Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SATUANPOLISI PAMONG PRAJA

PERMEN Nomor 12 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

JENIS DAN KURIKULUM PELATIHAN

Pasal 2

(1) Jenis Pelatihan bagi ASN Satpol PP meliputi: a. Pelatihan dasar; b. Pelatihan teknis; dan/atau c. Pelatihan fungsional. (2) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi dasar ASN Satpol PP. (3) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN Satpol PP (4) Pelatihan fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam jenjang fungsional Pol PP.

Pasal 3

(1) Jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisi mata Pelatihan yang termuat dalam Kurikulum Pelatihan. (2) Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri bersama unit kerja kementerian yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat melibatkan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. (3) Penyusunan Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan: a. standar kompetensi; dan/atau b. analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. (4) Kurikulum Pelatihan bagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri atau sebutan lain.

Pasal 4

(1) Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat: a. kompetensi dasar; b. indikator keberhasilan; c. mata Pelatihan; d. materi pokok; e. metode pembelajaran; f. media pembelajaran; dan g. jam pelajaran. (2) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rumusan tujuan pembelajaran pada pengembangan kompetensi yang diselaraskan dengan standar kompetensi atau hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. (3) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan patokan ukuran tingkat pencapaian hasil belajar peserta yang mengacu kepada standar kompetensi yang ditetapkan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang terukur. (4) Mata Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan materi Pelatihan yang ditetapkan berdasarkan materi dasar, inti, dan pendukung. (5) Materi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian mata Pelatihan dalam suatu Kurikulum Pelatihan yang disusun dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan satu sama lain. (6) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan cara yang digunakan dalam penyampaian mata Pelatihan tertentu sesuai dengan rencana pembelajaran melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, praktik lapangan, studi kasus, dan metode lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Media pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan peralatan atau alat bantu Pelatihan yang digunakan untuk mempermudah peserta dalam pembelajaran. (8) Jam Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan satuan waktu yang ditetapkan dalam mengampu satu mata Pelatihan.

Pasal 5

Jenis Pelatihan dan Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

BAB III

PENYELENGGARA PELATIHAN, TENAGA PENGAJAR, DAN KEPESERTAAN PELATIHAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyelenggara Pelatihan terdiri atas: a. unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri; b. unit pelaksana teknis pada unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri; c. perangkat daerah provinsi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia; dan d. perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengembangan kompetensi ASN Satpol PP. (2) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b. (3) Unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melaksanakan Pelatihan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri bidang administrasi kewilayahan selain menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c. (4) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan Pelatihan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri.

Pasal 7

(1) Dalam mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota harus menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan Pelatihan kepada kepala unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri. (2) Berdasarkan penyampaian surat permohonan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri dapat memberikan surat persetujuan penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan standar operasional prosedur. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan kode registrasi Surat Tanda Tamat Pelatihan. (4) Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan Pelatihan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan pendampingan kepada unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri untuk penjaminan mutu. (5) Pendampingan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota memperoleh akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Pelatihan bagi ASN Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan surat pemberitahuan mengenai rencana Pelatihan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 9

(1) Tenaga pengajar terdiri atas: a. narasumber; b. widyaiswara; dan c. fasilitator. (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional, pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. (3) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ASN yang memiliki kompetensi substantif dan metodologi pembelajaran tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat training of trainer. (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga pengajar yang membantu proses pembelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalamannya.

Pasal 10

(1) Calon peserta Pelatihan yang akan mengikuti Pelatihan dasar, Pelatihan teknis, dan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis meliputi: a. bertugas pada Satpol PP; b. sehat jasmani; dan c. persyaratan lain. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti Pelatihan fungsional meliputi: a. menduduki jabatan fungsional Pol PP; b. sehat jasmani; dan c. persyaratan lain. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan dokumen berupa: a. salinan/fotokopi keputusan kepala daerah mengenai pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir; b. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah; dan c. dokumen persyaratan lain. (5) Dokumen persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 11

(1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan usulan jumlah dan nama calon peserta Pelatihan melalui unit kerja di bidang kepegawaian kepada Penyelenggara Pelatihan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). (2) Penyampaian usulan calon peserta Pelatihan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Penyelenggara Pelatihan. (4) Dokumen persyaratan yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada: a. pimpinan Penyelenggara Pelatihan untuk penetapan jumlah peserta pelatihan; dan b. pimpinan unit kerja calon peserta Pelatihan untuk menjawab usulan jumlah dan nama calon peserta secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam 1 (satu) kelas per angkatan.

BAB Kesatu

Penyelenggara Pelatihan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Kepesertaan Pelatihan

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan Pelatihan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan Pelatihan pada unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan Pelatihan pada unit pelaksana teknis pada unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri serta perangkat daerah provinsi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia dan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengembangan kompetensi ASN Satpol PP dilaksanakan oleh unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri.

Pasal 17

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dilakukan untuk mengetahui: a. efisiensi dan efektivitas; dan b. manfaat dan dampak Pelatihan bagi alumni Pelatihan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun pasca Pelatihan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sendiri atau bersama dengan unit kerja kementerian yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Unit pelaksana teknis pada unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, perangkat daerah provinsi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi pengembangan kompetensi ASN Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelatihan kepada: a. kepala unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri; dan b. kepala unit kerja kementerian yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan: a. hasil atas pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan laporan unit pelaksana teknis serta perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri; dan b. surat keputusan penetapan hasil Pelatihan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Surat keputusan penetapan hasil Pelatihan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menjadi bahan pertimbangan optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab Pol PP sesuai dengan tujuan Pelatihan ASN Satpol PP.

Pasal 19

Tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SATUANPOLISI PAMONG PRAJA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23