair harus mengajukan surat permohonan secara daring melalui SIAPkerja dengan mengunggah: a. perizinan berusaha atau tanda daftar; b. izin lokasi penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; c. surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair yang berisi: 1. kesanggupan untuk melaporkan data penempatan hasil pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; 2. kesanggupan menyediakan informasi lowongan dan fasilitasi akses kemudahan bagi penyandang disabilitas; 3. kesediaan menggunakan SIAPkerja; 4. tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja; dan 5. memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.

(1) Kementerian/lembaga sebagai penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair harus memberitahukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal secara daring melalui SIAPkerja paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan dengan mengunggah surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (2) Surat pernyataan dari penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi: a. kesanggupan untuk melaporkan data penempatan hasil pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; b. kesanggupan menyediakan informasi lowongan dan fasilitasi akses kemudahan bagi penyandang disabilitas; c. kesediaan menggunakan SIAPkerja; d. tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja; dan e. memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.

(1) Dinas daerah sebagai penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair harus memberitahukan kepada kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara daring melalui SIAPkerja paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan dengan mengunggah surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (2) Surat pernyataan dari penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi: a. kesanggupan untuk melaporkan data penempatan hasil pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; b. kesanggupan menyediakan informasi lowongan dan fasilitasi akses kemudahan bagi penyandang disabilitas; c. kesediaan menggunakan SIAPkerja; d. tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja; dan e. memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.

(1) Pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan syarat lowongan pekerjaan yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk mencocokkan kualifikasi Pencari Kerja dengan kualifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia atau sebaliknya. (2) Pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan kualifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pencocokan data, wawancara kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja, dan/atau menggunakan metode atau formula tertentu yang sesuai. (3) Hasil pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia dengan memenuhi kesesuaian: a. 1 (satu) kualifikasi Pencari Kerja sesuai dengan 3 (tiga) lowongan pekerjaan yang tersedia; atau b. 1 (satu) lowongan pekerjaan sesuai dengan 3 (tiga) kualifikasi Pencari Kerja.

(1) Fasilitasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c minimal terdiri atas: a. pendaftaran; b. perekrutan; c. seleksi; d. penandatangan perjanjian penempatan; e. orientasi pra penempatan; f. penandatanganan perjanjian kerja; dan/atau g. penempatan. (2) Orientasi pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, minimal berisi penjelasan mengenai: a. perjanjian kerja; b. kondisi lingkungan kerja, budaya kerja, dan kebiasaan penduduk/masyarakat di daerah tujuan penempatan; dan c. mental, disiplin, dan etos kerja. (3) Orientasi pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, PPTKS, P3RT, atau BKK. (4) Penyelenggaraan orientasi pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bersama dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

(1) Pencari Kerja yang akan bekerja harus memiliki SIAPkerja-ID. (2) Untuk mendapatkan SIAPkerja-ID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencari Kerja melakukan pendaftaran pada SIAPkerja dengan: a. membuat akun; dan b. mengisi profil data diri.

Pencari Kerja yang memiliki SIAPkerja-ID dapat mengakses layanan PTKDN pada SIAPkerja.

(1) Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja, dapat merekrut sendiri Pencari Kerja. (2) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIAPkerja-ID. (3) Pemberi Kerja yang akan merekrut sendiri Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan informasi lowongan pekerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja.

(1) Pemberi Kerja yang merekrut sendiri Pencari Kerja secara langsung di daerah asal Pencari Kerja atau di luar provinsi domisili Pemberi Kerja wajib memiliki SPP AKAD dan SPR. (2) SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktur Jenderal secara daring dengan persyaratan: a. Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD); b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan penempatan Tenaga Kerja; dan c. surat rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah dari Dinas Provinsi tujuan penempatan Tenaga Kerja. (3) Dalam hal permohonan SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perusahaan kontraktor, harus menyertakan bukti kontrak kerja atau surat perintah kerja. (4) SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD), surat rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah, dan SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c serta ayat (4) mengacu pada Format 2a, Format 2b, dan Format 2c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diterbitkan oleh Dinas Provinsi asal Pencari Kerja. (2) Untuk mendapatkan SPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja mengajukan permohonan dengan melampirkan salinan SPP AKAD.

(1) Pemberi Kerja yang telah mendapatkan Pencari Kerja sesuai dengan kualifikasi jabatan dapat melakukan seleksi secara mandiri atau melibatkan Pengantar Kerja. (2) Pencari Kerja yang telah lulus seleksi dan sepakat untuk bekerja wajib menandatangani perjanjian kerja. (3) Dalam hal Pemberi Kerja merekrut sendiri Pencari Kerja secara langsung di daerah asal Pencari Kerja atau di luar provinsi domisili, Pemberi Kerja harus melaksanakan orientasi pra penempatan Pencari Kerja yang telah lulus seleksi.

(1) Pencari Kerja yang telah selesai mengikuti orientasi pra penempatan menandatangani perjanjian kerja sebelum bekerja. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat: a. identitas para pihak; b. alamat tempat kerja; c. hak dan kewajiban para pihak; d. syarat-syarat kerja; e. besaran upah dan tata cara pembayaran; f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan g. tanda tangan para pihak.

Pemberi Kerja yang telah mendapatkan Tenaga Kerja wajib menyampaikan laporan penempatan atau laporan lowongan pekerjaan yang telah terisi kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja.

Biaya penempatan Tenaga Kerja melalui perekrutan sendiri oleh Pemberi Kerja ditanggung Pemberi Kerja.

Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja, dapat merekrut Pencari Kerja melalui PPTKS atau P3RT.

PPTKS atau P3RT yang akan merekrut Pencari Kerja untuk ditempatkan kepada Pemberi Kerja wajib: a. memiliki perjanjian kerja sama penempatan; b. melaporkan informasi lowongan pekerjaan; c. memiliki SPP AKAD; dan d. memiliki SPR.

(1) Perjanjian kerja sama penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a merupakan perjanjian tertulis antara PPTKS atau P3RT dengan Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam PTKDN. (2) Perjanjian kerja sama penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. lingkup pekerjaan; d. jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan e. besaran upah; f. imbalan jasa/biaya penempatan; dan g. jaminan penempatan.

(1) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaporkan oleh PPTKS atau P3RT kepada Menteri melalui SIAPKerja dalam hal Pemberi Kerja belum melaporkan informasi lowongan pekerjaan. (2) PPTKS atau P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akun SIAPkerja. (3) Untuk melaporkan lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja, PPTKS atau P3RT: a. mendaftar sebagai PPTKS atau P3RT; dan b. mengunggah informasi lowongan pekerjaan, persyaratan umum dan khusus, keterampilan, dan alamat surat elektronik. (4) Informasi lowongan pekerjaan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (3) diverifikasi oleh Pengantar Kerja secara daring paling lama 1 (satu) hari kerja. (5) PPTKS atau P3RT akan mendapatkan notifikasi melalui SIAPkerja atas hasil verifikasi oleh Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pelaporan lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja tidak dipungut biaya.

