Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2024 tentang STATUTA POLITEKNIK NEGERI AMBON

(1) Polnam berkedudukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. (2) Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan dari Politeknik Universitas Pattimura Ambon yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, tanggal 26 Juni 1982. (3) Politeknik Universitas Pattimura Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan proses perkuliahan pertama kali pada tanggal 5 Oktober 1987. (4) Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ambon, tanggal 12 Juni 1998. (5) Setiap tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai dies natalis Polnam.

(1) Polnam memiliki lambang, bendera, mars, himne, busana akademik, dan busana almamater. (2) Ketentuan mengenai lambang, bendera, mars, himne, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tata cara penggunaan lambang, bendera, mars, himne, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Polnam menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Polnam menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik. (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap. (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai.

Pelaksanaan proses pembelajaran di Polnam dilaksanakan dengan sistem kredit semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap Program Studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa tempuh kurikulum tiap jenjang pendidikan.

(1) Polnam menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berasal dari warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain menerima Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polnam dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Polnam mengalokasikan penerimaan calon Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kondisi tertentu meliputi: a. warga yang memiliki potensi akademik tinggi dan berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi; b. penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana; dan/atau c. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma di Polnam. (2) Selain bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polnam dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma. (3) Penggunaan bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.

(1) Polnam melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. (3) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kemampuan kerja, hasil kerja, laporan, partisipasi, dan/atau bentuk penilaian lainnya.

(1) Kelulusan pada suatu jenjang pendidikan ditetapkan jika telah menempuh beban belajar dan memenuhi capaian pembelajaran program studi. (2) Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikukuhkan dalam wisuda.

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, tahun akademik, kalender akademik, kurikulum, penerimaan Mahasiswa baru, penerimaan Mahasiswa pindahan, alokasi Mahasiswa, penilaian proses dan hasil belajar, kelulusan pada suatu jenjang pendidikan, dan wisuda ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Polnam menyelenggarakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan/atau jabatan fungsional lainnya serta dapat melibatkan praktisi dan/atau profesi. (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah dan etika keilmuan. (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.

(1) Hasil penelitian wajib didokumentasikan dan disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan penelitian dan penyebaran hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Polnam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan/atau jabatan fungsional lainnya serta dapat melibatkan praktisi dan/atau profesi. (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. (4) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Polnam dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.

(1) Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib didokumentasikan dan disebarluaskan. (2) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak yang mudah diakses oleh masyarakat. (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (4) Pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan hak atas kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata laksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Polnam memiliki kode etik dan etika akademik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kode etik Dosen; b. kode etik Mahasiswa; dan c. kode etik Tenaga Kependidikan. (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan Tridharma di dalam maupun di luar Polnam. (7) Pelanggaran kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, Kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.

(1) Kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik serta sanksi ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. (2) Kode etik Tenaga Kependidikan dan sanksi ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Polnam mengupayakan, menjunjung tinggi, dan menjamin hak Sivitas Akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sepanjang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.

(1) Sivitas Akademika dapat mempergunakan sumber daya Polnam dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan oleh Sivitas Akademika, harus: a. meningkatkan mutu akademik di lingkungan Polnam; b. bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, etika akademik serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik, Polnam dapat mengundang tenaga ahli dari dalam dan luar Polnam untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.

Tata Laksana kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

(1) Polnam dapat memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Polnam dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Polnam dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dinilai mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik yang berkontribusi bagi Polnam, bangsa, dan negara. (2) Polnam dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Mahasiswa berhak: a. mengikuti proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Polnam; b. memanfaatkan sumber daya Polnam dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan c. mengikuti kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Polnam. (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban: a. mematuhi semua peraturan dan kode etik yang berlaku di Polnam; b. menjaga kewibawaan dan nama baik Polnam; dan c. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional. (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi.

Tata laksana hak, kewajiban, dan sanksi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

(1) Mahasiswa Polnam dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa. (2) Tata laksana kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Alumni Polnam merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Polnam. (2) Alumni Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang disebut ikatan alumni Polnam. (3) Organisasi alumni Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wadah dan wahana yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Polnam, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja. (4) Struktur organisasi dan tata kerja organisasi alumni diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni Polnam.

