Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2019 tentang KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PERMEN Nomor 69 Tahun 2019

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 3

Koreksi

Untuk menunjang jabatan struktural dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, dilakukan penunjukan: a. Plt.; dan b. Plh., dalam hal pejabat definitif berhalangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Keadaan berhalangan dalam suatu jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yang terdiri atas: a. berhalangan tetap; dan b. berhalangan sementara. (2) Keadaan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal jabatan struktural tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan. (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikarenakan pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas ke luar negeri dan penugasan lainnya yang melebihi 6 (enam) bulan, serta cuti di luar tanggungan negara. (4) Keadaan berhalangan sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf b dalam hal jabatan struktural masih terisi namun karena keadaan tertentu pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 6 (enam) bulan. (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. cuti sakit; b. cuti tahunan; c. cuti besar; d. cuti bersalin; e. cuti karena alasan penting; dan f. tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 5

PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara: a. dirangkap oleh Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung; b. ditunjuk dari Pejabat yang setingkat; atau c. ditunjuk dari Pejabat Fungsional.

Pasal 6

(1) Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditunjuk dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya oleh Menteri; b. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditunjuk dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lain di lingkungan unit Eselon I oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya unit tersebut; c. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat ditunjuk dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lain di lingkungan Kementerian Perdagangan oleh Menteri; d. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Administrator ditunjuk dari Jabatan Administrator lain di lingkungan unit Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; e. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pengawas ditunjuk dari Jabatan Pengawas lain di lingkungan unit Eselon II atau Pejabat Administrator di lingkungan unit Eselon II oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; f. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas ditunjuk dari Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungan unit Eselon II oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; g. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas ditunjuk dari Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya di lingkungan unit Eselon II oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan h. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pengawas ditunjuk dari Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda dan Pertama di lingkungan unit Eselon II oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (2) Penunjukan Plt. atau Plh. dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kecakapan Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(1) Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah. (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Surat Perintah penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di lingkungan Kementerian Perdagangan ditandatangani dengan ketentuan: a. untuk penunjukan Plt. atau Plh. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ditandatangani oleh Menteri; b. untuk penunjukan Plt. atau Plh. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atasan Plt. atau Plh., atau oleh Menteri dalam hal Pejabat Tinggi Madya dimaksud berhalangan; dan c. untuk penunjukan Plt. atau Plh. jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atasan Plt. atau Plh., atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan atau Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk Sekretariat Jenderal dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud berhalangan.

Pasal 9

(1) Plt. dan Plh. bukan merupakan jabatan definitif sehingga Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. dan Plh. tidak dilantik dan diambil sumpahnya serta tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya. (2) Penunjukan sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan yang diperhitungkan dalam sasaran kerja pegawai yang bersangkutan. (3) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/8/2017 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2019 21 Agustus 2017 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN FORMAT SURAT PERINTAH SURAT PERINTAH NOMOR Menimbang : a. bahwa ………………………………………………………………; b. bahwa ………………………………………………………………; Dasar : 1. ………………………………………………………………………..; 2. ………………………………………………………………………..; 3. dst. Memberi Tugas Kepada : Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian* pada jabatan ……………………… sampai dengan…………………………………………………….; 2. ………………………………………………………………………..; 3. dst. Jakarta, ………………………… MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, (tanda tangan dan cap dinas) NAMA LENGKAP Tembusan : 1. 2. *) Sesuai penunjukan MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA

Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2019 tentang KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14