(1) PPTKS atau P3RT mengajukan permohonan SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c secara daring kepada Direktur Jenderal dengan mengunggah: a. NIB dan Sertifikat Standar yang terverifikasi; b. bukti adanya permintaan/job order dari Pemberi Kerja; c. surat rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi tujuan penempatan Tenaga Kerja antar daerah; d. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan penempatan Tenaga Kerja antar daerah; dan e. Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD). (2) SPP AKAD bagi PPTKS atau P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan untuk penempatan lintas provinsi. (3) SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Surat rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah dan SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) mengacu pada Format 3a dan Format 3b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PPTKS atau P3RT mengajukan permohonan SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d kepada Dinas Provinsi asal Pencari Kerja dengan melampirkan salinan SPP AKAD.

Pencari Kerja yang akan ditempatkan oleh PPTKS atau P3RT melakukan pendaftaran melalui SIAPkerja untuk mendapatkan SIAPkerja-ID.

PPTKS atau P3RT melakukan perekrutan terhadap Pencari Kerja yang telah memiliki SIAPkerja-ID dan menyesuaikan permintaan/job order dari Pemberi Kerja.

(1) Pencari Kerja yang telah direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus diseleksi oleh PPTKS atau P3RT. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pengantar Kerja.

(1) Pencari Kerja yang dinyatakan lulus seleksi dan akan ditempatkan harus menandatangani perjanjian penempatan. (2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjanjian tertulis antara PPTKS atau P3RT dengan Pencari Kerja dengan yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka PTKDN. (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. lokasi kerja; d. waktu kerja; dan e. upah.

(1) PPTKS atau P3RT harus melaksanakan orientasi pra penempatan sebelum Pencari Kerja ditempatkan. (2) Pencari Kerja yang telah selesai mengikuti orientasi pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani perjanjian kerja sebelum bekerja.

PPTKS atau P3RT yang telah menempatkan Pencari Kerja kerja kepada Pemberi Kerja wajib menyampaikan laporan penempatan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja.

Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja, dapat merekrut Pencari Kerja melalui BKK.

(1) Alumni BKK yang telah direkrut harus diseleksi. (2) Seleksi Pencari Kerja dapat dilakukan dengan melibatkan Pengantar Kerja.

(1) BKK harus melaksanakan orientasi pra penempatan sebelum Pencari Kerja ditempatkan. (2) Pencari Kerja yang telah selesai mengikuti orientasi pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani perjanjian kerja sebelum bekerja.

(1) BKK yang telah menempatkan Tenaga Kerja kepada Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan penempatan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja. (2) Untuk melaporkan informasi lowongan pekerjaan yang telah terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKK memberikan notifikasi pada informasi lowongan pekerjaan yang telah dilaporkan pada menu posting pekerjaan.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTKDN sesuai dengan kewenangannya. (2) Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan: a. masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan/atau peningkatan tata kelola pelayanan PTKDN; dan b. pembinaan dan/atau pemberian penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Pemberi Kerja atau pelaksana PTKDN yang melaporkan lowongan pekerjaan dan/atau data penempatan Tenaga Kerja. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. piagam; b. trofi; c. kemudahan akses pelayanan ketenagakerjaan; dan/atau d. bentuk lainnya. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan minimal berdasarkan kriteria: a. laporan informasi lowongan pekerjaan; dan b. laporan lowongan pekerjaan yang sudah terisi. (4) Menteri dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan PTKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengenaan sanksi administratif pelaksanaan pelayanan PTKDN diberikan kepada Pemberi Kerja, PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, atau penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan/skorsing; c. pencabutan Sertifikat Standar; d. pencabutan tanda daftar; atau e. pencabutan rekomendasi dan penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan berdasarkan: a. rekomendasi pimpinan unit yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan di pusat atau provinsi; b. rekomendasi kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; c. rekomendasi kementerian/lembaga; dan/atau d. pengaduan masyarakat. (4) Rekomendasi atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan bukti pelanggaran.

(1) Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif, yaitu: a. Menteri; b. gubernur; atau c. bupati/wali kota. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kepada kepala Dinas Provinsi. (4) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mendelegasikan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(1) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja, PPTKS, P3RT, atau Job Portal berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan/skorsing; atau c. pencabutan Sertifikat Standar. (2) Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja berupa peringatan tertulis. (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja, BKK, dan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair, berupa: a. peringatan tertulis; b. pencabutan tanda daftar; atau c. pencabutan rekomendasi atau penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (4) Sanksi administratif kepada BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi.

(1) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemanggilan paling sedikit 2 (dua) kali kepada PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, dan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair guna dilakukan klarifikasi. (2) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak hadir tanpa alasan atau keterangan yang sah maka PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, dan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan. (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sanksi administratif peringatan tertulis.

(1) Kepala Dinas Provinsi menjatuhkan sanksi administratif peringatan tertulis kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3). (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Keputusan kepala Dinas Provinsi mengenai sanksi administratif peringatan tertulis bagi Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi administratif peringatan tertulis kepada: a. Pemberi Kerja dalam satu daerah kabupaten/kota yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); dan b. BKK dalam hal tidak melaporkan perubahan data tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja atau BKK terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Dalam hal BKK tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas Kabupaten/Kota mengenakan sanksi administratif pencabutan tanda daftar. (5) Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota mengenai sanksi administratif peringatan tertulis bagi Pemberi Kerja atau BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing kepada: a. BKK, dalam hal: 1. memungut biaya penempatan Tenaga Kerja dari Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a; dan/atau 2. menempatkan Tenaga Kerja di luar alumninya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b. b. Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair, dalam hal memungut biaya dari Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). (2) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BKK atau penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) BKK atau penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair yang dijatuhi sanksi administratif telah memenuhi kewajibannya sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka BKK atau penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair harus melapor kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota. (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan telah menenuhi kewajiban, kepala Dinas Kabupaten/Kota MENETAPKAN pencabutan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing kepada BKK atau penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (6) Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota mengenai penjatuhan atau pencabutan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (5) mengacu pada Format 8a dan Format 8b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi administratif pencabutan Sertifikat Standar kepada: a. PPTKS dalam hal: 1. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a; atau 2. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2). b. P3RT dalam hal: 1. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; atau 2. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2). c. Job Portal dalam hal: 1. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b; atau 2. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2). (2) PPTKS, P3RT, atau Job Portal yang telah dijatuhi sanksi administratif pencabutan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dilaksanakan. (3) PPTKS, P3RT, atau Job Portal yang telah dijatuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. (4) Keputusan Direktur Jenderal mengenai sanksi administratif pencabutan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi administratif pencabutan tanda daftar kepada BKK dalam hal: a. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c; dan/atau b. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2). (2) BKK yang telah dijatuhi sanksi administratif pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dilaksanakan. (3) BKK yang telah dijatuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. (4) Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota mengenai sanksi administratif pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi administratif pencabutan rekomendasi atau penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair kepada PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, atau lembaga berbadan hukum dalam hal: a. tidak memperoleh persetujuan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); atau b. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2). (2) Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota mengenai sanksi administratif pencabutan rekomendasi atau penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengenaan sanksi administratif pelaksanaan pelayanan PTKDN diberikan kepada Pemberi Kerja, PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, atau penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan/skorsing; c. pencabutan Sertifikat Standar; d. pencabutan tanda daftar; atau e. pencabutan rekomendasi dan penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan berdasarkan: a. rekomendasi pimpinan unit yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan di pusat atau provinsi; b. rekomendasi kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; c. rekomendasi kementerian/lembaga; dan/atau d. pengaduan masyarakat. (4) Rekomendasi atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan bukti pelanggaran.

