Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara

PERMEN Nomor 4 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA

Pasal 2

Jenis Sanksi Administratif meliputi: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 3

Koreksi

Pemberi Kerja dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu apabila melanggar ketentuan: a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. Pasal 3 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; c. Pasal 59 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; d. Pasal 34 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; dan/atau e. Pasal 33 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Pasal 4

(1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan. (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya. (4) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Pemberi Kerja dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.

Pasal 5

Pasal 6

Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu telah mengenakan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan memonitor pelaksanaannya.

Pasal 7

(1) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas: a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan; b. permintaan dari BPJS Kesehatan; atau c. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

(1) Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu. (2) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dapat dilakukan dengan mempersyaratkan kepada Pemberi Kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan serta bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan. (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan sanksi dapat dilakukan atas: a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan; b. permintaan dari BPJS Kesehatan; atau c. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan kepada masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melampirkan: a. identitas Pemberi Kerja; b. surat teguran tertulis pertama; c. surat teguran tertulis kedua; dan d. surat pengenaan sanksi denda. (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan atas rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan kepada masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan. (6) Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu memerlukan data dan informasi lebih lanjut dapat melakukan klarifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan. (7) Berdasarkan permintaan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pelayanan Publik Tertentu memberikan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sampai Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14