(1) Polnam menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Polnam menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik. (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap. (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai.

Pelaksanaan proses pembelajaran di Polnam dilaksanakan dengan sistem kredit semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap Program Studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa tempuh kurikulum tiap jenjang pendidikan.

(1) Polnam menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berasal dari warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain menerima Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polnam dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Polnam mengalokasikan penerimaan calon Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kondisi tertentu meliputi: a. warga yang memiliki potensi akademik tinggi dan berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi; b. penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana; dan/atau c. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma di Polnam. (2) Selain bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polnam dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma. (3) Penggunaan bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.

(1) Polnam melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. (3) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kemampuan kerja, hasil kerja, laporan, partisipasi, dan/atau bentuk penilaian lainnya.

(1) Kelulusan pada suatu jenjang pendidikan ditetapkan jika telah menempuh beban belajar dan memenuhi capaian pembelajaran program studi. (2) Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikukuhkan dalam wisuda.

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, tahun akademik, kalender akademik, kurikulum, penerimaan Mahasiswa baru, penerimaan Mahasiswa pindahan, alokasi Mahasiswa, penilaian proses dan hasil belajar, kelulusan pada suatu jenjang pendidikan, dan wisuda ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Polnam menyelenggarakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan/atau jabatan fungsional lainnya serta dapat melibatkan praktisi dan/atau profesi. (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah dan etika keilmuan. (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.

(1) Hasil penelitian wajib didokumentasikan dan disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan penelitian dan penyebaran hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Polnam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan/atau jabatan fungsional lainnya serta dapat melibatkan praktisi dan/atau profesi. (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. (4) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Polnam dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.

(1) Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib didokumentasikan dan disebarluaskan. (2) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak yang mudah diakses oleh masyarakat. (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (4) Pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan hak atas kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata laksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Polnam memiliki kode etik dan etika akademik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kode etik Dosen; b. kode etik Mahasiswa; dan c. kode etik Tenaga Kependidikan. (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan Tridharma di dalam maupun di luar Polnam. (7) Pelanggaran kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, Kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.

(1) Kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik serta sanksi ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. (2) Kode etik Tenaga Kependidikan dan sanksi ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Polnam mengupayakan, menjunjung tinggi, dan menjamin hak Sivitas Akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sepanjang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.

(1) Sivitas Akademika dapat mempergunakan sumber daya Polnam dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan oleh Sivitas Akademika, harus: a. meningkatkan mutu akademik di lingkungan Polnam; b. bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, etika akademik serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik, Polnam dapat mengundang tenaga ahli dari dalam dan luar Polnam untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.

Tata Laksana kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

(1) Polnam dapat memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Polnam dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Polnam dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dinilai mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik yang berkontribusi bagi Polnam, bangsa, dan negara. (2) Polnam dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Mahasiswa berhak: a. mengikuti proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Polnam; b. memanfaatkan sumber daya Polnam dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan c. mengikuti kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Polnam. (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban: a. mematuhi semua peraturan dan kode etik yang berlaku di Polnam; b. menjaga kewibawaan dan nama baik Polnam; dan c. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional. (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi.

Tata laksana hak, kewajiban, dan sanksi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

(1) Mahasiswa Polnam dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa. (2) Tata laksana kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Alumni Polnam merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Polnam. (2) Alumni Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang disebut ikatan alumni Polnam. (3) Organisasi alumni Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wadah dan wahana yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Polnam, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja. (4) Struktur organisasi dan tata kerja organisasi alumni diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni Polnam.

(1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan. (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. taat asas; b. akuntabel; c. transparan; d. objektivitas; e. jujur; dan f. pembinaan. (4) Unsur sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam terdiri dari: a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian. (5) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam terdiri atas bidang: a. akuntansi/keuangan; b. manajemen sumber daya manusia; c. manajemen aset; d. hukum; dan e. ketatalaksanaan. (6) Hasil pengawasan diserahkan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti. (7) Prosedur operasional mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Polnam memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen Polnam diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Polnam memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan, pembinaan, pemberhentian, dan pengembangan Tenaga Kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Polnam merupakan fasilitas utama dan penunjang yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sarana dan prasarana pada Polnam dapat dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

Organisasi Polnam terdiri atas: a. senat; b. pemimpin; c. satuan pengawas internal; dan d. dewan penyantun.

