Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang DUKUNGAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PENDANAAN KOPERASIKELURAHAN MERAH PUTIH

PERMEN Nomor 13 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pemerintahan daerah. 2. Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4. Lurah adalah kepala kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota. 5. Camat adalah kepala kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota. 6. Musyawarah Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musbangkel adalah forum musyawarah di tingkat kelurahan yang bertujuan membahas dan menyepakati rencana kegiatan pembangunan kelurahan. 7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD. 8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. 9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 11. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut KKMP adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. 12. Pinjaman adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada KKMP sebagai modal KKMP. 13. Bank Pemerintah yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang termasuk dalam kategori atau definisi sebagai badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai badan usaha milik negara. 14. Perjanjian Pinjaman adalah Perjanjian Pinjaman antara Bank dengan KKMP. 15. Dukungan Pendanaan adalah pemberian fasilitas berupa insentif dan/atau kemudahan yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota kepada KKMP dalam menjalankan KKMP. 16. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN 17. Rekening Pembayaran Pinjaman adalah rekening untuk pembayaran kembali Pinjaman. 18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal direktorat jenderal perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV

PERSETUJUAN PINJAMAN DAN PENYAMPAIAN PERSETUJUAN PINJAMAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Ketua Pengurus KKMP menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bupati/Wali Kota atas usulan Pinjaman kepada Bank. (2) Permohonan persetujuan kepada Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai proposal bisnis. (3) Proposal bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. rencana bisnis; b. legalitas kelembagaan; dan c. dokumen lain yang diperlukan, (4) Proposal bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Berdasarkan proposal bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Wali Kota memerintahkan kepada: a. TAPD melakukan kajian untuk mendapatkan rekomendasi; dan b. Lurah melalui Camat melakukan Musbangkel untuk menyampaikan pertimbangan. (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bupati/Wali Kota MENETAPKAN surat persetujuan untuk pendanaan KKMP. (7) Rekomendasi dan pertimbangan Musbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bagian surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima. (9) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (10) Alur mekanisme persetujuan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (11) Surat persetujuan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a melakukan kajian terhadap proposal bisnis yang diajukan KKMP ditinjau dari aspek: a. perkoperasian; dan b. pengelolaan keuangan daerah. (2) Aspek perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. rencana bisnis yang memuat anggaran biaya atas investasi dan/atau modal kerja yang diajukan beserta rencana pengembalian; b. legalitas kelembagaan yang paling sedikit terdiri atas anggaran dasar, kepengurusan, dan nomor induk berusaha; dan c. penilaian risiko yang paling sedikit terdiri atas analisis kemampuan berdasarkan potensi pendapatan, potensi pengeluaran, dan potensi aset. (3) Aspek pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. keuangan paling sedikit terdiri atas batas maksimal pembiayaan utang daerah, nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk kemampuan pengembalian Pinjaman, batas maksimal defisit APBD, realisasi DAU/DBH untuk 3 (tiga) tahun terakhir, dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman yang berasal dari sumber lain; b. kelayakan kegiatan bisnis paling sedikit terdiri atas kesesuaian program/kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta sinkronisasi Pinjaman dengan pendanaan daerah selain Pinjaman daerah; dan c. lainnya berupa persyaratan lain yang ditetapkan pemberi Pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil kajian oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika paling sedikit: a. pendahuluan, berisi paling sedikit latar belakang serta maksud dan tujuan; b. pembahasan, berisi paling sedikit kajian aspek perkoperasian, kajian aspek pengelolaan keuangan serta dampak dan mitigasi resiko; dan c. penutup, berisi paling sedikit kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 7

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b berdasarkan perintah Bupati/Wali Kota mengoordinasikan kepada Lurah dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk menyelenggarakan Musbangkel. (2) Hasil Musbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara yang disampaikan Lurah kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. (3) Tata cara pelaksanaan Musbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Ketua Pengurus KKMP menyampaikan usulan Pinjaman kepada Bank dengan melampirkan surat persetujuan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6). (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian kelayakan Pinjaman sesuai dengan ketentuan perbankan atas permohonan Pinjaman yang diajukan KKMP. (3) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui permohonan Pinjaman yang diajukan KKMP, Bupati/Wali Kota menyiapkan surat dukungan penggunaan DAU/DBH sebagai syarat penandatanganan Perjanjian Pinjaman. (4) Penandatanganan untuk surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan penandatangan Perjanjian Pinjaman yang dilakukan antara KKMP dengan Bank. (5) Berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank melakukan penempatan dana Pinjaman pada rekening penerimaan Pinjaman. (6) Surat dukungan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPA BUN melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara.

