Peraturan Menteri Nomor 79-m-dag-per-10-2014 Tahun 2014 tentang POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PERMEN Nomor 79-m-dag-per-10-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Karier adalah seluruh jabatan yang dipangku oleh seseorang selama masa kerjanya. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier berdasarkan persyaratan administratif dan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 6. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, meliputi Unit Eselon I, Unit Eselon II dan Unit Pelayanan Teknis Kementerian Perdagangan. 7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 13. Rumpun jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakterisitik sama atau tugas yang sejenis. 14. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 15. Kompetensi manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan. 16. Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan. 17. Tim Penilai Kinerja PNS Kementerian Perdagangan adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri Perdagangan mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Perdagangan. 18. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 19. Kelas Jabatan (Job Grading) adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan sebagai salah satu dasar pemberian besaran tunjangan kinerja. 20. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut dengan SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. 21. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

BAB II

JABATAN DAN RUMPUN JABATAN

Pasal 2

Koreksi

Jabatan PNS Kementerian Perdagangan terdiri atas : a. Jabatan Pimpinan Tinggi; b. Jabatan Administrasi; c. Jabatan Fungsional; dan d. Jabatan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Jabatan Administrator; b. Jabatan Pengawas; dan c. Jabatan Pelaksana. (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Keahlian dengan jenjang jabatan sebagai berikut : 1. Ahli Utama; 2. Ahli Madya; 3. Ahli Muda; dan 4. Ahli Pertama. b. Jabatan Fungsional Keterampilan dengan jenjang jabatan sebagai berikut : 1. Penyelia; 2. Mahir; 3. Terampil; dan 4. Pemula. (4) Jabatan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : a. Duta Besar Republik INDONESIA untuk World Trade Organization (WTO); b. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA (KDEI); c. Wakil Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA (KDEI); d. Kepala Bagian pada Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA (KDEI); e. Kepala Bidang pada Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA (KDEI); f. Konsul Perdagangan; g. Atase Perdagangan; h. Kepala Sub Bagian pada Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA (KDEI); i. Kepala Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC); j. Wakil Kepala Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC); k. Home Staff.

Pasal 4

(1) Rumpun jabatan PNS Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. Rumpun jabatan Kebijakan Dalam Negeri; b. Rumpun jabatan Kebijakan Luar Negeri; c. Rumpun jabatan Diplomasi Perdagangan; d. Rumpun jabatan Promosi Perdagangan; dan e. Rumpun jabatan Penunjang. (2) Rumpun jabatan Kebijakan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan perumusan, penerapan dan pengawasan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen. (3) Rumpun jabatan Kebijakan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan perumusan, penerapan dan pengawasan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri khususnya terkait ekspor, impor dan pengamanan perdagangan luar negeri. (4) Rumpun jabatan Diplomasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi mewakili negara pada fora internasional dalam meningkatkan akses pasar melalui diplomasi perdagangan dan melakukan pengamanan kebijakan perdagangan nasional. (5) Rumpun jabatan Promosi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan dalam mengidentifikasi pasar dan peluang baru bagi para pelaku usaha dalam negeri, serta memperkenalkan produk-produk dalam negeri di pasar internasional. (6) Rumpun jabatan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi kesekretariatan, pelayanan hukum, kehumasan, teknologi informasi, pengkajian kebijakan, pengawasan dan pengendalian, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kementerian Perdagangan.

BAB III

PEMBINAAN KARIER

Pasal 5

Koreksi

(1) Pembinaan karier PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai dengan pensiun atau berhenti. (2) Pembinaan karier PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan dilaksanakan dengan sistem merit yang mengutamakan kompetensi. (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.