Organisasi Polnam terdiri atas: a. senat; b. pemimpin; c. satuan pengawas internal; dan d. dewan penyantun.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik Sivitas Akademika; b. melakukan pengawasan terhadap: 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika; 2. penerapan ketentuan akademik; 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5. pelaksanaan tata tertib akademik; 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; d. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan Program Studi; e. memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan guru besar; dan g. memberi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

(1) Susunan keanggotaan senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Ketua dan sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota senat yang berasal dari wakil Dosen. (3) Keanggotaan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

(1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan komisi atau sebutan lain ditetapkan oleh ketua senat.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya senat menyelenggarakan rapat atau sidang. (2) Tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang senat diatur dengan peraturan senat.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik Sivitas Akademika; b. melakukan pengawasan terhadap: 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika; 2. penerapan ketentuan akademik; 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5. pelaksanaan tata tertib akademik; 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; d. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan Program Studi; e. memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan guru besar; dan g. memberi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

(1) Susunan keanggotaan senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Ketua dan sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota senat yang berasal dari wakil Dosen. (3) Keanggotaan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

(1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan komisi atau sebutan lain ditetapkan oleh ketua senat.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya senat menyelenggarakan rapat atau sidang. (2) Tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang senat diatur dengan peraturan senat.

(1) Direktur merupakan pemimpin Polnam. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: a. wakil Direktur; dan b. unsur organisasi di bawah pemimpin.

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi; b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan e. pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.

(1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 huruf a terdiri atas: a. wakil Direktur bidang akademik; b. wakil Direktur bidang keuangan dan umum; dan c. wakil Direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(1) Wakil Direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Wakil Direktur bidang keuangan dan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum. (3) Wakil Direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

(1) Unsur organisasi di bawah pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pelaksana akademik; b. pelaksana administrasi; c. penjaminan mutu; dan d. penunjang akademik. (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. jurusan; dan b. pusat yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh bagian. (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pusat yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu. (5) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

(1) Direktur merupakan pemimpin Polnam. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: a. wakil Direktur; dan b. unsur organisasi di bawah pemimpin.

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi; b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan e. pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.

(1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 huruf a terdiri atas: a. wakil Direktur bidang akademik; b. wakil Direktur bidang keuangan dan umum; dan c. wakil Direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(1) Wakil Direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Wakil Direktur bidang keuangan dan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum. (3) Wakil Direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

(1) Unsur organisasi di bawah pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pelaksana akademik; b. pelaksana administrasi; c. penjaminan mutu; dan d. penunjang akademik. (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. jurusan; dan b. pusat yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh bagian. (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pusat yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu. (5) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

(1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pengawas internal mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. MENETAPKAN prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik; b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik; c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pengawas internal memberikan laporan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

(1) Anggota satuan pengawas internal berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di lingkungan Polnam berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian di bidang: a. akuntansi atau keuangan; b. manajemen sumber daya manusia; c. manajemen aset; d. hukum; dan e. ketatalaksanaan. (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota satuan pengawas internal meliputi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. pendidikan paling rendah Diploma Tiga; d. mempunyai moral yang baik, integritas dan komitmen yang tinggi; e. berstatus Aparatur Sipil Negara; f. sehat jasmani dan rohani; g. belum memasuki usia: 1. 65 (enam puluh lima) tahun untuk Dosen professor; 2. 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen nonprofesor; dan 3. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan. h. tidak sedang merangkap jabatan struktural atau tugas tambahan di lingkungan Polnam; dan i. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

(1) Susunan keanggotaan satuan pengawas internal terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Masa jabatan anggota satuan pengawas internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (3) Ketua, sekretaris, dan anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (4) Tata cara pemilihan anggota satuan pengawas internal ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pengawas internal mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. MENETAPKAN prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik; b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik; c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pengawas internal memberikan laporan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

