Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

PERMEN Nomor 69 Tahun 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen. 2. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen. 3. Barang Beredar dan/atau Jasa adalah Barang dan/atau Jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau sarana perdagangan lainnya, untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik INDONESIA, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. 4. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang Beredar dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 6. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan international yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 7. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi. 8. Standar Nasional INDONESIA Wajib yang selanjutnya disebut SNI Wajib adalah pemberlakuan SNI secara wajib yang ditetapkan dengan peraturan menteri atau peraturan kepala pemerintah non kementerian terkait. 9. Label adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukan kedalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang. 10. Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa INDONESIA yang selanjutnya disebut Petunjuk Penggunaan adalah buku, atau lembaran yang berisi petunjuk atau cara menggunakan produk elektronika dan telematika, serta dapat dilengkapi dengan bentuk lainnya. 11. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pelaku Usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh Konsumen. 12. Layanan Purna Jual adalah pelayanan yang diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen terhadap Barang beredar berupa ketersediaan pusat pelayanan Purna Jual, ketersediaan suku cadang, penggantian produk sejenis, dan penggantian suku cadang. 13. Cara Menjual adalah kegiatan atau upaya Pelaku Usaha untuk menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan Barang Beredar dan/atau Jasa kepada Konsumen, dengan maksud untuk menjual dan memperoleh imbalan. 14. Kartu Jaminan Purna Jual dalam Bahasa INDONESIA yang selanjutnya disebut Kartu Jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan peLayanan Purna Jual produk elektronika dan produk telematika dalam Bahasa INDONESIA. 15. Pengiklanan adalah proses, perbuatan, cara menginformasikan, atau memperkenalkan Barang Beredar dan/atau Jasa kepada Konsumen untuk mempengaruhi agar menggunakan Barang Beredar dan/atau Jasa yang ditawarkan. 16. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi Standar mutu produksi Barang Beredar dan/atau Jasa, pencantuman Label dalam Bahasa INDONESIA, Petunjuk Penggunaan, jaminan Layanan Purna Jual, Cara Menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau Klausula Baku. 17. Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa atau perlindungan Konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. 18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat PPNS-PK adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi di bidang perlindungan Konsumen dan guna menemukan tersangka. 20. Pengambilan Sampel adalah teknik mengambil sampel dengan cara membeli Barang yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atas tujuan, daerah atau strata tertentu. 21. Gugus Sampel adalah sejumlah sampel yang mengandung karakteristik, ukuran, kode produksi, tipe, jenis dan/atau merek yang sama sesuai kebutuhan uji laboratorium. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 24. Kepala Unit Kerja adalah: a. Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di daerah provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas; dan/atau b. Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengawasan Barang beredar dan Jasa yang selanjutnya disebut Direktur.

BAB IV

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan, Direktur atau Kepala Dinas selaku Kepala Unit Kerja menugaskan PPBJ dan/atau PPNS-PK atau pegawai. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan/atau di bidang perlindungan konsumen. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penugasan wajib telah lulus pelatihan PPBJ dan/atau pendidikan dan pelatihan PPNS-PK.

Pasal 8

(1) Pelatihan PPBJ dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. (2) Penyelenggaraan pelatihan PPBJ oleh Kementerian Perdagangan dapat diikuti oleh pegawai pusat dan/atau provinsi yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (3) Unit kerja di lingkungan pemerintah provinsi bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan dapat menyelenggarakan pelatihan PPBJ.

Pasal 9

(1) Untuk mengikuti pelatihan PPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pegawai harus memenuhi persyaratan: a. bertugas pada unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan/atau di bidang perlindungan konsumen; b. berpendidikan paling rendah D-III (Diploma-Tiga) atau yang setara, dengan pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c); c. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah; dan d. surat tugas dari Kepala Unit Kerja. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus pelatihan dapat diangkat sebagai PPBJ. (3) Pengangkatan dan pemberhentian PPBJ merupakan kewenangan Direktur Jenderal. (4) PPBJ dapat diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. tidak lagi bertugas di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen; c. atas permintaan sendiri secara tertulis; atau d. meninggal dunia.

Pasal 10

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pengangkatan sebagai PPNS-PK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA

Pasal 11

Koreksi

Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa meliputi: a. Pengawasan Berkala; b. Pengawasan Khusus; dan c. Pengawasan Terpadu.

Pasal 12

Koreksi

Pengawasan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas Barang Beredar dan/atau Jasa yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. membahayakan Konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan Konsumen, dan lingkungan hidup; b. pengamanan pasar dalam negeri; c. sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan Standar, Label, Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa INDONESIA, Jaminan Layanan Purna Jual, Pengiklanan, dan Klausula Baku; d. sering terjadi Cara Menjual melalui pemaksaan baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen; dan/atau e. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perlindungan Konsumen.

Pasal 13

Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan: a. pengaduan dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Asosiasi Pelaku Usaha; b. informasi melalui media cetak, media elektronik media lainnya; atau c. informasi lain tentang Barang Beredar dan/atau Jasa di pasar yang memerlukan tindak lanjut.

