Peraturan Menteri Nomor 37-m-dag-per-9-2010 Tahun 2010 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011

PERMEN Nomor 37-m-dag-per-9-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah provinsi. 3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 4. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-K/L, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 11. Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan perdagangan dalam pemerintahan. 12. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dalam negeri. 13. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan luar negeri. 14. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut Dirjen SPK adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. 15. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, yang selanjutnya disebut Dirjen PEN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan ekspor nasional. 16. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Kepala Bappebti adalah Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi. 17. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan. 18. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada 33 gubernur. (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 5

(1) Dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur harus: a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

(1) Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, MENETAPKAN SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (2) Gubernur selain MENETAPKAN SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga MENETAPKAN: a. Kepala SKPD sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; b. Pejabat pembuat komitmen; c. Pejabat penguji tagihan/penanda tangan surat perintah membayar; dan d. Bendahara pengeluaran. (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan. (4) Pelaksanaan anggaran oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada norma standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Dirjen PDN, Dirjen Daglu, Dirjen SPK, Dirjen PEN atau Kepala Bappebti mengenai: a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi; dan b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. (2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan barang. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Kepala SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab atas pelaporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi yang membidangi perencanaan dan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Dirjen PDN, Dirjen Daglu, Dirjen SPK, Dirjen PEN, atau Kepala Bappebti. (3) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. laporan keuangan yang disampaikan setiap bulan, semester dan akhir tahun anggaran kepada Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Dirjen PDN, Dirjen Daglu, Dirjen SPK, Dirjen PEN, dan/atau Kepala Bappebti serta SKPD Provinsi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan b. laporan barang milik negara yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Dirjen PDN, Dirjen Daglu, Dirjen SPK, Dirjen PEN, dan/atau Kepala Bappebti serta SKPD Provinsi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

(1) Penatausahaan keuangan dan barang milik negara dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang milik negara dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi. (2) Penatausahaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan barang berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara.

Peraturan Menteri Nomor 37-m-dag-per-9-2010 Tahun 2010 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16

BAB XI

Pasal 17

BAB XII

Pasal 18