(1) Anggota satuan pengawas internal berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di lingkungan Polnam berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian di bidang: a. akuntansi atau keuangan; b. manajemen sumber daya manusia; c. manajemen aset; d. hukum; dan e. ketatalaksanaan. (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota satuan pengawas internal meliputi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. pendidikan paling rendah Diploma Tiga; d. mempunyai moral yang baik, integritas dan komitmen yang tinggi; e. berstatus Aparatur Sipil Negara; f. sehat jasmani dan rohani; g. belum memasuki usia: 1. 65 (enam puluh lima) tahun untuk Dosen professor; 2. 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen nonprofesor; dan 3. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan. h. tidak sedang merangkap jabatan struktural atau tugas tambahan di lingkungan Polnam; dan i. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

(1) Susunan keanggotaan satuan pengawas internal terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Masa jabatan anggota satuan pengawas internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (3) Ketua, sekretaris, dan anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (4) Tata cara pemilihan anggota satuan pengawas internal ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d menjalankan fungsi: a. memberikan pertimbangan nonakademik; dan b. membantu pengembangan Polnam. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik; b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik; c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polnam; dan d. merumuskan saran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri dalam pengembangan Polnam.

(1) Susunan keanggotaan dewan penyantun terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota (2) Anggota dewan penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur: a. pemerintah daerah; b. tokoh masyarakat/pakar pendidikan; c. alumni; dan d. dunia usaha dan industri. (3) Masa jabatan anggota dewan penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan penyantun ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d menjalankan fungsi: a. memberikan pertimbangan nonakademik; dan b. membantu pengembangan Polnam. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik; b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik; c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polnam; dan d. merumuskan saran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri dalam pengembangan Polnam.

(1) Susunan keanggotaan dewan penyantun terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota (2) Anggota dewan penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur: a. pemerintah daerah; b. tokoh masyarakat/pakar pendidikan; c. alumni; dan d. dunia usaha dan industri. (3) Masa jabatan anggota dewan penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan penyantun ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. (2) Ketua senat dipilih dari dan oleh anggota senat.

(1) Pemilihan ketua senat dilakukan dalam rapat senat. (2) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota senat tertua dan didampingi oleh anggota senat termuda. (3) Pemilihan ketua senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan ketua senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara. (5) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua senat terpilih. (6) Ketua senat terpilih menunjuk salah 1 (satu) anggota senat sebagai sekretaris senat. (7) Ketua dan sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direktur.

(1) Masa jabatan ketua dan sekretaris senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris senat ditetapkan dengan peraturan senat.

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. (2) Ketua senat dipilih dari dan oleh anggota senat.

(1) Pemilihan ketua senat dilakukan dalam rapat senat. (2) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota senat tertua dan didampingi oleh anggota senat termuda. (3) Pemilihan ketua senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan ketua senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara. (5) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua senat terpilih. (6) Ketua senat terpilih menunjuk salah 1 (satu) anggota senat sebagai sekretaris senat. (7) Ketua dan sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direktur.

(1) Masa jabatan ketua dan sekretaris senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris senat ditetapkan dengan peraturan senat.

(1) Untuk dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala laboratorium/ bengkel/studio atau kepala unit Penunjang akademik, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah sarjana/sarjana terapan; d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat ditetapkan; e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah; h. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah; i. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; j. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan k. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Polnam.

(1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Wakil Direktur diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan wakil Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur. (4) Pengangkatan wakil Direktur dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Direktur.

(1) Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi diangkat oleh Direktur. (2) Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur. (4) Pengangkatan ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pengangkatan Direktur. (5) Tata cara pengangkatan ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Kepala pusat diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur. (4) Pengangkatan kepala pusat dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Direktur.

(1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur. (4) Pengangkatan kepala unit penunjang akademik dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pengangkatan Direktur.

Pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dosen di lingkungan Polnam dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, koordinator program studi, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik. (2) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polnam dapat diangkat dalam jabatan administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, atau kepala unit penunjang akademik. (3) Kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik. (4) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengangkatan Tenaga Kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (5) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi karena: a. terdapat pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan; dan/atau b. perubahan organisasi Polnam. (6) Pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap; d. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri; e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; f. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara lainnya; g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; j. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau k. cuti di luar tanggungan negara; l. berkinerja rendah berdasarkan evaluasi kinerja dari Direktur untuk wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, serta kepala unit penunjang akademik. (7) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji Kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (8) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi: a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau b. perubahan bentuk Polnam.

