Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Ketenagakerjaan

PERMEN Nomor 3 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis yang digunakan sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 3. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam pada media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. 4. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi selanjutnya disebut SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang digunakan untuk mengelola arsip elektronik sejak pembuatan Naskah Dinas sampai penyusutan arsip. 5. Kode Klasifikasi Arsip adalah tanda pengenal urusan suatu Arsip yang terdiri atas huruf dan angka (alfanumerik) dari klasifikasi arsip yang telah ditetapkan. 6. Kode Unit Kerja adalah tanda pengenal asal Naskah Dinas diciptakan di Kementerian. 7. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip/Naskah Dinas yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip untuk menyelesaikan suatu kegiatan teknis administrasi dan teknis operasional dalam rangka penyelenggaraan kearsipan. 9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Kementerian Ketenagakerjaan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 11. Wakil Menteri adalah wakil menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB 1

Umum

Pasal 4

Koreksi

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. Naskah Dinas pengaturan; b. Naskah Dinas penetapan; dan c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 5

Koreksi

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Peraturan Menteri; b. pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis; c. instruksi; d. surat edaran; dan e. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

Pasal 6

(1) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan Naskah Dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peraturan Menteri yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyebarluasan melalui laman https://jdih.kemnaker.go.id. (4) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Menteri atau pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (2) Pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 1 atau contoh Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. (3) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan/atau mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri, atas nama Menteri, atau pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. (2) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan disusun dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar operasional prosedur administrasi pemerintahan Kementerian. (3) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dapat dilengkapi dengan lembar kendali perubahan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. (4) Lembar kendali perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan untuk menjaga konsistensi dokumen, menjamin akuntabilitas, serta menyediakan jejak audit yang jelas terhadap seluruh riwayat penyempurnaan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. (5) Lembar kendali perubahan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 2

Naskah Dinas Pengaturan

Pasal 5

Koreksi

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Peraturan Menteri; b. pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis; c. instruksi; d. surat edaran; dan e. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan Naskah Dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peraturan Menteri yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyebarluasan melalui laman https://jdih.kemnaker.go.id. (4) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Menteri atau pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (2) Pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 1 atau contoh Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. (3) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan/atau mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri, atas nama Menteri, atau pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. (2) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan disusun dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar operasional prosedur administrasi pemerintahan Kementerian. (3) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dapat dilengkapi dengan lembar kendali perubahan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. (4) Lembar kendali perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan untuk menjaga konsistensi dokumen, menjamin akuntabilitas, serta menyediakan jejak audit yang jelas terhadap seluruh riwayat penyempurnaan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. (5) Lembar kendali perubahan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. keputusan Menteri; atau b. keputusan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama atau UPT. (2) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 1

Umum

Pasal 13

Koreksi

(1) Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan b. Naskah Dinas korespondensi eksternal. (2) Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. nota dinas; b. memorandum; c. lembar disposisi; dan d. surat undangan internal. (3) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. surat dinas; dan b. surat undangan eksternal.

Pasal 14

(1) Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan bentuk sarana komunikasi internal antar pejabat yang sejajar atau lebih tinggi di atasnya yang berisi penyampaian laporan, pemberitahuan, dan/atau permohonan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kementerian. (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Dalam hal adanya kebutuhan khusus terkait dengan kementerian lain, komunikasi internal antar pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dinas. (4) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Memorandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan bentuk sarana komunikasi internal kepada pejabat di bawahnya yang berisi penyampaian informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, atau pendapat kedinasan. (2) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Lembar disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan sarana yang digunakan oleh pejabat untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan baik struktural maupun fungsional dalam bentuk perintah atau instruksi secara singkat dan jelas untuk dilaksanakan. (2) Lembar disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga tidak dapat dipisahkan dari surat baik untuk kepentingan pemberkasan maupun penyusutan arsip. (3) Lembar disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk konvensional atau elektronik melalui SRIKANDI. (4) Lembar disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai di Kementerian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu. (2) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 2

Naskah Dinas Korespondensi Internal

Pasal 14

Koreksi

(1) Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan bentuk sarana komunikasi internal antar pejabat yang sejajar atau lebih tinggi di atasnya yang berisi penyampaian laporan, pemberitahuan, dan/atau permohonan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kementerian. (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Dalam hal adanya kebutuhan khusus terkait dengan kementerian lain, komunikasi internal antar pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dinas. (4) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Memorandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan bentuk sarana komunikasi internal kepada pejabat di bawahnya yang berisi penyampaian informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, atau pendapat kedinasan. (2) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Lembar disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan sarana yang digunakan oleh pejabat untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan baik struktural maupun fungsional dalam bentuk perintah atau instruksi secara singkat dan jelas untuk dilaksanakan. (2) Lembar disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga tidak dapat dipisahkan dari surat baik untuk kepentingan pemberkasan maupun penyusutan arsip. (3) Lembar disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk konvensional atau elektronik melalui SRIKANDI. (4) Lembar disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai di Kementerian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu. (2) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Surat dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a merupakan Naskah Dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, permohonan, penyampaian Naskah Dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar Kementerian. (2) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai sebagaimana tercantum pada alamat tujuan di luar Kementerian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu. (2) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Ketenagakerjaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

BAB 4

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 23

Pasal 24

BAB 5

Pasal 24

Pasal 25

BAB 6

Pasal 25

Pasal 26

BAB 7

Pasal 26

Pasal 27

BAB 8

Pasal 27

Pasal 28

BAB 9

Pasal 28

Pasal 29