BAB Kesatu

Persetujuan Pinjaman

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembinaan dan pengawasan Pinjaman dalam rangka pendanaan KKMP pada: a. Provinsi, dilaksanakan oleh: 1. Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, untuk pembinaan dan pengawasan teknis; dan b. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis. (2) Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (3) Pembinaan dan pengawasan Pinjaman dalam rangka pendanaan KKMP dilakukan oleh gubernur untuk Perangkat Daerah provinsi dan Bupati/Wali Kota untuk Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati/Wali Kota terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh inspektorat daerah. (5) Pengawasan umum dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. reviu; b. monitoring; c. evaluasi; d. pemeriksaan; dan e. pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dan huruf c, Gubernur atau Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Pinjaman dalam rangka pendanaan KKMP secara berjenjang yang berisi: a. Perjanjian Pinjaman; b. data ringkasan rencana bisnis; c. pemberian persetujuan pendanaan; d. surat dukungan; e. penyaluran pengembalian angsuran dan bunga sesuai dengan Perjanjian Pinjaman; dan f. informasi lainnya terkait pelaksanaan Pinjaman. (2) Laporan atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Menteri secara elektronik melalui sistem informasi pemerintahan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2025 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 624 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG DUKUNGAN BUPATI/WALIKOTA DALAM PENDANAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH ALUR MEKANISME PERSETUJUAN BUPATI/WALI KOTA, FORMAT SURAT PERSETUJUAN BUPATI/WALI KOTA, FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN, DAN FORMAT SURAT DUKUNGAN I. ALUR MEKANISME PERSETUJUAN BUPATI/WALI KOTA PELAKSANA OUTPUT No TAHAPAN KETUA PENGURUS KKMP BUPATI/ WALI KOTA BUPATI/ WALI KOTA LURAH MELALUI CAMAT BUPATI/ WALI KOTA KETUA PENGURUS KKMP BANK BANK BUPATI/ WALI KOTA PERANGKA T DAERAH 1 Ketua Pengurus KKMP menyiapkan permohonan persetujuan disertai proposal bisnis Permohonan persetujuan disertai proposal bisnis 2 Permohonan persetujuan disertai proposal bisnis disampaikan ke Bupati/Walikota Permohonan persetujuan disertai proposal bisnis 3 Bupati/Walikota memerintahkan TAPD untuk melakukan kajian, hasil kajian berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati/Walikota Rekomendasi dari Kajian Tim 4 Bupati/Walikota memerintahkan Lurah melalui Camat untuk melakukan Musbangkel, hasil dari Musbangkel berupa pertimbangan disampaikan kepada Bupati/Walikota Pertimbangan yang dimuat dalam Berita Acara dari Musbangkel 5 Bupati/Walikota MENETAPKAN surat persetujuan pendanaan Surat Persetujuan Bupati/Wali Kota KKMP berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Kajian dan pertimbangan dari Musbangkel 6 surat persetujuan yang yang dilampirkan hasil rekomendasi dari TAPD dan pertimbangan dari Musbangkel disampaikan Ketua Pengurus KKMP kepada Bank bersama- sama dengan proposal bisnis sebagai syarat permohonan Pinjaman Salinan Surat Persetujuan Bupati/Wali Kota dilampirkan dengan hasil rekomendasi dari Tim Kajian dan pertimbangan dari Musbangkel 7 Bank menerima surat persetujuan dan proposal bisnis, berdasarkan Surat Persetujuan, Bank melakukan penilaian kelayakan Penilaian Kelayakan 8 Dalam hal penilaian kelayakan disetujui, Bank menyiapkan dan melakukan perjanjian Kerjasama dengan KKMP, dan mencairkan dana ke rekening penerimaan Perjanjian Kerjasama antara KKMP dengan Bank 9 Bupati/Wali Kota menandatangani surat dukungan Surat dukungan Bupati/Wali Kota kepada Kemenkeu 10 BPKAD menyampaikan surat dukungan penggunaan DAU/DBH kepada Kemenkeu melalui OMSPAN TKD Surat dukungan Bupati/Wali Kota disampaikan ke Menteri Keuangan II. Format Surat Persetujuan Bupati/Wali Kota ( KOP SURAT ) (1) SURAT PERSETUJUAN DALAM RANGKA PENDANAAN KOPERASI MERAH PUTIH KELURAHAN MERAH PUTIH............... (2) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................................................................. (3) Jabatan : ................................................................................. (4) Alamat : ................................................................................. (5) Dengan ini menyetujui penggunaan DAU/DBH Tahun Anggaran ...... (6) dalam rangka pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih: 1. Nama Koperasi: ..............................................................(7) 2. Alamat Koperasi: ..............................................................(8) 3. Nomor Induk Koperasi: ..............................................................(9) 4. Nomor Rekening Bank atas nama Koperasi: .......................................(10) 5. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Koperasi: ..................................(11) 6. Nomor Induk Berusaha: .............................................................(12) Surat persetujuan ini berlaku untuk tahun anggaran ........ (13) .........................., Tanggal ...........................(14) Meterai 10.000 ..............................(15) .................................