Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

PERMEN Nomor 9 Tahun 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Papua adalah daerah yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Provinsi Papua Barat adalah daerah yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Otonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Otsus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat setempat. 4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 5. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 6. Gubernur Papua adalah Kepala Daerah Provinsi Papua yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Papua. 7. Gubernur Papua Barat adalah Kepala Daerah Provinsi Papua Barat yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Papua Barat. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua. 9. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat. 10. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan atas penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG bidang Otonomi Khusus Papua, yang berkedudukan di masing- masing Ibukota Provinsi. 11. Perangkat Daerah Provinsi Papua adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua. 12. Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua Barat. 13. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Pasal- Pasal tertentu dalam UNDANG-UNDANG Bidang Otonomi Khusus Papua. 14. Perdasi Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri. 18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN, JENIS, DAN KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Koreksi

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perdasi. (2) Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. (4) Menteri menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perdasi kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Perdasi. (5) Dalam hal Menteri menyetujui seluruhnya atas Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur mengundangkan Perdasi dalam Lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri tidak memberikan jawaban, Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan. (7) Dalam hal Menteri menyetujui dengan perintah perbaikan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perdasi tersebut harus disempurnakan oleh Gubernur bersama dengan DPRP/DPRPB sebelum diundangkan. (8) Dalam hal Gubernur mengundangkan Perdasi yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri atau mengundangkan Perdasi yang tidak disempurnakan oleh Gubernur bersama DPRP/DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri membatalkan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRP; c. Sekretariat DPRPB; d. Sekretariat MRP Provinsi Papua; e. Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat; f. Inspektorat; g. dinas; dan h. badan.

Pasal 6

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, karakteristik, dan kekhususan Daerah Otonomi Khusus dengan memperhatikan pedoman nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri dan Menteri terkait.

Pasal 7

(1) Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dengan variabel: a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). (2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator: a. jumlah penduduk; b. luas wilayah; dan c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. (4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRP, Sekretariat DPRPB, Inspektorat, Dinas, dan Badan dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. (2) Tipe Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRP, Sekretariat DPRPB, Inspektorat, Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar; b. tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang; dan c. tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil. (3) Dalam hal Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRP, Sekretariat DPRPB, Inspektorat, Dinas atau Badan memiliki total skor lebih dari 800 (delapan ratus) maka diwadahi dalam Perangkat Daerah Tipe A. (4) Dalam hal Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRP, sekretariat DPRPB, Inspektorat, Dinas atau Badan memiliki total skor dari 601 (enam ratus satu) sampai dengan 800 (delapan ratus) maka diwadahi dalam Perangkat Daerah Tipe B. (5) Dalam hal Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRP, Sekretariat DPRPB, Inspektorat, Dinas atau Badan memiliki total skor dari 401 (empat ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus) maka diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C. (6) Dalam hal Dinas atau Badan memiliki total skor lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) maka diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat Bidang. (7) Dalam hal Dinas atau Badan memiliki total skor kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus) maka diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang.

BAB Ketiga

Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Koreksi

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRP, Sekretariat DPRPB, Inspektorat, Dinas dan Badan yang berlaku bagi daerah lain berlaku juga bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 10

Koreksi

(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur. (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 11

(1) Sekretariat DPRP dipimpin oleh Sekretaris DPRP yang secara teknis operasional berada di bawah pimpinan DPRP dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRP dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRP, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRP dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Sekretariat DPRPB dipimpin oleh Sekretaris DPRPB yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRPB dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRPB, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRPB dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Sekretariat MRP Provinsi Papua dipimpin oleh Sekretaris MRP yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MRP Provinsi Papua dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat MRP Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MRP, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MRP dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

(1) Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat dipimpin oleh Sekretaris MRP yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MRP Provinsi Papua Barat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MRP, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MRP dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

(1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

BAB Kedelapan

Dinas

Pasal 16

Koreksi

(1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, meliputi: a. urusan pemerintahan wajib, terdiri atas: 1. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan f) sosial. 2. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olah raga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan. b. Urusan Pemerintahan pilihan, terdiri atas: 1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumber daya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi.