(1) Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif, yaitu: a. Menteri; b. gubernur; atau c. bupati/wali kota. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kepada kepala Dinas Provinsi. (4) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mendelegasikan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(1) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja, PPTKS, P3RT, atau Job Portal berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan/skorsing; atau c. pencabutan Sertifikat Standar. (2) Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja berupa peringatan tertulis. (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja, BKK, dan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair, berupa: a. peringatan tertulis; b. pencabutan tanda daftar; atau c. pencabutan rekomendasi atau penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (4) Sanksi administratif kepada BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi.

(1) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemanggilan paling sedikit 2 (dua) kali kepada PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, dan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair guna dilakukan klarifikasi. (2) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak hadir tanpa alasan atau keterangan yang sah maka PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, dan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan. (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sanksi administratif peringatan tertulis.

(1) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi administratif peringatan tertulis kepada: a. Pemberi Kerja, dalam hal: 1. tidak melaporkan informasi lowongan pekerjaan untuk Pemberi Kerja lintas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); 2. tidak menyampaikan laporan informasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 50; 3. tidak menyampaikan laporan lowongan pekerjaan yang telah terisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; dan/atau 4. tidak memiliki SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). b. PPTKS, dalam hal: 1. tidak memiliki Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b; 2. tidak memiliki perjanjian kerja sama penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a; 3. tidak melaporkan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b; 4. tidak memiliki SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c; 5. tidak memiliki SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d; dan/atau 6. tidak menyampaikan laporan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63. c. P3RT, dalam hal: 1. tidak memiliki Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b; 2. tidak memiliki perjanjian kerja sama penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a; 3. tidak melaporkan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b; 4. tidak memiliki SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c; 5. tidak memiliki SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d; dan/atau 6. tidak menyampaikan laporan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63. (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, PPTKS, atau P3RT terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Dalam hal PPTKS atau P3RT tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing. (5) Keputusan Direktur Jenderal mengenai sanksi administratif peringatan tertulis bagi Pemberi Kerja, PPTKS, atau P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Dinas Provinsi menjatuhkan sanksi administratif peringatan tertulis kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3). (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Keputusan kepala Dinas Provinsi mengenai sanksi administratif peringatan tertulis bagi Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi administratif peringatan tertulis kepada: a. Pemberi Kerja dalam satu daerah kabupaten/kota yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); dan b. BKK dalam hal tidak melaporkan perubahan data tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja atau BKK terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Dalam hal BKK tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas Kabupaten/Kota mengenakan sanksi administratif pencabutan tanda daftar. (5) Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota mengenai sanksi administratif peringatan tertulis bagi Pemberi Kerja atau BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing kepada: a. PPTKS, dalam hal: 1. menempatkan Tenaga Kerja di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b; dan/atau 2. memungut biaya penempatan Tenaga Kerja kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c. b. P3RT, dalam hal: 1. menempatkan Tenaga Kerja pada lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; 2. menempatkan Tenaga Kerja di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c; dan/atau 3. memungut biaya penempatan Tenaga Kerja kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d. c. Job Portal, dalam hal: 1. menempatkan Tenaga Kerja di luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a; 2. menempatkan Tenaga Kerja di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c; dan/atau 3. memungut biaya kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d. (2) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPTKS, P3RT, dan Job Portal terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) PPTKS, P3RT, dan Job Portal yang dijatuhi sanksi administratif telah memenuhi kewajibannya sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir maka PPTKS, P3RT, dan Job Portal harus melapor kepada Direktur Jenderal. (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan telah menenuhi kewajiban, Direktur Jenderal MENETAPKAN pencabutan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing kepada PPTKS, P3RT, dan Job Portal. (6) Keputusan Direktur Jenderal mengenai penjatuhan atau pencabutan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (5) mengacu pada Format 7a dan Format 7b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing kepada: a. BKK, dalam hal: 1. memungut biaya penempatan Tenaga Kerja dari Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a; dan/atau 2. menempatkan Tenaga Kerja di luar alumninya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b. b. Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair, dalam hal memungut biaya dari Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). (2) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BKK atau penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) BKK atau penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair yang dijatuhi sanksi administratif telah memenuhi kewajibannya sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka BKK atau penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair harus melapor kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota. (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan telah menenuhi kewajiban, kepala Dinas Kabupaten/Kota MENETAPKAN pencabutan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing kepada BKK atau penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. (6) Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota mengenai penjatuhan atau pencabutan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (5) mengacu pada Format 8a dan Format 8b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi administratif pencabutan Sertifikat Standar kepada: a. PPTKS dalam hal: 1. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a; atau 2. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2). b. P3RT dalam hal: 1. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; atau 2. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2). c. Job Portal dalam hal: 1. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b; atau 2. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2). (2) PPTKS, P3RT, atau Job Portal yang telah dijatuhi sanksi administratif pencabutan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dilaksanakan. (3) PPTKS, P3RT, atau Job Portal yang telah dijatuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. (4) Keputusan Direktur Jenderal mengenai sanksi administratif pencabutan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi administratif pencabutan tanda daftar kepada BKK dalam hal: a. menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c; dan/atau b. