Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

PERMEN Nomor 29 Tahun 2011

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai- nilai Pancasila.

Pasal 9

(1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui: a. penetapan kebijakan upaya-upaya dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; b. mengkoordinasikan Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan c. melakukan koordinasi dengan Kementerian dan lembaga yang akan melaksanakan kegiatan dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai- nilai Pancasila di daerah. (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan melalui: a. mengkaji laporan dari provinsi dan kabupaten/kota; b. mengkoordinasikan bupati/walikota dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; c. mengkoordinasikan instansi vertikal di provinsi dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di provinsi dan kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui: a. penetapan kebijakan teknis upaya-upaya dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kabupaten/kota; b. mengkoordinasikan camat dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan c. mengkoordinasikan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12