Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementer…

Pasal 2

(1) Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Juli tahun 2013.

Pasal 3

Koreksi

Besaran tunjangan kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas dan nilai jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada: a. pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS); d. pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar kementerian; e. pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara; f. pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas.

Pasal 5

(1) Tunjangan kinerja CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen), terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Tunjangan kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, dibayarkan secara proporsional sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. (3) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkatnya, dibayarkan secara proporsional sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya.

Pasal 6

(1) Hari kerja di Kementerian adalah 5 (lima) hari kerja mulai senin sampai dengan jum’at. (2) Jumlah jam kerja selama 5 (lima) hari kerja adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam diatur sebagai berikut: (3) Selain wajib menaati ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), pegawai wajib mengikuti setiap upacara bendera yang dilaksanakan oleh kementerian dengan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh petugas. (4) Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi: a. pegawai yang melaksanakan dinas dibuktikan dengan surat penugasan; b. pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan; c. pegawai yang melaksanakan tugas khusus di bidang pengamanan; d. pegawai yang menjalani tugas belajar yang dibebaskan sementara dari jabatannya, atau dibebaskan sementara dari tugas kedinasan sehari-hari. a. Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30 – 16.00 Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 b. Jumat : pukul 07.30 – 16.30 Istirahat : pukul 11.30 – 13.00 www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan mengisi daftar hadir elektronik. (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja. (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual, apabila: a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; c. terjadinya keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; d. pelaksanaan upacara bendera.

Pasal 8

(1) Pegawai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, apabila: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang sebelum waktunya; d. meninggalkan pekerjaan/kantor selama jam kerja tanpa alasan yang sah. (2) Pelanggaran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus membuat surat pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. (3) Pelanggaran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh atasan langsung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, akan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 10

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa surat pemberitahuan, maka pembayaran tunjangan kinerjanya dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (2) Pegawai yang tidak masuk kerja dengan surat pemberitahuan dan bukan kedinasan, maka pembayaran tunjangan kinerjanya dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (3) Pegawai yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan dikenakan sanksi tidak mendapatkan tunjangan kinerja. (4) Besaran pengurangan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

Pasal 11

Setiap kali pegawai tidak mengikuti upacara bendera, maka tunjangan kinerja dikurangi persentase sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 12

(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, pembayaran tunjangan kinerja pegawai dikurangi persentase terhadap keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya. (2) Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara akumulasi dalam setiap bulan. (3) Akumulasi keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap kelipatan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, pembayaran tunjangan kinerja dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 13

Pegawai yang ditugaskan secara kedinasan, tunjangan kinerja dibayarkan secara penuh.

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan pegawai datang terlambat atau tidak memungkinkan pegawai masuk kerja, maka terhadap pegawai tersebut tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Keadaan Kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

Pasal 16

Matrik persentase potongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang melanggar ketentuan hari dan jam kerja di kementerian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti PNS dilakukan setiap bulan dengan periode pencatatan kehadiran yang terjadi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berjalan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan unit kerja di setiap unit Eselon I atau Eselon II di kementerian.

Pasal 18

(1) Rekapitulasi kehadiran pegawai secara elektronik dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian setiap bulan. (2) Biro Organisasi dan Kepegawaian akan mendistribusikan rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap unit kerja yang bersangkutan untuk dilakukan verifikasi oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 19