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2). (2) BKK yang telah dijatuhi sanksi administratif pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dilaksanakan. (3) BKK yang telah dijatuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. (4) Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota mengenai sanksi administratif pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi administratif pencabutan rekomendasi atau penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair kepada PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, atau lembaga berbadan hukum dalam hal: a. tidak memperoleh persetujuan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); atau b. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2). (2) Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota mengenai sanksi administratif pencabutan rekomendasi atau penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pendanaan pelaksanaan PTKDN bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki tanda daftar BKK sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, dicabut tanda daftar dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagi satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi yang telah ditetapkan sebagai BKK sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus menyesuaikan persyaratan untuk memiliki Petugas Antar Kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1990); dan b. ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Œ YASSIERLI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI Format 1a Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus KOP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI / KOP DINAS KABUPATEN/KOTA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA ... NOMOR: TENTANG TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS ……………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA .., Menimbang : a. bahwa (nama)… telah memenuhi persyaratan sebagai BKK sesuai dengan ketentuan Pasal … Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor … Tahun … tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Dinas Kabupaten/Kota .... tentang Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus ………………………………………..; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4279); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ........... Tahun ....... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor ..); 4. ... MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA TENTANG TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS ………… KESATU : Tanda daftar BKK diberikan kepada: Nama BKK : ... Nama Satuan Pendidikan : ... /Lembaga Penanggung Jawab BKK : Kepala/Rektor/Direktur/ Dekan .... Alamat BKK : ... Telepon : ... Alamat Surat Elektronik : ... KEDUA : BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam negeri kepada alumninya. KETIGA : BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang: a. memungut biaya penempatan tenaga kerja dari Pencari Kerja; b. menempatkan tenaga kerja di luar alumninya; dan c. menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ... (Pejabat Penerbit Keputusan), ……………………………………. NIP………………………………. Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; dan 2. Bupati/Wali Kota. Format 1b Struktur Organisasi Bursa Kerja Khusus Catatan: Di bawah Ketua BKK minimal ada petugas yang menangani pelayanan PTKDN. Petugas Administrasi /Tata Usaha Petugas Perantaraan Kerja Petugas Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Petugas Informasi Pasar Kerja Pembina (Foto) Penanggung jawab BKK (Foto) Kepala Sekolah/Rektor/Kepala LPK KETUA BKK (Foto) Format 2a.1 Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD) untuk Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) Formulir Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta NIB : ………... (DIK-RKTKAD PPTKS) Kode KBLI : ………… 1. 1. Umum Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/Cap Ttd/Cap Ttd/Cap (Nama) (Nama) Nama dan Jabatan …………………………… ................................... .......................................... NIP NIP 1. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta : ........... 2. Alamat ………………………………………………………………. Telepon …………………… Email. ……………………………….. 3. Nama Direktur Utama : …………………………………………..… Alamat Lengkap : ………………………………………………. Telepon…………….. Email. ……………………………………….…. 4. Penanggung Jawab Penempatan Tenaga Kerja AKAD : a. N a m a Perusahaan : ………………………………… b. Nama Direktur Utama/ Direksi : ……………………………… c. Alamat Perusahaan : ………………………………… d. Status Perusahaan : Perusahaan Negara/ PMDN/ PMA/ Swasta Nasional *) e. Jumlah Tenaga Kerja yang diminta : Laki-laki : …………… orang Wanita : ……………. Orang f. Dengan Keluarga/Tanpa Keluarga *) 5. Untuk dipekerjakan di :…….......................... (lokasi nya) a. …………………………. ……..........sebanyak …….. orang b. …………………………. ……..........sebanyak …….. orang c……………………………. ….............sebanyak …….. orang 6. Kapan diperlukan ( bulan & tahun ) : ……………….. 7. Rancangan perjanjian kerja : Terlampir 8. Daftar Skala/Gaji : Terlampir 1. 2. Kualifikasi Tenaga Kerja AKAD Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/ Cap Ttd/ Cap Ttd/ Cap (Nama) (Nama) Nama dan Jabatan …………………………… ................................ .......................................... NIP NIP No J a b a t a n Syarat Minimum Pendidikan, Ketrampilan, Pengalaman dan lain-lain Tenaga Kerja Yang diperlukan Dengan/Tanpa Keluarga (DKL/TKL)* Kelompok Umur Gaji/ Upah Minimum Sistim Gaji/ Upah Sistim Kerja Jangka Waktu Kontrak Jenis Jabatan Kode KBJI L W Jumlah 1. 3. Daerah Pengerahan Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/Cap Ttd/Cap Ttd/Cap (Nama) (Nama) Nama dan Jabatan …………………………… ................................... .......................................... NIP NIP No Daerah Pengerahan Dan Kode Wilayah (Harus diisi) Jabatan Tenaga Kerja yang diperlukan Jadwal Pengerahan TK AKAD Tahun: Kota Pemberang katan Kota Tujuan Jenis Angkutan (Darat/Laut /Udara) Jenis Jabatan Kode KBJI L W Jumlah Triw I Triw II Triw III Triw IV 1. 4. Fasilitasi yang Diberikan oleh Pemberi Kerja Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/Cap Ttd/Cap Ttd/Cap (Nama) (Nama) Nama dan Jabatan …………………………… ............................... .......................................... NIP NIP Fasilitas yang diberikan oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja AKAD: 1. Tempat Tinggal : Disediakan gratis, sewa, usaha sendiri 2. Air bersih dan Penerangan *) : Disediakan bebas, terbatas, sewa 3. Makan/minum : ………………………………………… 4. Peralatan/Perlengkapan Kerja *) : Disediakan Cuma-Cuma, beli/ angsur. 5. Peralatan/Perlengakapan/ : ……………………………………… Keselamatan/Kesehatan Kerja 6. Peralatan/Perlengkapan : ……………………………………… Makan/tidur *) 7. Transportasi Pemberangkatan/ : Disediakan Pemulangan 8. Menunggu waktu pemberangkatan : Disedikan Akomodasi/penginapan lebih dari 6 jam. 9. Poliklinik : ……………….. 10. Asuransi : ………………… 13. Hak Cuti* : ………………… 14. Lain-lain : ……………….. ………………………………………………… Format 2a.2 Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD) untuk Pemberi Kerja Formulir Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah Pemberi Kerja NIB : …………………… (DIK-RKTKAD PK) Kode KBLI : …………………… 2. 1. Umum Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/ Cap Ttd/ Cap Ttd/ Cap ( Nama) ( Nama) Nama dan Jabatan …………………………… ............................... .......................................... NIP NIP 1. Perusahaan Pemberi Kerja : Alamat Perusahaan: …………………………………….…… Telepon………… Email ……………………………..……..… Nama Direktur Utama/Direksi : …………………………… Alamat Lengkap : …………………………………………….… Telepon………… Email ……………………………………... 2. Status Perusahaan : Perusahaan Negara/PMDN/PMA/ Swasta Nasional *) 3. Jumlah Tenaga Kerja saat ini Laki-laki : …………. Orang Wanita : …….…… Orang 4. Jumlah Tenaga Kerja yang diminta : Laki-laki : …………… Orang Wanita : ……………. Orang 5. Dengan Keluarga/Tanpa Keluarga *) 6. Untuk dipekerjakan di : ……...................... (lokasi) a. ....................sebanyak …….. orang b. ....................sebanyak …….. orang c. ....................sebanyak …….. orang 7. Kapan diperlukan (bulan & tahun) : …………………….. 8. Rancangan Perjanjian Kerja : Terlampir 9. Daftar Skala/Gaji : Terlampir 10. Pengerahan Tenaga Kerja AKAD dilakukan oleh: Sendiri/ dikuasakan*). Nama PT : …………………………………………. Alamat Lengkap : …………………………………………. …………………………………………. Telp/Email : …………………………………………. 2. 2. Kualifikasi Tenaga Kerja AKAD Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/Cap Ttd/Cap Ttd/Cap (Nama) (Nama) Nama dan Jabatan …………………………… ................................... ................................... NIP NIP No J a b a t a n Syarat Minimum Pendidikan, Ketrampilan, Pengalaman dan lain-lain Tenaga Kerja Yang diperlukan Dengan/Tanpa Keluarga (DKL/TKL)* Kelompok Umur Gaji/ Upah Minimum Sistim Gaji/ Upah Sistim Kerja Jangka Waktu Kontrak Jenis Jabatan Kode KBJI L W Jumlah 2. 