Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

PERMEN Nomor 6 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 2. Petugas Protokol adalah pegawai yang diberikan tugas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Keprotokolan di lingkungan Kementerian. 3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Kementerian dalam melaksanakan fungsi dan tugas tertentu dan dihadiri oleh Menteri, wakil Menteri, dan pejabat Kementerian. 4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam UNDANG-UNDANG. 5. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 6. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah. 7. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi. 8. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi. 9. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi. 10. Pejabat Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai aparatur sipil negara, memimpin, dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. 11. Pejabat Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai aparatur sipil negara, memimpin, dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. 12. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Keprotokolan di Kementerian dilaksanakan terhadap Acara Resmi yang dihadiri oleh Menteri/wakil Menteri dan pejabat pimpinan tinggi madya. (2) Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tata Tempat; b. Tata Upacara; c. Tata Penghormatan; d. tata pakaian; dan e. pengaturan kunjungan. (3) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. upacara; dan b. acara lainnya yang disesuaikan dengan arahan Menteri dan/atau wakil Menteri. (4) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi tertentu yang mengakibatkan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Acara Resmi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan kepada: a. Menteri; b. wakil Menteri; c. tamu Menteri/Kementerian; dan d. pejabat pimpinan tinggi madya. (2) Tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Pejabat Pemerintahan; b. anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; c. pejabat daerah; d. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; e. Tokoh Masyarakat Tertentu; dan/atau f. tamu Menteri/Kementerian lainnya. (3) Penyelenggaraan Keprotokolan yang diberlakukan kepada Menteri, wakil Menteri, dan/atau tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c serta pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan sekretariat jenderal dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan urusan Keprotokolan Kementerian pada sekretariat jenderal. (4) Penyelenggaraan Keprotokolan yang diberlakukan kepada pimpinan unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya selain pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan sekretariat jenderal dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang umum pada unit kerja eselon I.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat atau Petugas Protokol yang terdiri atas: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan urusan Keprotokolan Kementerian pada sekretariat jenderal; b. Pejabat Administrator yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Keprotokolan Kementerian pada sekretariat jenderal; c. Pejabat Pengawas yang mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan Keprotokolan Kementerian pada sekretariat jenderal; dan d. pelaksana unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan urusan Keprotokolan Kementerian pada sekretariat jenderal.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 5

Koreksi

(1) Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi: a. Menteri; b. wakil Menteri; c. tamu Menteri/Kementerian; dan/atau d. pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. (2) Tata Tempat bagi tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan jabatan/kedudukannya.

Pasal 6

Koreksi

(1) Menteri, wakil Menteri, tamu Menteri/Kementerian, dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat didampingi suami atau istri. (2) Tata Tempat bagi suami atau istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. berdasarkan jabatan/kedudukan; b. berdasarkan pengelompokan jenis kelamin; dan c. berdasarkan jabatan/kedudukan dan jenis kelamin. (3) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi pejabat yang berada di sisi kanan, suami/istri berada di sisi kanan pejabat; b. bagi pejabat yang berada di sisi kiri, suami/istri berada di sisi kiri pejabat; dan c. dalam hal Tata Tempat tidak terbagi dalam 2 (dua) sisi, Tata Tempat diurut dari tengah ke kanan dan dari tengah ke kiri. (4) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: a. pria berada di sisi kanan; dan b. wanita berada di sisi kiri. (5) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan memperhatikan posisi pejabat dan pasangan yang selalu berdampingan dan orang yang duduk di sisi berikutnya dimulai dengan orang dengan jenis kelamin yang sama.

Pasal 7

(1) Dalam hal tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berhalangan hadir, Tata Tempat sesuai dengan jabatan pejabat yang mewakili. (2) Dalam hal pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran penting atau terlibat secara langsung dalam pelaksanaan acara, pejabat yang mewakili dapat diberikan prioritas dalam penyusunan Tata Tempat.

Pasal 8

Urutan Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tingkat jabatan/kedudukan dengan memperhatikan pihak penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah.

Pasal 9

Rincian pelaksanaan Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

BAB X

Pasal 20

Pasal 21

BAB I

BAB II

BAB V

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V