Pasal 6

(1) Masa menduduki jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi dalam suatu unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan unit kerja terkecil di lingkungan Kementerian Perdagangan. (3) Masa menduduki jabatan pada perwakilan perdagangan di luar negeri paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

(1) Masa jabatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi tidak dapat memenuhi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi tidak dapat memperbaiki kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang. (4) Berdasarkan hasil seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

Pasal 9

Alur pengembangan karier PNS Kementerian Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Setiap perpindahan karier PNS Kementerian Perdagangan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a. Kompetensi teknis; b. Kompetensi manajerial; dan c. Administrasi.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Koreksi

(1) PNS diangkat dalam jabatan setelah melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan. (2) Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dilaksanakan setelah melalui proses seleksi secara nasional oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan dan berkoordinasi dengan KASN. (3) Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan setelah melalui proses seleksi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan dan berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 12

(1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menteri Perdagangan. (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan oleh Menteri Perdagangan atas usul Sekretaris Jenderal. (3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan Administrator dan Pengawas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perdagangan berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS Kementerian Perdagangan. (4) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam jabatan pada perwakilan perdagangan di luar negeri mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan organisasi melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil. (2) Pemindahan PNS antar jabatan Pelaksana dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan apabila dibutuhkan oleh unit organisasi, telah memiliki masa kerja 2 tahun, dan berada pada kelas jabatan yang sama. (3) Pemindahan PNS jabatan Pelaksana ke dalam jabatan Pelaksana dengan kelas yang lebih tinggi dapat dilaksanakan apabila : a. memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki yang dapat dibuktikan melalui uji kompetensi, kualifikasi pendidikan, atau surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan terkait; dan b. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja setingkat Pimpinan Tinggi Pratama. (4) Pengangkatan dan pemindahan PNS antar jabatan Pelaksana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan.

Pasal 14

(1) Pengangkatan Pejabat Fungsional dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi melalui formasi CPNS, perpindahan jabatan, maupun penyetaraan pangkat (Inpassing). (2) Pemindahan Pejabat Fungsional yang pengangkatannya melalui formasi CPNS hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi dan telah diangkat dalam Jabatan Fungsional dimaksud. (3) Pemindahan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Pengangkatan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan administratif maupun kompetensi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian Pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Pengangkatan PNS dalam jabatan pada perwakilan perdagangan di luar negeri kecuali Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Wakil dan Kepala KDEI dilakukan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang luar negeri. (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan pada perwakilan perdagangan di luar negeri yaitu Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Wakil dan Kepala KDEI dilakukan oleh Menteri Perdagangan. (3) Pemindahan PNS pemangku jabatan pada perwakilan perdagangan di luar negeri dapat dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun dalam masa jabatan atau ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 17

(1) Perpindahan jabatan dilakukan secara horizontal, vertikal, dan diagonal dalam satu rumpun jabatan maupun antar rumpun jabatan. (2) Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan dalam jenjang jabatan yang sama, secara vertikal yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan atau promosi, dan secara diagonal yaitu perpindahan dari Jabatan Administrasi dan Pimpinan Tinggi ke dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri atau sebaliknya.

BAB V

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Untuk menduduki sebuah jabatan pada suatu rumpun jabatan, PNS Kementerian Perdagangan harus memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap jabatan. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas persyaratan umum sebagaimana peraturan yang berlaku dan persyaratan khusus. (3) Pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui seleksi kompetensi yang akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan.

Pasal 19

(1) Persyaratan khusus pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah sebagai berikut: a. pendidikan paling rendah Sarjana (S1); b. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (Diklatpim Tk.I); c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. tidak pernah atau tidak dalam proses dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan berat. (2) Persyaratan khusus pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sebagai berikut: a. pendidikan paling rendah Sarjana (S1); b. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk.II); c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. tidak pernah atau tidak dalam proses dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat. (3) Persyaratan khusus pengangkatan Jabatan Administrator adalah sebagai berikut: a. pendidikan paling rendah Sarjana (S1); b. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk.III); c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. tidak pernah atau tidak dalam proses dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat. (4) Persyaratan khusus pengangkatan Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut: a. pendidikan paling rendah Sarjana (S1); b. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk.IV); c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. tidak pernah atau tidak dalam proses dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat.

Peraturan Menteri Nomor 79-m-dag-per-10-2014 Tahun 2014 tentang POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25