Pasal 17

(1) Urusan Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak memenuhi persyaratan untuk dibentuk Dinas sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan Dinas lain. (2) Penyelenggaraan beberapa Urusan Pemerintahan yang serumpun dapat digabung dalam 1 (satu) Dinas berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan Urusan Pemerintahan tersebut. (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan, meliputi: a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata; b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa/kampung; c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja; e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan g. perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 18

(1) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh: a. Dinas yang menyelenggarakan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; b. Dinas yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran; dan c. Badan yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana. (2) Dinas yang menyelenggarakan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 20

(1) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian pada Provinsi Papua dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Dinas sesuai kebutuhan yang berdasarkan pertimbangan karakteristik geografis dan potensi daerah, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan daerah. (2) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian pada Provinsi Papua Barat dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan karakteristik geografis dan potensi daerah, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan daerah.

BAB 1

Umum

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 20

Pasal 21

(1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan. (4) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah. (5) Direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Fungsional Dokter/Dokter Gigi yang diberikan tugas tambahan. (6) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesembilan

Badan

Pasal 22

Koreksi

(1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian; d. pendidikan dan pelatihan; dan e. penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

(1) Suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Badan sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan Badan lain. (2) Penyelenggaraan beberapa fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang serumpun dapat digabung dalam 1 (satu) Badan yang berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut. (3) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi: a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan. (4) Dalam hal perhitungan nilai variabel Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) Badan Tipe B, dan apabila memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) Badan Tipe A. (5) Khusus untuk fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dapat ditambah 1 (satu) Bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan penanganan pengelolaan dana transfer otonomi khusus, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan daerah. (6) Khusus untuk fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dapat ditambah 1 (satu) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan kekhususan daerah Otonomi Khusus, beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB 1

Umum

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

(1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur. (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 25

Koreksi

(1) Sekretariat Daerah terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten. (2) Masing-masing asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro. (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian. (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 26

Koreksi

(1) Di antara Biro yang dibentuk pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) pada Provinsi Papua terdapat Biro yang mewadahi pelaksanaan fungsi pengelolaan perbatasan dan kerjasama luar negeri, dan Biro yang mewadahi pelaksanakan fungsi unit layanan pengadaan barang/jasa. (2) Berdasarkan pertimbangan kekhususan daerah, beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan daerah, jumlah Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat ditambah 1 (satu) Biro yang menangani koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus. (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi asisten yang membidangi pemerintahan.

Pasal 27

(1) Untuk mendukung pelayanan terhadap Anggota DPRP yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan, jumlah Bagian pada Sekretariat DPRP dapat ditambah 1 (satu) Bagian lebih banyak dari tipelogi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 28

(1) Untuk mendukung pelayanan terhadap Anggota DPRPB yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan, jumlah Bagian pada Sekretariat DPRPB dapat ditambah 1 (satu) Bagian lebih banyak dari tipelogi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 29

(1) Sekretariat MRP Provinsi Papua terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Pasal 30

(1) Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Pasal 31

(1) Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Subbagian. (3) Inspektorat Daerah Provinsi Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) Subbagian.

Pasal 32

(1) Dinas Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 33

(1) Dinas Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 34

(1) Dinas Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) Bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 35

(1) Pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan dapat dibentuk Cabang Dinas dengan wilayah kerja satu Kabupaten/Kota atau beberapa Kabupaten/Kota. (2) Pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan yang telah dibentuk Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Bidang tersebut dapat dibentuk Seksi paling banyak 2 (dua) Seksi. (3) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Cabang Dinas Kelas A dan Cabang Dinas Kelas B. (4) Susunan organisasi dan tata kerja cabang dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan satuan pendidikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Badan Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Pasal 38

(1) Badan Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Pasal 39

(1) Badan Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) Bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Pasal 40

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

BAB Ketujuh

Pasal 15

BAB Kedelapan

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

BAB Kesembilan

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35