3. Daerah Pengerahan Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/Cap Ttd/Cap Ttd/Cap (Nama) (Nama) Nama dan Jabatan …………………………… ............................... .......................................... NIP NIP No Daerah Pengerahan Dan Kode Wilayah (Harus diisi) Jabatan Tenaga Kerja yang diperlukan Jadwal Pengerahan TK AKAD Tahun: Kota Pemberang katan Kota Tujuan Jenis Angkutan (Darat/ Laut/ Udara) Jenis Jabatan Kode KBJI L W Jumlah Triw I Triw II Triw III Triw IV 2. 4. Fasilitasi yang Diberikan oleh Pemberi Kerja Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/Cap Ttd/Cap Ttd/Cap (Nama) (Nama) Nama dan Jabatan …………………………… ................................. ....................................... NIP NIP Fasilitas yang diberikan oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja AKAD: 1. Tempat Tinggal : Disediakan gratis, sewa, usaha sendiri 2. Air bersih dan Penerangan *) : Disediakan bebas, terbatas, sewa 3. Makan/minum : ………………………………………… 4. Peralatan/Perlengkapan Kerja *) : Disediakan Cuma-Cuma, beli/angsur. 5. Peralatan/Perlengakapan/ : ……………………………………… Keselamatan/Kesehatan Kerja 6. Peralatan/Perlengkapan : ……………………………………… Makan/tidur *) 7. Transportasi Pemberangkatan/ : Disediakan Pemulangan 8. Menunggu waktu pemberangkatan : Disedikan Akomodasi/penginapan lebih dari 6 jam. 9. Poliklinik : ……………….. 10. Asuransi : ………………… 13. Hak Cuti* : ………………… 14. Lain-lain : ……………….. ………………………………………………… Format 2a.3 Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD) untuk Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tenaga (PPRT) Formulir Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga NIB : ………………… (DIK-RKTKAD P3RT) Kode KBLI : ………………… 3. 1. Umum Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/Cap Ttd/Cap Ttd/Cap (Nama) (Nama) Nama dan Jabatan …………………………… ............................... .......................................... NIP NIP 1. Perusahaan P3RT :...................... 2. Alamat :...................... Telepon………… Email ………………… 3. Nama Direktur Utama : …………………………………… 4. Alamat Lengkap : …..………………………………………… Telepon……… Email ………………………… 5. Jumlah Tenaga Kerja yang diminta : ............. Orang a. Laki-laki : …………… Orang b. Wanita : ……………. Orang 6. Dengan Keluarga/Tanpa Keluarga *) 7. Untuk dipekerjakan di : ……........................... (lokasi) a. …………………………. ……..........Sebanyak …….. orang b. …………………………. ……..........Sebanyak …….. orang c……………………………. ….............Sebanyak ……. orang 8. Kapan diperlukan (bulan & tahun) : …………………….. 9. Rancangan Perjanjian Kerja : Terlampir 10. Daftar Skala/Gaji : Terlampir 3. 2. Kualifikasi Tenaga Kerja AKAD Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/Cap Ttd/Cap Ttd/Cap (Nama) (Nama) Nama dan Jabatan …………………………… ............................... .......................................... NIP NIP No J a b a t a n Syarat Minimum Pendidikan, Ketrampilan, Pengalaman dan lain-lain Tenaga Kerja Yang diperlukan Dengan/Tanpa Keluarga (DKL/TKL)* Kelompok Umur Gaji/Upah Minimum Sistim Gaji/ Upah Sistim Kerja Jangka Waktu Kontrak Jenis Jabatan Kode KBJI L W Jumlah 3. 3. Daerah Pengerahan Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/Cap Ttd/Cap Ttd/Cap (Nama) (Nama) Nama dan Jabatan …………………………… ................................ ...................................... NIP NIP No Daerah Pengerahan Dan Kode Wilayah (Harus diisi) Jabatan Tenaga Kerja yang diperlukan Jadwal Pengerahan TK AKAD Tahun: Kota Pemberang katan Kota Tujuan Jenis Angkutan (Darat/ Laut/ Udara) Jenis Jabatan Kode KBJI L W Jumlah Triw I Triw II Triw III Triw IV 3. 4. Fasilitasi yang Diberikan oleh Pemberi Kerja Mengetahui/menyetujui, ; Kepala Dinas Tenaga Kerja/Kepala Bidang Pimpinan Perusahaan, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Daerah penempatan tenaga kerja) Ttd/Cap Ttd/Cap Ttd/Cap (Nama) (Nama) Nama dan Jabatan …………………………… .............................. .................................... NIP NIP 1. Tempat Tinggal 2. Air bersih dan Penerangan * 3. Makan/minum* 4. Peralatan/Perlengkapan Kerja * 5. Peralatan/Perlengakapan/Keselamatan/Kesehatan Kerja* 6. Peralatan/Perlengkapan Makan/tidur * 7. Transportasi Pemberangkatan/Pemulangan * 8. Menunggu waktu pemberangkatan* 9. Asuransi/BPJS 10. Hak Cuti* 11. Lain-lain : : : : : : : : : : : Disediakan gratis Disediakan bebas, terbatas Disediakan Cuma-Cuma Disediakan Cuma-Cuma Disediakan Cuma-Cuma Disediakan Cuma-Cuma Disediakan Disedikan Akomodasi/penginapan lebih dari 6 jam ………………………………… ………………………............ …………………….............… Format 2b Surat Rekomendasi Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja Antar Daerah untuk Pemberi Kerja KOP DINAS PROVINSI Alamat ....................................................................................................... .............................. Nomor : Lampiran : Hal : Rekomendasi Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Up. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri di Jakarta Menunjuk surat permohonan PT ………… nomor …… tanggal ……… hal Permohonan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD), bersama ini kami sampaikan sebagai berikut: 1. Negara Kesatuan Republik INDONESIA merupakan satu kesatuan pasar kerja nasional, maka permohonan PT ………… untuk menerima dan mendatangkan tenaga kerja antar kerja antar daerah sebanyak ……………orang dari Provinsi ………….. dapat kami setujui seperti yang tercantum dalam RKTKAD terlampir. 2. Kami menyetujui PT. ………………..menerima dan mendatangkan tenaga kerja antar kerja antar daerah dari provinsi lain dikarenakan calon tenaga kerja setempat tidak tersedia sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan. 3. PT ………… sebagai Pemberi Kerja/PPTKS/P3RT*) dilarang memungut biaya apapun dari calon pencari kerja. 4. Calon tenaga kerja antar kerja antar daerah yang akan diberangkatkan harus sehat jasmani dan rohani dan telah memenuhi persyaratan serta menandatangani perjanjian kerja sebagaimana terlampir. 5. PT ………… sebagai pemberi kerja/PPTKS/P3RT*) wajib melaksanakan proses penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Dengan surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja antar kerja antar daerah ini, kami mohon agar Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Up. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri segera menerbitkan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah kepada PT. ………… 7. Surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja Antar antar kerja antar daerah ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak ……… sampai dengan ……… Demikian kami sampaikan rekomendasi ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Dinas Provinsi, …………………………………. ……………………………………. NIP………………………………. Tembusan: 1. Gubernur Provinsi …… (daerah tujuan penempatan); 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota ……; dan 3. Direktur PT. ……. Format 2c Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) untuk Pemberi Kerja …………… Nomor : Lampiran : Hal : Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) Yth. Direktur PT. …………… Jl. …………… di …………… Sehubungan dengan Surat permohonan Saudara Nomor….. tanggal ….. hal Permohonan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) berikut DIK-RKTKAD dan rancangan perjanjian kerja yang akan diterapkan serta memperhatikan Rekomendasi Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi …………… Nomor …………… tanggal …………………… maka SPP AKAD yang Saudara ajukan dapat kami setujui dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Proses rekruitmen tenaga kerja harus terlebih dahulu mengajukan permohonan rekrut kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah provinsi daerah asal tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD). 2. Rekrutmen tenaga kerja dimaksud hanya dapat dilaksanakan di daerah-daerah pengerahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK- RKTKAD) sebanyak…………… (…) orang tenaga kerja untuk ditempatkan pada PT. …………… di Kota/Kabupaten ………………………….., untuk mengisi jabatan ………………………………., dengan daerah rekrut : a. Provinsi …………… sebanyak …………… (..) orang b. Provinsi …………… sebanyak …………… (..) orang c. Provinsi …………… sebanyak …………… (..) orang 3. Pemberian upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di Kota/Kabupaten …………… dan di dalam perjanjian kerja yang akan diterapkan harus menerangkan bahwa perusahaan akan menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak dan memenuhi syarat- syarat kesehatan secara cuma-cuma. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. (021) 5250991, 5255733, Ext. 700, Faksimile (021) 5227588 Laman: http://www.kemnaker.go.id 4. Pemberangkatan tenaga kerja harus menggunakan sarana angkutan umum yang layak jalan, seperti tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD), yaitu angkutan …………… sampai ke lokasi kerja. 5. Dilarang memungut biaya apapun dari calon tenaga kerja, baik untuk biaya pendaftaran, seleksi, penampungan sementara, biaya pemberangkatan, dan pemulangan tenaga kerja. 6. Sebelum diberangkatkan, perusahaan diwajibkan memberikan orientasi pra penempatan kepada tenaga kerja yang akan diberangkatkan di daerah asal yang diketahui dan dihadiri oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota. 7. Apabila telah selesai masa perjanjian kerja, perusahaan harus segera memulangkan tenaga kerja sampai di daerah asal, sekurang-kurangnya dengan sarana angkutan sebagaimana pada waktu pemberangkatan. 8. Diwajibkan menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi, atau kota/kabupaten setiap kedatangan dan apabila terjadi pemulangan tenaga kerja. 9. Pelaksanaan dari Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pejabat pemberi persetujuan. 10. Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) ini berlaku mulai tanggal …………… sampai dengan tanggal …………… sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD yang disetujui. Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. A.n. Direktur Jenderal, Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, ..………………………………………. NIP. ………………………………… Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan R.I. 2. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK; 3. Gubernur Provinsi ……………; 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi ……………; 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota ……………; 6. Arsip. Format 3a Surat Rekomendasi Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja Antar Daerah untuk PPTKS dan P3RT KOP DINAS PROVINSI Alamat ....................................................................................................... .............................. Nomor : Lampiran : Hal : Rekomendasi Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Up. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri di Jakarta Menunjuk surat permohonan PT ………… nomor …… tanggal ……… hal Permohonan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD), bersama ini kami sampaikan sebagai berikut: 1. Negara Kesatuan Republik INDONESIA merupakan satu kesatuan pasar kerja nasional, maka permohonan PT ………… untuk menerima dan mendatangkan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah sebanyak ……………orang dari Provinsi ………….. dapat kami setujui seperti yang tercantum dalam RKTKAD terlampir. 2. Kami menyetujui PT. ………………..menerima dan mendatangkan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah dari provinsi lain dikarenakan calon tenaga kerja setempat tidak tersedia sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan. 3. PT ………… sebagai pemberi kerja/PPTKS*) dilarang memungut biaya apapun dari calon pencari kerja. 4. Calon tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah yang akan diberangkatkan harus sehat jasmani dan rohani dan telah memenuhi persyaratan serta menandatangani Perjanjian Kerja sebagaimana terlampir. 5. PT ………… sebagai pemberi kerja/PPTKS*) wajib melaksanakan proses penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Dengan surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah ini, kami mohon agar Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Up. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri segera menerbitkan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah kepada PT. ………… 7. Surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja Antar Antar Kerja Antar Daerah ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak ……… sampai dengan ……… Demikian kami sampaikan rekomendasi ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Dinas Provinsi, …………………………………. ……………………………………. NIP………………………………. Tembusan: 1. Gubernur Provinsi …… (daerah tujuan penempatan); 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota ……; dan 3. Direktur PT. ……. Format 3b Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) untuk PPTKS dan P3RT …………… Nomor : Lampiran : Hal : Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) Yth. Direktur PT. …………… Jl. …………… di …………… Sehubungan dengan Surat permohonan Saudara Nomor….. tanggal ….. hal Permohonan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) berikut DIK-RKTKAD dan rancangan perjanjian kerja yang akan diterapkan serta memperhatikan Rekomendasi Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi …………… Nomor …………… tanggal …………………… maka Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) yang Saudara ajukan dapat kami setujui dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Proses rekruitmen tenaga kerja harus terlebih dahulu mengajukan permohonan rekrut kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah provinsi daerah asal tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD). 2. Rekrutmen tenaga kerja dimaksud hanya dapat dilaksanakan di daerah-daerah pengerahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK- RKTKAD) sebanyak…………… (…) orang tenaga kerja untuk ditempatkan pada PT. …………… di Kota/Kabupaten ………………………….., untuk mengisi jabatan ………………………………., dengan daerah rekrut : a. Provinsi …………… sebanyak …………… (..) orang b. Provinsi …………… sebanyak …………… (..) orang c. Provinsi …………… sebanyak …………… (..) orang 3. Pemberian upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di Kota/Kabupaten …………… dan di dalam perjanjian kerja yang akan diterapkan harus menerangkan bahwa perusahaan akan menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak dan memenuhi syarat- syarat kesehatan secara cuma-cuma. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. (021) 5250991, 5255733, Ext. 700, Faksimile (021) 5227588 Laman: http://www.kemnaker.go.id 4. Pemberangkatan tenaga kerja harus menggunakan sarana angkutan umum yang layak jalan, seperti tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD), yaitu angkutan …………… sampai ke lokasi kerja. 5. Dilarang memungut biaya apapun dari calon tenaga kerja, baik untuk biaya pendaftaran, seleksi, penampungan sementara, biaya pemberangkatan, dan pemulangan tenaga kerja. 6. Sebelum diberangkatkan, perusahaan diwajibkan memberikan orientasi pra penempatan kepada tenaga kerja yang akan diberangkatkan di daerah asal yang diketahui dan dihadiri oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah provinsi/kabupaten/kota. 7. Apabila telah selesai masa kontrak kerja, perusahaan harus segera memulangkan tenaga kerja sampai di daerah asal, sekurang-kurangnya dengan sarana angkutan sebagaimana pada waktu pemberangkatan. 8. Diwajibkan menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kota/kabupaten setiap kedatangan dan apabila terjadi pemulangan tenaga kerja. 9. Pelaksanaan dari Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pejabat pemberi persetujuan. 10. Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) ini berlaku mulai tanggal …………… sampai dengan tanggal …………… sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD yang disetujui. Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. A.n. Direktur Jenderal, Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, …..………………………………………. NIP. ………………………………… Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan R.I. 2. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK; 3. Gubernur Provinsi ……………; 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi ……………; dan 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota …………… Format 4 Keputusan Direktur Jenderal mengenai Sanksi Administratif Peringatan Tertulis bagi Pemberi Kerja, PPTKS, atau P3RT ......., ..................... Nomor : Lampiran : Perihal : Peringatan Tertulis Yth. Direktur Utama PT .................................................... (Pemberi Kerja, PPTKS, atau P3RT) Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara yaitu …………… maka berdasarkan Pasal .... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ....... Tahun ....... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, perusahaan Saudara telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada: Nama Perusahaan : ……………………………………… Nomor Induk Berusaha : ……………………………………… Nomor Sertifikat Standar : ……………………………………… Nama Penanggung Jawab : ……………………………………… Alamat : ……………………………………… Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat PERINGATAN TERTULIS ini Saudara wajib melakukan …………… Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/skorsing. Demikian untuk dilaksanakan. (Pejabat Penerbit Surat), …………………………………… NIP………………………………. Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; dan 2. Dirjen Binwasnaker dan K3. KOP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI Format 5 Keputusan Kepala Dinas Provinsi Mengenai Sanksi Administratif Peringatan Tertulis bagi Pemberi Kerja .......,..................... Nomor : Lampiran : Perihal : Peringatan Tertulis Yth. Direktur Utama PT .................................................... Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara yaitu …………… maka berdasarkan Pasal .... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ....... Tahun ....... tentang Penempatan Tenaga Kerja DALAM Negeri, perusahaan Saudara telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada: Nama Perusahaan : ……………………………………… Nomor Induk Berusaha : ……………………………………… Nomor Sertifikat Standar : ……………………………………… Nama Penanggung Jawab : ……………………………………… Alamat : ……………………………………… Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat PERINGATAN TERTULIS ini Saudara wajib melakukan …………… Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/skorsing. Demikian untuk dilaksanakan. (Pejabat Penerbit Surat), …………………………………… NIP………………………………. Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; dan 2. Dirjen Binwasnaker dan K3. KOP DINAS Format 6 Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota Mengenai Sanksi Administratif Peringatan Tertulis bagi Pemberi Kerja atau BKK .......,..................... Nomor : Lampiran : Perihal : Peringatan Tertulis Yth. Direktur Utama / Kepala SMK.../Pimpinan ..... PT .................................................... Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan/BKK Saudara yaitu …………… maka berdasarkan Pasal .... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ....... Tahun ....... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, perusahaan/BKK)* Saudara telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada: Nama (Perusahaan/BKK)* : ………………………… Nomor Induk Berusaha (perusahaan) : ………………………... Nomor Sertifikat Standar/Tanda Daftar) : ………………………… (Perusahaan/BKK)* Nama Penanggung Jawab : ………………………… Alamat : ………………………… Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat PERINGATAN TERTULIS ini Saudara wajib melakukan …………… Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/skorsing. Demikian untuk dilaksanakan. (Pejabat Penerbit Surat), …………………………………… NIP………………………………. Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; dan 2. Dirjen Binwasnaker dan K3. KOP DINAS Format 7a Keputusan Direktur Jenderal Mengenai Penjatuhan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan/Skorsing KOP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR: TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN/SKORSING KEPADA PT ……………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ......... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, PT. ………… telah ditetapkan sebagai PPTKS, P3RT, dan Job Portal) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal........; b. bahwa PPTKS, P3RT, dan Job Portal) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal........ telah melakukan pelanggaran: 1. ................................................; 2. ................................................; 3. dst c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal tentang Penghentian Sementara Kegiatan/Skorsing kepada PT ………………………………………..; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4279); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ........... Tahun ....... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun... Nomor ..); 4. ... MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN/SKORSING KEPADA PT ………… KESATU : Menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/skrorsing terhadap PT. …………................. selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini. KEDUA : Selama masa skorsing PT. ......................... dilarang melakukan: a. …………………………………………………………………; b. dst. KETIGA : Dalam masa skorsing PT. …………................. berkewajiban untuk: a. …………………………………………………………………; b. dst. KEEMPAT : Apabila masa skorsing telah berakhir dan PT. …………................. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka PT. …………................. akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, sesuai Pasal … Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor … tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. KELIMA : PT. …………................. wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA. KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ... (Pejabat Penerbit Keputusan), ……………………………………. NIP………………………………. Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; dan 2. Dirjen Binwasnaker dan K3. FORMAT 7b Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pencabutan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan/Skorsing KOP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR: TENTANG PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN/SKORSING PT ………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ......... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, (PPTKS, P3RT, dan Job Portal) ………… telah dijatuhi sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal........; b. bahwa (PPTKS, P3RT, dan Job Portal) telah melakukan kewajiban: 1. ................................................; 2. ................................................; 3. dst c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Sanksi Administratif Pengentian Sementara Kegiatan/Skorsing PT……………………………; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4279); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ...... Tahun .. tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun .. Nomor..); 4. ... MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN/SKORSING PT .......... KESATU : Pencabutan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan/Skorsing terhadap PT. …………................. sejak tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini. KEDUA : Selama masa skorsing PT. …………................. telah melaksanakan kewajiban: a. ………………………………………………………………; b. dst. KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ... (Pejabat Penerbit Keputusan), ……………………………………. NIP………………………………. Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; 2. Menteri Investasi/BKPM; 3. Sekjen Kemnaker; dan 4. Dirjen Binwasnaker dan K3. Format 8a Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota Mengenai Penjatuhan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan/Skorsing KOP DINAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA … NOMOR TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN/SKORSING (BKK/PT)*……………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)*, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ......... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, BKK…./(PT…))* telah memenuhi persyaratan sebagai BKK/PT sebagai penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; b. bahwa BKK/PT…..)* Saudara telah melakukan pelanggaran: 1. ................................................; 2. ................................................; 3. dst c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota… tentang Penghentian Sementara Kegiatan/Skorsing BKK/PT)* ………………………………………..; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4279); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ........... Tahun ....... tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun... Nomor ..); 4. ... MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)* TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN/SKORSING BURSA KERJA KHUSUS/PT)*………… KESATU : Menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/skrorsing terhadap BKK/PT ………….................)* selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota)* ini. KEDUA : Selama masa penghentian sementara kegiatan/skrorsing BKK/PT ………….................)* dilarang melakukan: a. …………………………………………………………………; b. dst. KETIGA : Dalam masa penghentian sementara kegiatan/skrorsing BKK/PT ………….................)* berkewajiban untuk: a. …………………………………………………………………; b. dst. KEEMPAT : Apabila masa penghentian sementara kegiatan/skrorsing telah berakhir dan BKK/PT ………….................)* tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka BKK/PT ………….................)* akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar)*, sesuai Pasal … Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor… tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. KELIMA : BKK/PT ………….................)* wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota)* mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA. KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota)* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ... (Pejabat Penerbit Keputusan), ……………………………………. NIP………………………………. Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; dan 2. Dirjen Binwasnaker dan K3. FORMAT 8b Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota Mengenai Pencabutan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan/Skorsing KOP DINAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)* NOMOR TENTANG PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN/SKORSING BKK/PT)*……………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)*, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ......... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, BKK/PT.... sebagai penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair telah dikenakan sanksi administratif penghentian sementara/skorsing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota…; b. bahwa BKK/PT …* Saudara telah melakukan kewajiban: 1. ................................................; 2. ................................................; 3. dst c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota)* tentang Pencabutan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan/Skorsing (BKK/PT)* ……………………………; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4279); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ...... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor..); 4. ... MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)* TENTANG PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN/SKORSING BKK/PT *……………………… KESATU : Pencabutan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing terhadap BKK/PT ………….................)* sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota)* ini. KEDUA : Selama masa penghentian sementara kegiatan/skorsing BKK/PT ………….................)* telah melaksanakan kewajiban: a. ………………………………………………………………; b. dst. KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota)* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ... (Pejabat Penerbit Keputusan), ……………………………………. NIP………………………………. Tembusan: 1. Bupati/ Wali Kota; dan 2. Menteri Ketenagakerjaan RI. Format 9 Keputusan Direktur Jenderal Mengenai Sanksi Administratif Pencabutan Sertifikat Standar KOP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR TENTANG PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR (PPTKS/P3RT/JOB PORTAL) PT ………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ......... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, PT………… telah memenuhi persyaratan (PPTKS/P3RT/Job Portal) sebagai pelaksana PTKDN; b. bahwa perusahaan Saudara telah melakukan pelanggaran: 1. ................................................; 2. dst c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal* tentang Pencabutan Sertifikat Standar (PPTKS/P3RT/Job Portal) PT………; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4279); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ........... Tahun ...... tentang Penempatan Tenaga Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun.... Nomor ...); 4. ... MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR (PPTKS/P3RT/JOB PORTAL) PT ………………… KESATU : Mencabut Sertifikat Standar Nomor ..... tanggal .. atas nama (PPTKS/P3RT/Job Portal) PT. .... KEDUA : Dengan dicabutnya Sertifikat Standar, maka (PPTKS/P3RT/Job Portal) PT......... dilarang melakukan kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. KETIGA : PT. .............. tetap bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang telah ditempatkan. KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal. KELIMA : PT. ........ wajib mengembalikan asli Sertifikat Standar (PPTKS/P3RT/Job Portal) Nomor ........... kepada Direktur Jenderal. KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ... (Pejabat Penerbit Keputusan), ……………………………………. NIP………………………………. Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; dan 2. Menteri Investasi/BKPM. Format 10 Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota Mengenai Sanksi Administratif Pencabutan Tanda Daftar KOP DINAS KABUPATEN/KOTA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA … NOMOR TENTANG PENCABUTAN TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA…, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ......... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, (nama)..... telah ditetapkan sebagai Bursa Kerja Khusus (BKK); b. bahwa BKK Saudara telah melakukan pelanggaran: 1. ................................................; dan 2. ................................................; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Pencabutan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus ………; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4279); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ........... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun... Nomor ..); 4. ... MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA … TENTANG PENCABUTAN TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS ……… KESATU : Mencabut tanda daftar BKK Nomor ..... tanggal ... atas nama BKK .... KEDUA : Dengan dicabutnya tanda daftar, maka BKK......... dilarang melakukan kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun … tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. KETIGA : BKK .............. tetap bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang telah ditempatkan. KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota…. KELIMA : Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota… ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal Kepala Dinas Kabupaten/Kota ................................, ……………………………………. NIP………………………………. Tembusan: 1. Bupati/ Wali Kota; dan 2. Dirjen Binapenta dan PKK. Format 11 Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota Mengenai Sanksi Administratif Pencabutan Rekomendasi atau Penghentian Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair KOP DINAS KABUPATEN/KOTA KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...... KABUPATEN/KOTA NOMOR: TENTANG PENCABUTAN REKOMENDASI ATAU PENGHENTIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA (JOB FAIR) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA…, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ......... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, (PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK atau PT (lembaga berbadan hukum) …………)* telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair; b. bahwa (PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK atau PT (lembaga berbadan hukum) …………)* Saudara telah melakukan pelanggaran: 1. ................................................; dan 2. ................................................; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota... tentang Pencabutan Rekomendasi/Penghentian Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair); Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4279); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ........... Tahun... tentang Penempatan Tenaga Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun.. Nomor ..); 4. ... MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA…. TENTANG PENCABUTAN REKOMENDASI/ PENGHENTIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA (JOB FAIR). KESATU : Mencabut rekomendasi/penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair atas nama (PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK atau PT (lembaga berbadan hukum) …………)* KEDUA : Dengan dicabutnya rekomendasi/pengentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka Saudara dilarang melakukan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ..... Tahun… tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ... Kepala Dinas Kabupaten/Kota ................................, ……………………………………. NIP………………………………. Tembusan: 1. Bupati/ Wali Kota; dan 2. Dirjen Binapenta dan PKK. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASSIERLI PENANGGUNG JAWAB PARAF TANGGAL Pembuat Konsep (Direktur Bina P2PMI) Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum) Pengendali Aspek Teknis (Dirjen Binapenta dan PKK) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)