Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian atau Lembaga pemerintah non-kementerian, badan hukum INDONESIA, dan/atau organisasi perangkat daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian berupa jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f bagi Pengguna: a. instansi pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, koperasi, usaha mikro dan kecil dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan b. operator telekomunikasi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Selain Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 5

Koreksi

Ketentuan mengenai jenis dan besaran tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian berupa jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan berdasarkan pertimbangan tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan sosial. (2) Penyelenggaraan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan: a. melaksanakan program nasional; dan b. menerima penugasan langsung oleh pemerintah.

Pasal 7

Koreksi

Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas penyelenggaraan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tata cara: a. Pengguna mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a minimal memuat: 1. nama Pengguna; 2. nama pimpinan Pengguna; 3. jabatan; 4. alamat Pengguna; 5. nomor dan tanggal perjanjian kerja sama; 6. jenis jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dimohonkan; dan 7. alasan/justifikasi permohonan. c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pimpinan Pengguna atau pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama. d. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas: 1. dokumen penugasan yang menunjukan bahwa Pengguna menjadi pelaksana kegiatan sosial yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 2. data atau NIK penduduk yang mendapatkan bantuan dalam kegiatan sosial.

Pasal 8

Koreksi

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada Pengguna atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Pemberian persetujuan atau penolakan dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan dokumen persyaratan. (3) Pemberian persetujuan atau penolakan disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 (satu) bulan setelah pengajuan surat permohonan dan dokumen persyaratan diterima.

Pasal 9

Koreksi

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetujui, pemberian tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dilakukan melalui pemberian kuota sesuai dengan jumlah data atau NIK penduduk yang mendapatkan bantuan dalam kegiatan sosial.

Pasal 10

Koreksi

Ketentuan mengenai alur proses dan petunjuk teknis persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 8 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2025 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 108 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI JENIS DAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU YANG BERASAL DARI JASA PELAYANAN AKSES PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERTIMBANGAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BESARAN TARIF Kegiatan Sosial Pemadanan data dan dokumen kependudukan Rp0,00 Verifikasi data kependudukan berbasis web Rp0,00 Akses data agregat penduduk Rp0,00 Buku cetakan data agregat penduduk Rp0,00 Verifikasi data kependudukan melalui Blanko KTP-el Rp0,00 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAIDENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENISPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADAKEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11