Pasal 14

(1) Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan berdasarkan program dan/atau adanya permasalahan Barang Beredar dan/atau Jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait. (2) Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan instansi teknis terkait. (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Gubernur di tingkat daerah provinsi dengan melibatkan dinas dan/atau instansi teknis terkait. (5) Mekanisme pelaksanaan Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan, dalam melaksanakan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa harus: a. mengenakan tanda pengenal pegawai; b. membawa surat tugas Pengawasan dari Kepala Unit Kerja; c. membuat berita acara Pengambilan Sampel, jika dilakukan Pengambilan Sampel; d. melakukan pengamatan kasat mata yang dituangkan dalam tabel; e. membuat kodefikasi Barang; f. membuat surat pengantar uji laboratorium dan menyusun tabulasi hasil uji laboratorium, jika Barang yang diawasi diperlukan pengujian; g. membuat berita acara hasil Pengawasan, hanya untuk Pengawasan Berkala; h. membuat berita acara Pengawasan, hanya untuk Pengawasan Khusus; dan i. melaporkan hasil Pengawasan kepada Kepala Unit Kerja.

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA DALAM MEMENUHI STANDAR

Pasal 16

Koreksi

Objek Pengawasan terhadap Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi Standar berupa; a. Barang beredar yang telah diberlakukan SNI Wajib dan/atau persyaratan teknis secara wajib; b. Barang beredar yang telah diterapkan SNI secara sukarela oleh Pelaku Usaha. c. pencantuman Nomor Registrasi Produk (NRP) atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB) pada Barang dan/atau kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. kepemilikan salinan SPPT-SNI; e. Jasa yang telah diberlakukan SNI Wajib, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi secara wajib; dan f. Jasa yang telah diterapkan SNI, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi secara sukarela.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang beredar dalam memenuhi SNI Wajib dan/atau peryaratan teknis yang diberlakukan secara wajib dan/atau SNI yang diterapkan sukarela oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui: a. Pengambilan Sampel; b. Pengambilan sampel Barang dilakukan terhadap 1 (satu) Gugus Sampel; c. membuat berita acara Pengambilan Sampel; d. melakukan pengamatan kasat mata terhadap sampel Barang beredar; e. melakukan pemeriksaan pencantuman Nomor Registrasi Produk (NRP) atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB) pada Barang dan/atau kemasan; f. melakukan pemeriksaan atas kepemilikan salinan SPPT-SNI; g. melakukan kodifikasi sampel; h. melakukan uji laboratorium terhadap sampel Barang di laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk; i. pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal Barang, serta data lain yang diperlukan; dan j. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan. (2) Dalam hal sampel Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercantum kode produksi, pengambilan sampel dilakukan untuk merek, jenis, tipe, dan/atau ukuran yang sama.

Pasal 18

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Jasa dalam memenuhi Standar dilakukan melalui: a. pengambilan sampel dan/atau pemanfaatan Jasa, jika dibutuhkan; dan b. pemeriksaan terhadap dokumen yang menjadi syarat pemenuhan SNI, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi atau kompetensi personal Jasa.

BAB XIV

TINDAK LANJUT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA

Pasal 34

Koreksi

(1) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan, disampaikan dalam bentuk laporan kepada Kepala Unit Kerja. (2) Dalam hal hasil Pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran di bidang perlindungan Konsumen, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan rekomendasi berupa: a. larangan untuk tidak memperdagangkan Barang dan/atau Jasa; b. penarikan Barang dan/atau Jasa dari peredaran; c. pencabutan perizinan di bidang perdagangan; dan/atau d. Penyidikan oleh PPNS-PK.

Pasal 35

Terhadap hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 36

(1) Kepala Unit Kerja harus melakukan rekapitulasi hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan. (2) Kepala Dinas melaporkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubenur dan tembusan kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur melaporkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 37

Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan adanya dugaan tindak pidana perlindungan Konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup maka dapat dilakukan proses Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan. (2) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat peringatan oleh Kepala Unit Kerja. (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak diberikan 3 (tiga) kali dengan jangka waktu surat peringatan masing-masing 5 (lima) hari kerja. (4) Apabila Pelaku Usaha tidak memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jangka waktu surat peringatan habis, Pelaku Usaha bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang perdagangan.

Pasal 39

(1) Kepala Unit Kerja dapat melakukan pemanggilan kepada Pelaku Usaha jika diperlukan klarifikasi atas data, informasi dan/atau hasil Pengawasan. (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dengan jangka waktu pemanggilan masing-masing 3 (tiga) hari kerja. (3) Apabila Pelaku Usaha setelah pemanggilan tetap tidak hadir, Pelaku Usaha dianggap menerima hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang telah ditetapkan.

