Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 3 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Produk Hukum adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian Dalam Negeri. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. UNDANG-UNDANG adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 4. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. 5. PERATURAN PEMERINTAH adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 6. Peraturan adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh PRESIDEN Republik INDONESIA, yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Permendagri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepmendagri adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat MENETAPKAN dan mengikat secara individual dalam lingkup terbatas. 10. Produk Hukum di Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Produk Hukum di Kemendagri adalah peraturan dan keputusan yang ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tugas Kementerian Dalam Negeri. 11. Program Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Propemdagri adalah instrumen perencanaan pembentukan Permendagri yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 12. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kemendagri adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 13. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 14. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kemendagri. 15. Unit Kerja adalah Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kemendagri.

BAB II

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3

Koreksi

Pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. pengesahan/penetapan; dan e. pengundangan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pimpinan Unit Kerja melakukan penyusunan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pimpinan Unit Kerja dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melalui tim kerja yang membidangi peraturan perundang-undangan pada Unit Kerja berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum. (3) Koordinasi dengan Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap materi muatan dan pemenuhan prosedural pembentukan Produk Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penyusunan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai Kemendagri dibentuk tim penyusunan oleh Unit Kerja pemrakarsa. (2) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat yang berasal dari: a. Unit Kerja pemrakarsa; b. Unit Kerja terkait; c. Biro Hukum Sekretariat Jenderal; d. Staf Ahli Menteri; e. akademisi; dan/atau f. pakar. (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan perancang peraturan perundang- undangan dan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan. (4) Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris dalam Tim penyusunan.

Pasal 15

(1) Tim penyusunan yang berasal dari Unit Kerja pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Pimpinan Unit Kerja; b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional utama; c. pejabat administrator atau pejabat fungsional madya; d. pejabat pengawas atau pejabat fungsional muda; e. pejabat fungsional pertama; dan f. pelaksana. (2) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim kerja peraturan perundang- undangan pada Unit Kerja pemrakarsa.

Pasal 16

(1) Pimpinan Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan surat permintaan nama kepada Pimpinan Unit Kerja terkait dan akademisi atau pakar untuk diusulkan sebagai anggota tim penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. (2) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Kerja terkait dan akademisi atau pakar. (3) Penyampaian nama yang diusulkan dari Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pimpinan Unit Kerja; b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional utama; dan/atau c. pejabat administrator atau pejabat fungsional madya. (4) Tim penyusunan yang berasal dari Unit Kerja pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tim yang diusulkan dari Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Kepmendagri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 17

(1) Sekretaris Jenderal menyampaikan surat permintaan nama kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan akademisi atau pakar. (2) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan akademisi atau pakar. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) serta tim yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan akademisi atau pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. melakukan pembahasan dan perumusan terhadap rancangan UNDANG-UNDANG; dan b. melakukan penyusunan rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Kepmendagri yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 18

(1) Pimpinan Unit Kerja dapat melakukan penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG yang tidak tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai program legislasi nasional setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pimpinan Unit Kerja dapat melakukan penyusunan rancangan PERATURAN PEMERINTAH yang tidak tercantum dalam Keputusan mengenai program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pimpinan Unit Kerja dapat melakukan penyusunan rancangan Peraturan yang tidak tercantum dalam Keputusan mengenai program penyusunan Peraturan PRESIDEN setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pimpinan Unit Kerja melakukan penyusunan rancangan Permendagri di luar Propemdagri berdasarkan: a. perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah Propemdagri ditetapkan; b. program legislasi nasional daftar kumulatif terbuka; dan/atau c. tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah Konstitusi. (2) Pimpinan Unit Kerja melakukan penyusunan Produk Hukum di luar Propemdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. (3) Sekretaris Jenderal setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan arahan atas penyusunan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Sekretaris Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan rancangan hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Kepala Biro Hukum untuk dilakukan penyelarasan dan sinkronisasi. (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hard copy dan soft copy dengan materi muatan yang sama. (3) Kepala Biro Hukum dalam melakukan penyelarasan dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Staf Khusus Menteri serta Unit Kerja terkait sesuai kebutuhan penyusunan Produk Hukum. (4) Hasil penyelarasan dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk rancangan Permendagri disampaikan oleh Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan surat permohonan harmonisasi oleh Sekretaris Jenderal kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Hasil penyelarasan dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan Peraturan PRESIDEN disampaikan oleh Kepala Biro Hukum kepada Pimpinan Unit Kerja pemrakarsa guna proses rapat panitia antarkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan Peraturan PRESIDEN yang telah selesai dilakukan proses rapat panitia antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) terlebih dahulu dimintakan paraf kepada setiap 1 (satu) anggota panitia antarkementerian dan antarnonkementerian yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. (2) Rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan Peraturan PRESIDEN yang telah selesai diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Unit Kerja pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum. (3) Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan surat Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan proses harmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Surat permohonan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri atas: a. naskah akademik untuk rancangan UNDANG-UNDANG; b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran; c. Kepmendagri mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; d. rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN yang telah mendapat paraf persetujuan anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sesuai kebutuhan; dan e. izin PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

