Peraturan Menteri Nomor 43-m-dag-per-11-2010 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PERMEN Nomor 43-m-dag-per-11-2010 Tahun 2010

BAB I

JENIS UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UPT, di bidang kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; b. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran; dan c. Balai Standardisasi Metrologi Legal.

BAB II

BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

BALAI PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Balai SNSU adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan standar satuan ukuran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. (2) Balai SNSU dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 10

Balai SNSU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan turunannya, pengembangan metode pengukuran dan pelayanan verifikasi standar ukuran.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai SNSU menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program Balai; b. pelaksanaan pengelolaan standar nasional satuan ukuran untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukuran yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal; c. pelaksanaan pengembangan standar satuan ukuran dan metode pengukuran; d. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis; e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 12

Balai SNSU terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan Teknis; c. Seksi Bimbingan Mutu; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukur untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal, pengembangan standar satuan ukuran, dan metode pengukuran, verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis (3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta mutu pengelolaan standar satuan ukuran.

Pasal 14

(1) Kepala Balai SNSU adalah jabatan Eselon III.a; (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

Pasal 15

Balai SNSU berlokasi di Bandung.

BAB IV

BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL

Pasal 16

Koreksi

(1) Balai Standardisasi Metrologi Legal yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Balai SML adalah unit pelaksana teknis di bidang standardisasi penyelenggaraan kemetrologian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. (2) Balai SML dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 17

Balai SML mempunyai tugas melaksanakan verifikasi standar satuan ukuran, uji banding laboratorium metrologi legal, fasilitasi tera dan tera ulang UTTP, peningkatan kompetensi SDM kemetrologian, dan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Balai SML menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program Balai; b. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran laboratorium metrology legal; c. pelaksanaan uji banding laboratorium metrologi legal Pemerintah Daerah; d. fasilitasi tera dan atau tera ulang UTTP; e. fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal dan peralatan tera dan tera ulang UTTP sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah; f. pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM di bidang kemetrologian. g. pelaksanaan penyuluhan dan pemantauan kemetrologian; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 19

Balai SML terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan Kemetrologian; c. Seksi Bimbingan Kemetrologian; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan (2) Seksi Pelayanan Kemetrologian mempunyai tugas melakukan fasilitasi tera dan/ tera ulang UTTP, fasilitasi peralatan tera dan tera ulang UTTP sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah, verifikasi standar satuan ukuran laboratorium metrology legal, dan uji banding laboratorium metrologi legal Pemerintah Daerah. (3) Seksi Bimbingan Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan pemantauan kemetrologian, fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal dan pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM di bidang Kemetrologian.

Pasal 21

(1) Kepala Balai SML adalah jabatan Eselon III.a; (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

Pasal 22

Balai SML terdiri atas 4 (empat) balai regional yaitu Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV, masing – masing berlokasi di Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Makassar.

Pasal 23

(1) Balai SML Regional I mempunyai wilayah kerja meliputi Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Lampung; (2) Balai SML Regional II mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (3) Balai SML Regional III mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur; (4) Balai SML Regional IV mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya dan Papua Barat;

Peraturan Menteri Nomor 43-m-dag-per-11-2010 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36