Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

PERMEN Nomor 8 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 3. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat TKPD adalah Penyandang Disabilitas yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. 5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung; atau b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik INDONESIA. 9. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 10. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan provinsi. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri memberikan Penghargaan kepada penerima Penghargaan yang melakukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak TKPD. (2) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. orang perseorangan; b. badan hukum; dan c. penyedia fasilitas publik.

Pasal 4

Koreksi

(1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak TKPD. (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusif bagi TKPD; b. melakukan advokasi dalam pemenuhan hak TKPD; c. memberikan fasilitasi atau dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak pekerjaan bagi TKPD; d. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan Pemenuhan hak pekerjaan bagi TKPD; dan/atau e. memperjuangkan kesetaraan bagi TKPD. (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. warga negara INDONESIA; b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; c. memiliki integritas dalam upaya Pemenuhan hak TKPD; dan d. telah melakukan upaya Pemenuhan hak TKPD paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara terputus-putus.

Pasal 5

(1) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi: a. perusahaan; b. BUMN; dan c. BUMD. (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi; b. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi; c. memberikan jaminan sosial bagi TKPD; d. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi TKPD; dan e. memberikan pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi TKPD. (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. berbadan hukum INDONESIA; b. memiliki perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. mempekerjakan TKPD dengan ketentuan: 1. paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pegawai atau pekerja bagi perusahaan; atau 2. paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau pekerja bagi BUMN dan BUMD.

Pasal 6

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi: a. perusahaan besar; b. perusahaan menengah; dan c. perusahaan kecil. (2) Perusahaan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki jumlah pegawai atau pekerja 100 (seratus) orang atau lebih. (3) Perusahaan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki jumlah pegawai atau pekerja 20 (dua puluh) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang. (4) Perusahaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki jumlah pegawai atau pekerja kurang dari 20 (dua puluh) orang.

Pasal 7

(1) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta. (2) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. menyediakan fasilitas publik yang bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas; b. menyediakan alat bantu pelatihan kerja bagi peserta Penyandang Disabilitas; dan c. memiliki sumber daya manusia dengan pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas. (3) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. memiliki tanda daftar atau perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memberikan pelatihan kerja bagi Penyandang Disabilitas.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

Koreksi

Pemberian Penghargaan dilakukan melalui proses: a. seleksi; b. penilaian; dan c. penetapan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh tim Penghargaan berdasarkan prinsip: a. objektif, seleksi dilakukan berdasarkan kondisi nyata hasil verifikasi lapangan; b. transparan dan akuntabel, seleksi dilakukan melalui proses terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; c. reliabel, seleksi dapat dipercaya baik dari proses maupun hasilnya; dan d. terukur, seleksi dilakukan berdasarkan pembobotan dari tiap indikator penilaian. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. penelaahan; dan c. verifikasi dan validasi. (3) Dalam pelaksanaan seleksi, tim Penghargaan dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi.

Pasal 15

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan penilaian oleh tim Penghargaan.

Pasal 16

Penilaian calon penerima Penghargaan untuk orang perseorangan berdasarkan indikator paling sedikit meliputi: a. inspirasi; b. advokasi; c. inovasi dan teknologi; dan d. kesetaraan TKPD.

Pasal 17

Penilaian calon penerima Penghargaan untuk perusahaan, BUMN, dan BUMD berdasarkan indikator paling sedikit meliputi: a. penempatan TKPD; b. pengembangan karier TKPD; c. upah dan jaminan sosial TKPD; d. aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi TKPD; dan e. program keselamatan dan kesehatan kerja TKPD.

Pasal 18

Penilaian calon penerima Penghargaan untuk penyedia fasilitas publik berdasarkan indikator paling sedikit meliputi: a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; b. alat bantu pelatihan kerja; dan c. sumber daya manusia.

Pasal 19

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa nominasi penerima Penghargaan. (2) Nominasi penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masing-masing 3 (tiga) Penghargaan kepada: a. orang perseorangan; b. perusahaan dengan kategori: 1. perusahaan besar; 2. perusahaan sedang; dan 3. perusahaan kecil. c. BUMN; d. BUMD; dan e. penyedia fasilitas publik.

Pasal 20

(1) Nominasi penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh tim Penghargaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Menteri MENETAPKAN penerima Penghargaan berdasarkan nominasi penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25