Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan P…

Pasal 2

(1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi: a. Pemeriksaan; b. Pengujian; dan c. pembubuhan Tanda Tera. (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera. (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu telusur. (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan Syarat Teknis.

Pasal 3

Koreksi

(1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap: a. UTTP produksi dalam negeri; dan b. UTTP asal impor. (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan untuk dibeli, dijual, ditawarkan untuk disewa, disewakan, diserahkan atau diperdagangkan termasuk diadakan sebagai persediaan. (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang: a. habis masa berlaku tanda sahnya; b. tanda seraya rusak dan/atau kawat segelnya putus; c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan d. penunjukannya menyimpang dari Syarat Teknis. (4) Jangka waktu Tera Ulang adalah 1 (satu) tahun, kecuali UTTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan di: a. UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota; b. laboratorium lain; atau c. tempat UTTP terpasang tetap. (2) Pelaksanaan Tera selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di: a. gudang impor untuk UTTP asal impor; atau b. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri. (3) Pelaksanaan Tera Ulang selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di: a. tempat sidang Tera Ulang di luar UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota; atau b. tempat UTTP terpakai. (4) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk oleh Direktur.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan dihurch b, dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan oleh UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota dimana pabrik atau gudang impor berada. (2) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota dimana UTTP terpasang tetap. (3) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapatary (3), dilakukan oleh UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota dimana UTTP berada atau terpasang tetap.

Pasal 6

Koreksi

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Pegawai Berhak sesuai wilayah kerja UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Koreksi

(1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir selaku pemilik UTTP, atau Pihak Ketiga. (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan sidang Tera Ulang.

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam hal pelaksanaan Tera atau Tera Ulang memerlukan pengangkutan UTTP ke lokasi pelaksanaan Tera atau Tera Ulang, biaya pengangkutan dibebankan kepada produsen, importir, pemilik UTTP, atau Pihak Ketiga. (2) Pengangkutan UTTP untuk utara di luar wilayah kerja UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota, tempat lokasi pabrik atau gudang importir berharga harus dilengkapi dengan surat jalan. (3) Surat jalan untuk utkan pelaksanaan tera diterbitkan oleh Kepala UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota tempat lokasi pabrik atau gudang importir berada. (4) Pengangkutan UTTP untuk utira di luar wilayah kerja UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota tempat UTTP berada harus dilengkapi dengan surat jalan. (5) Surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang diterbitkan oleh Kepala UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota tempat UTTP berada. (6) Format surat jalan pengangkutan UTTP untuk utura di luar wilayah kerja UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Koreksi

Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan perlengkapannya, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

Pasal 10

Koreksi

Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 11

Koreksi

Pelaksanaan Tera dan Tera ulang UTTP oleh UPT atau UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal UPTD kabupaten/kota belum memiliki ruang lingkup ut- paya pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP tertentu, maka pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh UPTD Provinsi; b. dalam hal UPTD Provinsi belum memiliki ruang lingkup utang pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh UPT; dan c. dalam pelaksanaan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur dapat menunjuk UPTD Provinsi yang mampu melaksanakan Tera dan Tera Ulang tersebut dengan memperhatikan prinsip efisiensi.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemeriksaan dan Pengujian dalam rangkaTera dan Tera Ulang dilakukan terhadap setiap UTTP (2) Dalam hal Tera Ulang dilakukan terhadap Meter Air atau Meter Kwh yang telah habis masa berlaku tanda sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan uji sampel. (3) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan uji sampel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Koreksi

(1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Syarat Teknis datapat dilakukan penjustiran. (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Pegawai Berhak. (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 14

Koreksi

(1). UTTP yang sudah diperbaiki tetapi setelah dilakukan pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. (2) Pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik UTTP. (3) Dalam hal pemilik UTTP memberikan perset asaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik UTTP harus menandatangani pernyataan persetujuan pengrusakan UTTP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai berhak membubuhkan tanda batal. (5) Pengrusakan UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak dan dituangkan dalam Berita Acara Pengrusakan UTTP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) UTTP yang telah dirusak, diserahkan kembali oleh Pegawai Berhak kepada pemilik UTTP.