(16) Petunjuk Pengisian (1) Diisi Kop Pemerintah Kabupaten/Kota untuk KKMP (2) Diisi nama Kelurahan untuk KKMP (3) Diisi nama lengkap Bupati/Wali Kota untuk KKMP (4) Diisi nama jabatan Bupati/ Wali Kota untuk KKMP (5) Diisi alamat kantor Bupati/Wali Kota untuk KKMP (6) Diisi Tahun Anggaran penggunaan DAU/DBH (7) Diisi nama Koperasi untuk KKMP (8) Diisi alamat Koperasi untuk KKMP (9) Diisi nomor induk Koperasi untuk KKMP (10) Diisi nomor rekening Bank atas nama Koperasi untuk KKMP (11) Diisi nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi untuk KKMP (12) Diisi nomor induk berusaha Koperasi untuk KKMP (13) Diisi tahun anggaran berjalan (14) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan Surat dukungan (15) Diisi tanda tangan Bupati/ Wali Kota untuk KKMP (16) Diisi nama penanda tangan Bupati/ Wali Kota untuk KKMP stempel III. Format Berita Acara Musyawarah Pembangunan Kelurahan KOP KELURAHAN (1) BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN DAU/DBH UNTUK KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH Nomor : …..(2) Pada hari ini …(3), tanggal …(4) bulan …(5) tahun …(6), pukul …(7) bertempat di …(8) Kelurahan …(9) Kecamatan …(10) Kabupaten/Kota …(11), telah diadakan Musbangkel untuk memberikan Pertimbangan Persetujuan Penggunaan DAU/DBH bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta telah mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah daerah di bidang koperasi Kabupaten/Kota …(12). (Nama Pimpinan Rapat) dan (Nama Sekretaris Rapat) yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka Musbangkel dan menyepakati: 1. Bahwa dalam musyawarah ini telah hadir sebanyak …(13) orang, daftar hadir terlampir. 2. Bahwa dalam musyawarah ini telah hadir anggota dari Lembaga Pemberdayaan Musyawarah Kelurahan (LPMK) sebanyak …(14) orang, daftar hadir terlampir. 3. Bahwa agenda acara Rapat Musbangkel untuk memberikan Pertimbangan Persetujuan Penggunaan DAU/DBH untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih termasuk melakukan Pembahasan isi Proposal Bisnis. 4. Bahwa karena acara Rapat ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat MEMUTUSKAN untuk menyetujui Proposal Bisnis Koperasi Kelurahan Merah Putih …(15) Demikian hasil keputusan rapat maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul …(16), dan hasil rapat dapat menjadi pertimbangan selanjutnya. Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat ...............…(17) ...............… (18) (...............…)(19) (...............…)(20) Petunjuk Pengisian (1) Diisi Kop Kelurahan untuk KKMP (2) Diisi nomor Berita Acara pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (3) Diisi nama hari pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (4) Diisi tanggal pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (5) Diisi bulan pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (6) Diisi tahun pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (7) Diisi pukul pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (8) Diisi tempat pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (9) Diisi nama kelurahan pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (10) Diisi nama kecamatan pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (11) Diisi nama Kabupaten/Kota pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (12) Diisi nama Kabupaten/Kota untuk KKMP (13) Diisi peserta Musbangkel untuk KKMP (14) Diisi peserta dari Lembaga Pemberdayaan Musyawarah Kelurahan pada pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (15) Diisi nama Kelurahan untuk KKMP (16) Diisi pukul penutupan pelaksanaan Musbangkel untuk KKMP (17) Diisi tanda tangan pimpinan rapat Musbangkel untuk KKMP (18) Diisi tanda tangan sekretaris rapat Musbangkel untuk KKMP (19) Diisi nama pimpinan rapat Musbangkel untuk KKMP (20) Diisi nama sekretaris rapat Musbangkel untuk KKMP IV. Format Surat Dukungan ( KOP SURAT ) (1) SURAT DUKUNGAN ............... (2) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................................................................. (3) Jabatan : ................................................................................. (4) Alamat : ................................................................................. (5) Dengan ini memberikan Dukungan melalui Kepala KPPN selaku BUN dalam penggunaan DAU/DBH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat dukungan ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Pinjaman .........................., Tanggal ...........................(6) Meterai 10.000 ..............................(7) ................................(8) Petunjuk Pengisian (1) Diisi nama Kabupaten/Kota untuk KKMP (2) Diisi nama jenis Dana yang ditempatkan. (3) Diisi nama lengkap pemberi kuasa (4) Diisi nama jabatan pemberi kuasa Bupati/ Wali Kota untuk KKMP (5) Diisi alamat pemberi kuasa (6) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat dukungan (7) Diisi tanda tangan Bupati/ Wali Kota untuk KKMP (8) Diisi nama penanda tangan Bupati/Wali Kota untuk KKMP MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN stempel

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang DUKUNGAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PENDANAAN KOPERASIKELURAHAN MERAH PUTIH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12