Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan di Bidang Per…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, yang selanjutnya disebut KEK Sei Mangkei adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang ditetapkan untuk menjalankan penyelenggaraan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 2. Zona adalah area di dalam KEK Sei Mangkei dengan batas tertentu yang mempunyai pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. 3. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 4. Dewan Kawasan adalah Dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK Sei Mangkei. 5. Administrator KEK Sei Mangkei, yang selanjutnya disebut Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Sei Mangkei. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

KEK Sei Mangkei terdiri atas: a. Zona Industri; b. Zona Logistik; dan c. Zona Pariwisata.

Pasal 3

Koreksi

Pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan kegiatan perdagangan di KEK Sei Mangkei wajib mendapat izin dari Administrator.

Pasal 4

Koreksi

Menteri MENETAPKAN jenis-jenis perizinan di bidang perdagangan yang penerbitannya didelegasikan kepada Administrator.

Pasal 5

Koreksi

(1) Jenis-jenis perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan zona yang terdapat dalam KEK Si Manuk. (2) Jenis-jenis perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pengaturannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Administrator.

Pasal 7

Koreksi

Pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Administrator wajib mematuhi ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang tercantum dalam dasar pengaturan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan peraturan perundang-undangan lain di bidang perdagangan. (2) Administrator bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri.

Pasal 9

Koreksi

Tata cara permohonan dan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur tersendiri oleh Ketua Dewan Kawasan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Administrator wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri dengan tembusan kepada Ketua Dewan Kawasan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis: a. melalui http://inatrade.kemendag.go.id; dan b. dalam bentuk hard copy. (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Koreksi

Menteri bersama Ketua Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan oleh Administrator.

Pasal 12

Koreksi

Administrator yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan.

Pasal 13

Koreksi

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditarik kembali oleh Menteri, sebagian atau seluruhnya, apabila: a. Administrator mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangannya; b. administrator dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan; c. Dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau d. administrator tidak dapat melaksanakan kewenangan karena perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri.

Pasal 14

Koreksi

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan penerbitan perizinan di bidang perdagangan, Menteri dapat menunjuk penghubung dengan Administrator.

Pasal 15

Koreksi

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah memiliki perizinan di bidang perdagangan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, perizinannya dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI DAFTAR PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN YANG PENERBITANNYA DIDELEGASIKAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MUHAMMAD LUTFI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI

Peraturan Menteri Nomor 68-m-dag-per-10-2014 Tahun 2014 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16