Menteri menyampaikan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN yang telah diharmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada PRESIDEN.

Pasal 23

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, rancangan Peraturan PRESIDEN, dan rancangan Keputusan yang diprakarsai kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan dimintakan paraf koordinasi kepada Menteri dilakukan proses pencermatan, pembahasan, dan paraf koordinasi oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum, Pimpinan Unit Kerja terkait, Inspektur Jenderal, serta Staf Khusus Menteri. (2) Paraf koordinasi oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum, Pimpinan Unit Kerja terkait, Inspektur Jenderal, serta Staf Khusus Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) hari kerja. (3) Proses pencermatan, pembahasan, dan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Wakil Menteri. (4) Rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, rancangan Peraturan PRESIDEN, dan rancangan Keputusan yang telah selesai dilakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk diparaf koordinasi.

Pasal 24

(1) Pimpinan Unit Kerja dapat menyusun Permendagri di luar Propemdagri selain berdasarkan: a. perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah Propemdagri diberlakukan; b. program legislasi nasional daftar kumulatif terbuka; dan/atau c. tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah Konstitusi, dengan mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal dapat memberikan izin persetujuan atau menolak permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pimpinan Unit Kerja melakukan penyusunan Permendagri setelah mendapat izin persetujuan Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG harus disertai dengan Naskah akademik yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemrakarsa melakukan koordinasi dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Dalam hal rancangan UNDANG-UNDANG merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, Kemendagri menyiapkan daftar inventarisasi masalah rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi tugas pokok kemendagri dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan pengaturan.

Pasal 27

(1) Penyiapan daftar inventarisasi masalah rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Kerja pemrakarsa dengan mengikutsertakan: a. Sekretaris Jenderal; b. Kepala Biro Hukum; c. Unit Kerja terkait lainnya; dan/atau d. Kementerian/lembaga terkait lainnya. (2) Penyampaian daftar inventarisasi masalah rancangan UNDANG-UNDANG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Perencanaan

Pasal 4

Koreksi

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terhadap pembentukan UNDANG-UNDANG dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA mengenai program legislasi nasional. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terhadap pembentukan PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan mengenai program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan sesuai dengan Keputusan mengenai program penyusunan Peraturan PRESIDEN. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dengan menyampaikan surat kepada Pimpinan Unit Kerja untuk memberikan usulan atas rencana penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (2) Usulan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan dikoordinasikan oleh sekretaris Unit Kerja melalui tim kerja yang membidangi peraturan perundang-undangan. (3) Sekretaris Unit Kerja menyampaikan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan Unit Kerja. (4) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rancangan dan pokok pikiran. (5) Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan pengaturan; c. dasar hukum; d. materi yang akan diatur; dan e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 6

(1) Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menugaskan Kepala Biro Hukum untuk melakukan penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kompilasi. (2) Penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat pada bulan Juli.

Pasal 7

(1) Hasil penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kompilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk diusulkan dalam program legislasi nasional, program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, dan program penyusunan Peraturan PRESIDEN. (2) Penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap usulan rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan Peraturan PRESIDEN dilakukan untuk memastikan materi muatan berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian UNDANG-UNDANG atau berdasarkan kewenangan. (3) Menteri menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat merencanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan penggunaan metode omnibus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pimpinan Unit Kerja melakukan perencanaan terhadap rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, rancangan Peraturan yang diprakarsai oleh Kemendagri dengan berpedoman pada: a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai program legislasi nasional untuk rancangan UNDANG-UNDANG. b. Keputusan PRESIDEN mengenai program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH untuk rancangan PERATURAN PEMERINTAH; dan c. Keputusan PRESIDEN mengenai program penyusunan Peraturan untuk rancangan Peraturan PRESIDEN;

