Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan — PERMEN Nomor 9 Tahun 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. 2. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu Proses. 3. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah Input menjadi Output. 4. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu Proses. 5. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu Proses. 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Peta Proses Bisnis terdiri atas: a. peta Proses; b. peta subproses; c. peta relasi; dan d. peta lintas fungsi. (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memuat seluruh kegiatan yang ada di Kementerian. (2) Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Proses inti; dan b. Proses pendukung. (3) Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Proses yang menciptakan aliran nilai utama dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal; b. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kementerian dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan c. memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. (4) Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas; b. peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; c. pengembangan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan d. pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja. (5) Proses pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan Proses inti berjalan dengan baik, serta memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan b. memberikan dukungan atas aktivitas pada Proses inti. (6) Proses pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. penyusunan rencana, kebijakan, dan sistem informasi; b. penatakelolaan pemerintahan dan dukungan manajemen; dan c. pengawasan internal.

Pasal 4

Koreksi

(1) Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses inti yang tergambar dalam peta Proses. (2) Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan rencana strategis Kementerian secara keseluruhan yang saling berkaitan. (3) Subproses dari Proses inti pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. peningkatan kompetensi tenaga kerja; dan b. peningkatan produktivitas. (4) Subproses dari Proses inti peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdiri atas: a. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan penempatan tenaga kerja; b. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan c. Pengendalian tenaga kerja asing. (5) Subproses dari Proses inti pengembangan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c terdiri atas: a. pembinaan hubungan kerja dan pengupahan; b. pembinaan kelembagaan dan pencegahan perselisihan hubungan industrial; c. penyelesaian perselisihan hubungan industrial; d. pembinaan sumber daya manusia hubungan industrial; dan e. peningkatan penerapan jaminan sosial tenaga kerja. (6) Subproses dari Proses inti pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d terdiri atas: a. pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja; b. pembinaan norma ketenagakerjaan; c. pemeriksaan norma ketenagakerjaan; d. pengujian norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja; dan e. penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. (7) Subproses dari Proses pendukung penyusunan rencana, kebijakan, dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a terdiri atas: a. perencanaan ketenagakerjaan; b. penyusunan kebijakan ketenagakerjaan; dan c. pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan. (8) Subproses dari Proses pendukung penatakelolaan pemerintahan dan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b terdiri atas: a. perencanaan program anggaran dan manajemen kinerja; b. pengelolaan keuangan dan barang milik negara; c. pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, dan kepegawaian; d. pembentukan, pembaharuan, dan penyelesaian masalah hukum; e. pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum; f. pengelolaan kerja sama; g. pengelolaan hubungan masyarakat; h. peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur; i. penyelenggaraan pasar kerja; dan j. penyelenggaraan pendidikan vokasi. (9) Subproses dari Proses pendukung pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c terdiri atas pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak yang terlibat dalam setiap Proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis. (2) Pihak yang terlibat dalam setiap Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kementerian, lembaga, daerah, dan swasta yang sering dilakukan koordinasi; dan b. pihak terkait lainnya.

Pasal 6

Koreksi

(1) Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu Proses kerja. (2) Lintas unit/fungsi yang saling berhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lintas unit/fungsi di satu unit jabatan pimpinan tinggi madya; b. lintas unit/fungsi antar unit jabatan pimpinan tinggi madya; c. lintas unit/fungsi antar kementerian, lembaga, daerah, dan swasta; dan d. lintas unit/fungsi dengan pihak terkait lainnya. (3) Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap Peta Proses Bisnis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (2) Hasil monitoring dan evaluasi atas Peta Proses Bisnis di Kementerian wajib dilaporkan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (Business Process) Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 793), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2023 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA ttd.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2023 tentang PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB Kelima

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9