Pasal 15

Koreksi

Setiap orang perorangan, produsen atau importir sebagai pemilik UTTP yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pasal 16

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan BAB VIII, BAB IX dan BAB XIII Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2014 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG TERA DAN ULA TERA ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA FORMAT SURAT JALAN PENGANGKUTAN UTTP UNTUK DITERA ATAU DITERA ULANG DI LUAR WILAYAH KERJA UPTD PROVINSI ATAU UPTD KABUPATEN/KOTA KOP SURAT UPTD PROVINSI ATAU UPTD KABUPATEN/KOTA SURAT JALAN PENGANGKUTAN UTTP Yang bertandatangan di bawahini: Nama : ........................................................... NIP : ........................................................... Jabatan : ........................................................... dengan ini menerangkan bahwa: Jenis UTTP : ........................................................... Merk : ........................................................... Tipe : ........................................................... Kapasitas : ........................................................... Pemilik : ........................................................... Alamat : ........................................................... akan dilaksanakan tera/tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) oleh UPT atau UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota* ..... Demikian Surat Jalan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya. Kepala UPT/UPTD provinsi/kabupaten/kota* ................................................. Catatan: *Coret yang tidak perlu MENTERI PERDAGANGAN REPUBLITAS INDONESIA, MUHAMMAD LUTFI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG TERKAIT DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DANPELENGKAPNYA PERSYARATAN KETENTUAN UJI SAMPEL UTTP I. Penentuan Populasi UTTP UTTP yang dapat dikategorikan menjadi populasi adalah: a. UTTP yang memiliki kesamaan: 1) Pabrikan; 2) Tipe atau model UTTP yang dibuktikan dengan Izin Tipe UTTP atau Izin Tanda Pabrik UTTP; dan 3) Kelas keakuratan. b. UTTP yang memiliki perbedaan tahun produksi dan tahun pelaksanaan tera atau tera ulang tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. II. Perencanaan Pengambilan Sampel UTTP a. Petunjuk pengambilan sampel dan cadangan yang akan digunakan sebagaimana Tabel 1 dan Tabel 2; III. Pemilihan dan Pengkondisian Sampel UTTP Pemilihan dan pengkondisian sampel UTTP harus memperhatikan hal-hal berikut: a. Pemilihan UTTP yang akan diuji dilakukan oleh UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Pemilik UTTP atau pihak Ketiga (Pihak yang dikuasakan); b. Perusahaan Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga membuat surat pernyataan mengenai bahwa UTTP yang akan diuji sampai sampel dengan yang terpasang di lapangan atau konsumen perusahaan tersebut; c. Metode pengambilan (sampel tunggal atau ganda), waktu pengambilan dan waktu pengiriman sampel UTTP ke tempat pengujian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota/pemilik UTTP atau Pihak Ketiga; d. Selama dalam pengangkutan UTTP tidak boleh membantu benturan atau gangguan yang keras; e. Selama proses pengambilan, pembersihan, dan pengangkutan sampel UTTP tidak boleh dilakukan perbaikan, penggantian, penguntukan counter atau sejenisnya; f. UPT, UPTD Provinsi, atau Ulet Kabupaten/Kota dapat MENETAPKAN batas waktu sampel UTTP disimpan hingga mengalami perubahan. g. Khusus Meter Air bawah inlet dan outlet socket harus dalam keadaan tertutup setelah dilakukan instalasi. Dalam sampel Meter Air tidak boleh terdapat air bah dan menghilangkan kotoran dapat dilakukan pembersihan. IV. Pengujian Sampel UTTP Pengujian sampel dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Sampel UTTP harus sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam surat Izin Tipe UTTP atau Izin Tambah Pabrik UTTP; b. Penunjukan UTTP harus berfungsi, jelas, dan mudah dibaca; c. Sampel UTTP Cadangan 1) Penggantian sampel UTTP dengan sampel UTTP cadangan sebelum proses pengujian dimulai diperbolehkan apabila sampe UTTP yang dipilih: a) mempunyai kerusakan pada bagian huar; b) mempunyai tanda pelindung yang rusak; c) disimpan dalam waktu yang lama atau digunakan tidak sesuai peruntukannya; dan d) tidak dapat diakses/dioperasikan. 