(1) Pejabat atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) membuat laporan rincian pembayaran tunjangan kinerja pegawai bulanan berdasarkan kehadiran dan pelaksanaan cuti. (2) Pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan laporan rincian pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang menangani pembayaran tunjangan kinerja paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini. (3) Rekapitulasi perhitungan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2014 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, MUHAIMIN ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BESARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1 2 3 1 17 Rp 19.360.000,00 2 16 Rp 14.131.000,00 3 15 Rp 10.315.000,00 4 14 Rp 7.529.000,00 5 13 Rp 6.023.000,00 6 12 Rp 4.819.000,00 7 11 Rp 3.855.000,00 8 10 Rp 3.352.000,00 9 9 Rp 2.915.000,00 10 8 Rp 2.535.000,00 11 7 Rp 2.304.000,00 12 6 Rp 2.095.000,00 13 5 Rp 1.904.000,00 14 4 Rp 1.814.000,00 15 3 Rp 1.727.000,00 16 2 Rp 1.645.000,00 17 1 Rp 1.563.000,00 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, MUHAIMIN ISKANDAR www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SURAT PEMBERITAHUAN Yang bertanda tangan di bawah ini kami : Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja : dengan ini memberitahukan bahwa tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya selama ......... hari/jam/menit*) pada hari.........., tanggal ...................... dikarenakan ............................. ……., .. …….. …. Menyetujui/Tidak menyetujui Atasan Langsung Hormat kami, .............................. .............................. NIP. ....................... NIP. ....................... *) coret yang tidak perlu MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, MUHAIMIN ISKANDAR www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ... [ Kop Surat ] .... SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini kami : Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja : Dengan ini menerangkan bahwa pegawai: Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja : telah meninggalkan pekerjaan/kantor selama jam kerja tanpa alasan yang sah pada hari .................. tanggal ................ dari pukul ................ s.d ................... ……., .. …….. …., .............................. (Jabatan Atasan Langsung), .............................. NIP. ....................... MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, MUHAIMIN ISKANDAR www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MATRIK PERSENTASE POTONGAN TUNJANGAN KINERJA NO. URAIAN % POTONGAN A. TIDAK MASUK KERJA/TIDAK MENGIKUTI UPACARA BENDERA 1. Tiap kali tidak masuk kerja 3% 2. Tiap kali tidak mengikuti upacara bendera 3% 3. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan 100% B. TERLAMBAT MASUK KERJA DAN/ATAU PULANG SEBELUM WAKTUNYA Tiap kelipatan sampai dengan 30 (tiga puluh ) menit 0,5% C. CUTI 1. Cuti Tahunan Pegawai yang mengambil cuti tahunan 0% 2. Cuti Besar a. Pegawai yang mengambil cuti besar kurang dari 1 bulan 0% b. Pegawai yang mengambil cuti besar untuk bulan pertama 50% c. Pegawai yang mengambil cuti besar untuk bulan kedua 75% d. Pegawai yang mengambil cuti besar untuk bulan ketiga 90% 3. Cuti Bersalin a. Pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua 0% www.djpp.kemenkumham.go.id NO. URAIAN % POTONGAN b. Pegawai yang mengambil cuti bersalin (anak ketiga) untuk bulan pertama 50% c. Pegawai yang mengambil cuti bersalin (anak ketiga) untuk bulan kedua 75% d. Pegawai yang mengambil cuti bersalin (anak ketiga) untuk bulan ketiga 90% 4. Cuti Alasan Penting a. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting kurang dari 1 (satu) bulan 0% b. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting untuk 1 (satu) bulan pertama 50% c. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting untuk bulan kedua 75% 5. Cuti Sakit atau Sakit a. Pegawai yang sakit dengan surat keterangan dokter 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari 0% b. Setiap hari cuti sakit, sampai dengan 1 (satu) bulan pertama 1% c. Penambahan pemotongan 0,5% (nol koma lima persen) per hari selama sebulan untuk setiap hari cuti sakit dalam bulan-bulan berikutnya. 0,5% 6. Cuti Sakit Karena Gugur Kandung a. Pegawai yang mengambil cuti sakit karena gugur kandung kurang dari 1 (satu) bulan. 0% b. Pegawai yang mengambil cuti sakit karena gugur kandung selama 1 (satu) sampai dengan 1 ½ (satu setengah) bulan. 1% MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, MUHAIMIN ISKANDAR www.djpp.kemenkumham.go.id Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nomor urut (1 pegawai 1 nomor urut) (2) : diisi Nama pegawai (3) : diisi NIP pegawai (4) : diisi dengan jumlah menit keterlambatan pegawai (5) : diisi dengan jumlah menit pegawai pulang cepat (6) : diisi dengan menjumlahkan kolom (4) dan kolom (5) (7) : diisi dengan persentasi kurang menit kerja, setiap 30 menit = 0,5% (8) : diisi dengan banyak hari pegawai tidak masuk kerja (9) : diisi dengan banyak hari pegawai cuti, sakit, dan ijin (10) : diisi dengan banyak hari pegawai mengikuti diklat, tugas belajar, dan dinas luar (11) : diisi dengan banyak hari tidak masuk kerja tanpa keterangan (12) : diisi dengan persentase pegawai tidak masuk kerja, 3% per hari kerja (13), (14), (15) : diisi dengan persentase potongan cuti pada bulan keberapa (16) : diisi dengan menjumlahkan kolom (13), kolom (14), dan kolom (15) (17) : diisi dengan menjumlahkan kolom (7), kolom (12), dan kolom (16) www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20