BAB 1

Perencanaan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terhadap pembentukan Peraturan Permendagri dilaksanakan sesuai dengan Kepmendagri mengenai Propemdagri. (2) Kepmendagri mengenai Propemdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan Permendagri pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1) Perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dengan menyampaikan surat kepada Pimpinan Unit Kerja untuk memberikan usulan atas rencana penyusunan rancangan Permendagri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (2) Usulan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan dikoordinasikan oleh sekretaris Unit Kerja melalui tim kerja yang membidangi peraturan perundang-undangan. (3) Sekretaris Unit Kerja menyampaikan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan Unit Kerja. (4) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rancangan dan pokok pikiran. (5) Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan pengaturan; c. dasar hukum; d. materi yang akan diatur; dan e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 11

(1) Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) menugaskan Kepala Biro Hukum untuk melakukan penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kompilasi. (2) Penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat pada bulan Oktober. (3) Hasil penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk usulan rancangan Permendagri disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan dengan Kepmendagri tentang Propemdagri. (4) Kepmendagri tentang Propemdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat pada bulan Desember. (5) Kepmendagri tentang Propemdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) MENETAPKAN jangka waktu penyelesaian 1 (satu) tahun. (6) Kepmendagri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 12

Pimpinan Unit Kerja melakukan perencanaan rancangan Permendagri berpedoman pada Kepmendagri mengenai Propemdagri.

BAB 2

Perencanaan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pimpinan Unit Kerja melakukan perencanaan rancangan Permendagri berpedoman pada Kepmendagri mengenai Propemdagri.

BAB Ketiga

Penyusunan

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Menteri menyampaikan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN yang telah diharmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada PRESIDEN.

Pasal 23

Pasal 24

BAB 1

Pengesahan/Penetapan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan Rancangan Peraturan PRESIDEN

Pasal 29

Koreksi

(1) Berdasarkan dokumen hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan Peraturan PRESIDEN, Kepala Biro Hukum mengajukan usulan permohonan penetapan rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan Peraturan PRESIDEN kepada Sekretaris Jenderal. (2) Berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal mengajukan usulan permohonan penetapan rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan Peraturan PRESIDEN kepada Menteri. (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetujui oleh Menteri, Menteri menyampaikan permohonan penetapan rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan Peraturan kepada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

Pengesahan/Penetapan terhadap UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Rancangan Permendagri yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) dilakukan proses penetapan oleh Menteri. (2) Rancangan Permendagri yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Kepala Biro Hukum. (3) Proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas rancangan Permendagri yang telah dicetak pada kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terlebih dahulu proses paraf koordinasi oleh: a. Unit Kerja Pemrakarsa; b. Kepala Biro Hukum; c. Inspektur Jenderal; d. Staf Khusus Menteri; dan e. Sekretaris Jenderal. (4) Proses paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan surat permohonan paraf koordinasi kepada Pimpinan Unit Kerja Pemrakarsa melalui Sekretaris Unit Kerja. (6) Unit Kerja Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas Pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama pemrakarsa, dan Sekretaris Unit Kerja Pemrakarsa. (7) Paraf koordinasi oleh Unit Kerja Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada setiap halaman di bagian kanan bawah rancangan Permendagri.

Pasal 32

(1) Sekretaris Unit Kerja Pemrakarsa setelah paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (5) menyampaikan rancangan Permendagri kepada Kepala Biro Hukum untuk diparaf koordinasi. (2) Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Rancangan Permendagri kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk diparaf koordinasi oleh Inspektur Jenderal. (3) Rancangan Permendagri yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Biro Hukum kepada Menteri untuk penetapan. (4) Penyampaian oleh Kepala Biro Hukum kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sekretaris Jenderal dan Staf Khusus Menteri.