2) Jumlah aktual sampel UTTP yang dapat digantikan oleh sampel UTTP cadangan tergantung pada ukuran populasi, sesuai dengan Tabel 1 dan Tabel 2; 3) Penggantian hanya dapat dilakukan satu kali setelah pemeriksaan secara visual. Sampel UTTP cadangan yang digunakan untuk penggantian dipilih dari populasi sampel UTTP cadangan secara acak; 4) Pada kasus angka 1) huruf a, huruf b, dan huruf c, jumlah sampel UTTP yang dapat diganti dengan sampel UTTP cadangan hanya 6% dari keseluruhan. d. Metode pengujian harus sesuai dengan Syarat Teknis UTTP yang terkait. V. Hasil Pengujian Sampel UTTP a. Hasil pengujian harus dicatat, disimpan dan akan dievaluasi ulang oleh UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota; b. Persyaratan uji sampel ditolak setelah dilakukan uji sampel sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2; c. Populasi UTTP diterima atau ditolak setelah dilakukan uji persyaratan. Apabila populasi UTTP diterima maka semua UTTP dalam populasi tersebut harus diuji ulang atau diganti dengan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku; d. Jika populasi UTTP diterima setelah uji sampel dilakukan, maka jangka waktu tera ulang dari populasi UTTP tersebut diperpanjang sampai jangka waktu tera ulang berikutnya. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD LUTFI LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGURUSAKAN UTTP SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGURUSAKAN UTTP Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Nama Perusahaan : Alamat Usaha : Sesuai hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang menyatakan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan pengurusan atas UTTP tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, rincian UTTP sebagai berikut: Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan segala kesadaran. .................................................. .................................................. Pemilik UTTP/Pihak Ketiga, (Meterai cukup) (Nama Jelas) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/M-DAG/PER/III/2014 TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA FORMAT BERITA ACARA PENGRUSAKAN UTTP KOP UPT/UPTD PROVINSI/UPTD KABUPATEN/KOTA BERITA ACARA PENGRUSAKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA Pada hari ........................... tanggal ........................... bulan ........................... tahun ........................... pukul : .......................................................................................................................... Saya bernama : ........................................................ selaku Pegawai Berhak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor ........................................................, tanggal ..................................................... NIP : ........................................................................................................................ Jabatan : .................................................................................................................. Kantor : ................................................................................................................... Alamat Kantor : ....................................................................................................... Telah memeriksa dan menguji, Jenis UTTP : ............................................................................................................. Merek/tipe : ............................................................................................................ Kapasitas : .............................................................................................................. Tempat : .................................................................................................................. Pemilik : .................................................................................................................. Alamat : .................................................................................................................. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, ternyata alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tersebut tidak memenuhi persyaratan/ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diperbaiki lagi, karena: 1. ............................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................ 3. ............................................................................................................................;................................................. (dst.) Berdasarkan Pasal 14 UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan timbangan sebagaimana tersebut di atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) telah dilakukan pengrusakan. UTTP yang telah dilakukan pengrusakan dikembalikan kepada: 1. Nama Pemilik/Pihak Ketiga : 2. Alamat : 3. Pekerjaan : Demikian berita acara pengrusakan UTTP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Saksi-saksi: Pemilik UTTP/ Yang Membuat Pihak Ketiga, Berita Acara Pegawai Berhak, 1. .................................. ........................... ........................... 2. .................................. ........................... ........................... MENTERI PERDAGANGAN REPUBLAH INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI

Peraturan Menteri Nomor 70-m-dag-per-10-2014 Tahun 2014 tentang TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17