Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 tentang SARANA DAN PRASARANA BAGI SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

PERMEN Nomor 11 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala Desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. 5. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala Desa. 6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. 8. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah. 9. Aparatur Linmas adalah aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu penyelenggaraan Linmas. 10. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala Desa untuk melaksanakan Linmas. 11. Anggota Satlinmas adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Linmas. 12. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Linmas oleh Satgas Linmas dan Satlinmas dalam melaksanakan tugas. 13. Pakaian Tugas adalah pakaian dan kelengkapan yang dipakai oleh Satlinmas. 14. Kelengkapan Pakaian Tugas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Satlinmas sesuai dengan jenis penggunaan dan atributnya. 15. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah tanda pengenal fisik atau elektronik yang mencantumkan informasi dan identitas keanggotaan Anggota Satlinmas yang dilengkapi dengan nomor registrasi. 16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 17. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 18. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. 19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

Koreksi

(1) Kementerian Dalam Negeri menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Aparatur Linmas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah provinsi menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas provinsi dan/atau Anggota Satlinmas. (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas kabupaten/kota, Satgas Linmas Kecamatan dan/atau Anggota Satlinmas. (4) Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Anggota Satlinmas. (5) Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah provinsi, kabupaten/kota, dan Desa.

Pasal 4

Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas dari Aparatur Linmas yang berada di provinsi, kabupaten/kota, dan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sarana bagi Satlinmas terdiri atas: a. perlengkapan operasional; dan b. kendaraan operasional.

Pasal 6

Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. perorangan; dan b. beregu.

Pasal 7

(1) Perlengkapan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. Pakaian Tugas; b. atribut Pakaian Tugas; c. Kelengkapan Pakaian Tugas; dan d. perlengkapan lainnya. (2) Ketentuan mengenai Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Atribut Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. tulisan nama bordir; b. tulisan Satlinmas bordir; c. badge logo monogram Linmas bordir; d. tulisan nomor register Satlinmas bordir; e. badge bendera INDONESIA bordir; f. badge logo Kementerian Dalam Negeri bordir; g. badge logo Linmas bordir; h. badge logo Pemerintah Daerah kabupaten/kota bordir; i. tulisan nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota bordir; dan j. tulisan nama Kementerian Dalam Negeri bordir. (2) Ketentuan mengenai atribut Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Kelengkapan Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari: a. topi; b. tanda pengenal Satlinmas; c. KTA; d. ikat pinggang; e. sepatu; f. kaos kaki; g. kopel; dan h. ban lengan untuk komandan regu. (2) Ketentuan mengenai kelengkapan Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri dari: a. kaos berkerah lengan pendek; b. kaos berkerah lengan panjang; c. helm; d. topi rimba; e. jaket; f. rompi; g. tonfa; h. senter; i. kantung tidur (Sleeping Bag); j. pelples; k. jas hujan; l. tas/ransel; dan m. peluit. (2) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan perlengkapan lainnya yang digunakan oleh Satlinmas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu. (2) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa matras, tenda pleton, peralatan komunikasi, dan peralatan operasional lainnya dalam membantu pelaksanaan tugas Linmas. (3) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain sepeda, skuter, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, perahu dan lain sebagainya. (2) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing- masing wilayah. (3) Ketentuan mengenai kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Prasarana bagi Satlinmas berupa posko Satlinmas. (2) Setiap Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1 (satu) unit posko Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah kendali kepala Desa/Lurah. (3) Ketentuan mengenai posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB Ketiga

Sarana dan Prasarana Satlinmas

Pasal 5

Koreksi

Sarana bagi Satlinmas terdiri atas: a. perlengkapan operasional; dan b. kendaraan operasional.

Pasal 6

Koreksi

Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. perorangan; dan b. beregu.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 tentang SARANA DAN PRASARANA BAGI SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19