Pasal 40

(1) PPNS-PK dapat melakukan tindakan pengamanan terhadap Barang yang diduga tidak sesuai ketentuan agar tidak diperdagangkan dengan menempatkan garis pembatas dan/atau stiker yang menandakan bahwa Barang sebagaimana dimaksud merupakan “Barang Dalam Pengawasan” pada Barang atau kemasan yang berada di suatu lokasi, gudang atau di tempat penyimpanan lainnya. (2) Dalam hal Barang yang ditempatkan garis pembatas dan/atau stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, PPNS-PK membuka garis pembatas dan/atau stiker pengamanan. (3) Tindakan pengamanan dan pembukaan garis pembatas dan/atau stiker pengamanan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh PPNS-PK dan Pelaku Usaha serta disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 41

(1) Menteri memerintahkan kepada Pelaku Usaha untuk melarang memperdagangkan Barang dan menarik Barang dari peredaran jika berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran di bidang perlindungan Konsumen. (2) Perintah kepada Pelaku Usaha untuk melarang memperdagangkan Barang dan menarik Barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Barang dimaksud: a. membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan Konsumen, dan/atau lingkungan hidup; b. merugikan Konsumen atau mengakibatkan terjadinya korban; c. tidak sesuai dengan SNI Wajib dan/atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib; d. tidak sesuai dengan SNI yang diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha; atau e. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Larangan memperdagangkan Barang dan penarikan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap: a. Barang yang kode produksinya sama jika Barang dimaksud mencantumkan kode produksi; atau b. Barang yang merek, jenis, tipe, dan/atau ukuran sama, jika Barang dimaksud tidak tercantum kode produksi. (4) Larangan memperdagangkan Barang dan penarikan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit/instansi teknis terkait. (5) Kepala Unit Kerja mempublikasikan Barang yang dilarang diperdagangkan dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kerugian atau korban. (6) Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk memerintahkan larangan memperdagangkan Barang dan penarikan Barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 42

(1) Menteri dapat memerintahkan kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan pelayanan Jasa yang diperdagangkan atau untuk memperdagangkan Jasa sesuai dengan perjanjian, apabila berdasarkan hasil Pengawasan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan mengakibatkan kerugian bagi Konsumen. (2) Perintah penghentian pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit/instansi teknis terkait. (3) Kepala Unit Kerja mempublikasikan pelayanan Jasa yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kerugian atau korban. (4) Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk memerintahkan penghentian pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan larangan memperdagangkan dan penarikan Barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau penghentian pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibebankan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 44

Kepala Unit Kerja dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau pemerintah daerah provinsi terkait dalam melakukan pemantauan pelaksanaan larangan memperdagangkan dan penarikan Barang dari peredaran serta penghentian pelayanan Jasa.

Pasal 45

(1) Terhadap Pelaku Usaha yang Barangnya dilarang diperdagangkan dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Pelaku Usaha wajib memusnahkan Barang dimaksud. (2) Pemusnahan Barang tersebut dapat disaksikan oleh Kepala Unit Kerja, PPBJ dan/atau PPNS-PK. (3) Segala biaya untuk pemusnahan Barang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Pasal 46

(1) Dalam pelaksanaan Pengawasan dilakukan penyimpanan 1 (satu) unit sampel Barang yang digunakan sebagai informasi kepada Konsumen dan Pelaku Usaha terkait hasil Pengawasan. (2) Dalam hal sampel Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. digunakan sebagai Barang bukti dalam proses penegakan hukum disimpan dan dapat dimusnakan setelah proses hukum selesai; b. apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Barang harus dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau c. apabila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Barang dapat disimpan maksimal 2 (dua) tahun.

BAB Kesatu

Hasil Pengawasan

Pasal 34

Koreksi

(1) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan, disampaikan dalam bentuk laporan kepada Kepala Unit Kerja. (2) Dalam hal hasil Pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran di bidang perlindungan Konsumen, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan rekomendasi berupa: a. larangan untuk tidak memperdagangkan Barang dan/atau Jasa; b. penarikan Barang dan/atau Jasa dari peredaran; c. pencabutan perizinan di bidang perdagangan; dan/atau d. Penyidikan oleh PPNS-PK.

Pasal 35

Terhadap hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 36

(1) Kepala Unit Kerja harus melakukan rekapitulasi hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan. (2) Kepala Dinas melaporkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubenur dan tembusan kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur melaporkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 37

Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan adanya dugaan tindak pidana perlindungan Konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup maka dapat dilakukan proses Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan. (2) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat peringatan oleh Kepala Unit Kerja. (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak diberikan 3 (tiga) kali dengan jangka waktu surat peringatan masing-masing 5 (lima) hari kerja. (4) Apabila Pelaku Usaha tidak memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jangka waktu surat peringatan habis, Pelaku Usaha bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang perdagangan.

Pasal 39

(1) Kepala Unit Kerja dapat melakukan pemanggilan kepada Pelaku Usaha jika diperlukan klarifikasi atas data, informasi dan/atau hasil Pengawasan. (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dengan jangka waktu pemanggilan masing-masing 3 (tiga) hari kerja. (3) Apabila Pelaku Usaha setelah pemanggilan tetap tidak hadir, Pelaku Usaha dianggap menerima hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB XI

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB XII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

BAB XIII

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu