Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 887) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 9A

Koreksi

(1) Peserta Pemagangan yang telah menyelesaikan Program Pemagangan dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan lembaga sertifikasi profesi yang telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (2) Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran sertifikasi kompetensi kerja melalui SIAPkerja. (3) Peserta Pemagangan yang mengikuti sertifikasi kompetensi kerja dan dinyatakan kompeten mendapatkan sertifikat kompetensi kerja. (4) Biaya sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (5) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Setelah ayat (3) Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Bantuan Pemerintah Program Pemagangan diberikan kepada Peserta Pemagangan berupa uang saku. (2) Bantuan Pemerintah Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama mengikuti Program Pemagangan paling lama 6 (enam) bulan. (3) Bantuan Pemerintah Program Pemagangan berupa uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang besarannya ditetapkan oleh Menteri. (4) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2026 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Œ YASSIERLI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 9A

Pasal 11

Pasal II