Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONALPADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERMEN Nomor 5 Tahun 2025

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri melakukan Pembinaan dan Pengawasan kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam laporan kinerja sesuai format dan indikator laporan kinerja Program Strategis Nasional. (2) Format dan indikator laporan kinerja Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Laporan kinerja Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada tahun anggaran berkenaan setiap: a. bulan Juni untuk kinerja semester pertama; dan b. bulan Januari untuk kinerja semester kedua. (4) Laporan kinerja Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Pasal 5

(1) Laporan Kinerja Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk: a. menilai capaian kinerja program strategis nasional di daerah; dan b. meningkatkan kualitas kinerja program strategis nasional di daerah. (2) Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Menteri dalam melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk tim evaluasi nasional. (2) Tim evaluasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Kementerian; dan b. kementerian/lembaga terkait. (3) Pembentukan tim evaluasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1) Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan: a. analisis dan kajian atas Laporan Kinerja Program Strategis Nasional; dan b. penghitungan dan penilaian kinerja Program Strategis Nasional berdasarkan indikator yang telah ditentukan. (2) Penghitungan dan penilaian kinerja Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui sistem informasi elektronik secara daring. (3) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim evaluasi nasional pada forum evaluasi Program Strategis Nasional. (4) Forum evaluasi Program Strategis Nasional wajib dihadiri oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (5) Forum evaluasi Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dalam tahun berjalan secara tatap muka.

Pasal 8

(1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menugaskan aparat pengawas internal pemerintah bersama dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian untuk melakukan evaluasi kinerja Program Strategis Nasional pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. terdapat ketidaksesuaian data pada Laporan Kinerja Program Strategis Nasional yang dilaporkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau b. terdapat ketidakpatuhan kinerja Program Strategis Nasional sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Hasil evaluasi kinerja Program Strategis Nasional digunakan oleh pemerintah pusat sebagai dasar perbaikan kinerja target pencapaian program strategis nasional kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONALPADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11