BAB 2

Penetapan Rancangan Peraturan Menteri

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

BAB III

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SELAIN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 37

Koreksi

(1) Pimpinan unit kerja yang dikoordinasikan oleh sekretaris unit kerja melalui tim kerja yang membidangi peraturan perundang-undangan dapat menyusun: a. Keputusan PRESIDEN; dan b. Keputusan Menteri. (2) Sekretaris Unit Kerja menyampaikan rancangan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan pokok pikiran paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. dasar hukum; d. materi yang akan ditetapkan; dan e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain. (3) Pimpinan unit kerja menyampaikan rancangan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 38

(1) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro hukum melaksanakan sinkronisasi terhadap rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dengan melibatkan unit kerja terkait. (2) Sinkronisasi oleh Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar jangka waktu penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan finalisasi untuk selanjutnya dapat dicetak pada kertas bertanda khusus dengan rangkap 4 (empat). (4) Verifikasi dan finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian materi muatan rancangan keputusan PRESIDEN dan rancangan keputusan Menteri dengan peraturan perundang- undangan. (5) Rancangan yang dicetak pada kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah dibubuhkan paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum disampaikan kepada Sekretaris Unit Kerja pemrakarsa untuk diparaf koordinasi Unit Kerja Pemrakarsa. (6) Paraf koordinasi oleh Unit Kerja pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada setiap halaman di bagian kanan bawah rancangan oleh pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama pemrakarsa, dan Sekretaris Unit Kerja pemrakarsa. (7) Paraf koordinasi oleh Unit Kerja pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya penyampaian dari Kepala Biro Hukum. (8) Sekretaris Unit Kerja pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Biro Hukum. (9) Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan rancangan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk diparaf koordinasi oleh Inspektur Jenderal. (10) Rancangan yang telah diparaf koordinasi oleh Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Kepala Biro Hukum kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan Staf Khusus Menteri.

Pasal 39

Rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (10) terhadap keputusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk proses penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (10) terhadap keputusan Menteri disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan penetapan. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan nomor dan autentikasi oleh Kepala Biro Hukum kepada Kepala Biro Umum. (3) Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keputusan Menteri yang telah diberikan nomor dan diautentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Unit Kerja. (4) Sekretaris Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membuat petikan atas bagian yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pihak berkepentingan. (5) Sekretaris Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat tembusan kepada pejabat terkait.

BAB IV

SATU NASKAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 41

Koreksi

(1) Peraturan Perundang-undangan yang bersifat perubahan prakarsa Kemendagri disusun dalam 1 (satu) naskah. (2) Peraturan Perundang-undangan yang disusun dalam satu naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, dan Peraturan Menteri setelah ditetapkan.

Pasal 42

Koreksi

(1) UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun dalam 1 (satu) naskah oleh Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja pemrakarsa bersama dengan tim kerja yang membidangi Peraturan Perundang-undangan. (2) Rancangan perubahan Peraturan Menteri sebelum ditetapkan, disusun dalam 1 (satu) naskah oleh Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja pemrakarsa bersama dengan tim kerja yang membidangi Peraturan Perundang- undangan. (3) Tata cara penyusunan dalam 1 (satu) naskah yaitu: a. pimpinan tinggi pratama pada Unit Kerja pemrakarsa bersama dengan tim kerja yang membidangi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan penyusunan dalam 1 (satu) naskah Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan perubahan; b. sekretaris Unit Kerja menyampaikan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan perubahan bersama dengan hasil penyusunan dalam 1 (satu) naskah kepada Kepala Biro Hukum; c. penyusunan dalam 1 (satu) naskah selanjutnya dicetak oleh Biro Hukum di atas kertas dalam 1 (satu) rangkap dan 2 (dua) rangkap dicetak pada kertas folio; d. Pimpinan Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan 1 (satu) naskah yang telah dicetak pada kertas bertanda khusus kepada Sekretaris Jenderal untuk ditandatangani atas nama Menteri; e. dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan, naskah ditandatangani oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Jenderal atas nama Menteri; dan f. penyusunan dalam 1 (satu) naskah yang telah dicetak pada kertas bertanda khusus dan telah ditandatangani disimpan oleh Biro Hukum dan naskah yang di cetak pada kertas folio disimpan oleh tim kerja yang membidangi Peraturan Perundang- undangan Unit Kerja serta Unit Kerja pemrakarsa. (4) Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang disusun dalam 1 (satu) naskah diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan ukuran huruf 12 (dua belas), pada kertas folio. (5) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dalam 1 (satu) naskah dimuat dalam website jdih.kemendagri.go.id (6) Bagian yang membidangi Peraturan Perundang- undangan Biro Hukum dan bagian yang membidangi Peraturan Perundang-undangan Unit Kerja pemrakarsa dapat mengalokasikan anggaran pencetakan penyusunan dalam 1 (satu) naskah.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kelima

Pasal 33

BAB 1

Pasal 33