(1) Untuk dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala laboratorium/ bengkel/studio atau kepala unit Penunjang akademik, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah sarjana/sarjana terapan; d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat ditetapkan; e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah; h. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah; i. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; j. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan k. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Polnam.

(1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Wakil Direktur diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan wakil Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur. (4) Pengangkatan wakil Direktur dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Direktur.

(1) Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi diangkat oleh Direktur. (2) Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur. (4) Pengangkatan ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pengangkatan Direktur. (5) Tata cara pengangkatan ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Kepala pusat diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur. (4) Pengangkatan kepala pusat dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Direktur.

(1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur. (4) Pengangkatan kepala unit penunjang akademik dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pengangkatan Direktur.

Pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Ketua dan sekretaris satuan pengawas internal diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris satuan pengawas internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan ketua dan sekretaris satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur.

(1) Ketua dan sekretaris satuan pengawas internal diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris satuan pengawas internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan ketua dan sekretaris satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur.

(1) Ketua dan sekretaris dewan penyantun diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris dewan penyantun selama (4) empat tahun dan dapat diangkat kembali. (3) Pengangkatan ketua dan sekretaris dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur

(1) Ketua dan sekretaris dewan penyantun diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris dewan penyantun selama (4) empat tahun dan dapat diangkat kembali. (3) Pengangkatan ketua dan sekretaris dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan Direktur

(1) Direktur diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, koordinator program studi, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik diberhentikan dari jabatannya karena: a. masa jabatannya berakhir; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri; d. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara yang lain; e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau j. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Direktur. (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (4) Pemberhentian wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, koordinator program studi, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur.

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat dan MENETAPKAN Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan MENETAPKAN salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai wakil Direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Direktur sebelumnya. (2) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi sebelum masa jabatannya berakhir, pengangkatan Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi definitif dilakukan melalui tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (5) untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi sebelumnya. (2) Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan MENETAPKAN kepala pusat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya. (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya. (2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Direktur diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, koordinator program studi, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik diberhentikan dari jabatannya karena: a. masa jabatannya berakhir; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri; d. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara yang lain; e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau j. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Direktur. (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (4) Pemberhentian wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, koordinator program studi, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur.

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat dan MENETAPKAN Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan MENETAPKAN salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai wakil Direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Direktur sebelumnya. (2) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi sebelum masa jabatannya berakhir, pengangkatan Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi definitif dilakukan melalui tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (5) untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi sebelumnya. (2) Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan MENETAPKAN kepala pusat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya. (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya. (2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris satuan pengawas internal diberhentikan dari jabatannya karena: a. masa jabatannya berakhir; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri; d. diangkat dalam jabatan lain yang menjadi ex-officio; e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; g. diberhentikan dari tugas jabatan Dosen bagi anggota satuan pengawas internal yang berasal dari Dosen; h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau j. berdasarkan evaluasi kinerja dari Direktur bagi ketua dan sekretaris satuan pengawas internal. (2) Ketua dan sekretaris dewan penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; dan/atau c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; atau b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua senat yang baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua senat sebelumnya. (2) Ketua senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir, ketua Senat menunjuk sekretaris Senat definitif dan ditetapkan oleh Direktur untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya. (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal sebelum masa jabatannya berakhir Direktur mengangkat dan MENETAPKAN ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal yang sebelumnya. (2) Ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun sebelum masa jabatannya berakhir Direktur mengangkat dan MENETAPKAN ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun yang sebelumnya. (2) Ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris satuan pengawas internal diberhentikan dari jabatannya karena: a. masa jabatannya berakhir; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri; d. diangkat dalam jabatan lain yang menjadi ex-officio; e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; g. diberhentikan dari tugas jabatan Dosen bagi anggota satuan pengawas internal yang berasal dari Dosen; h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau j. berdasarkan evaluasi kinerja dari Direktur bagi ketua dan sekretaris satuan pengawas internal. (2) Ketua dan sekretaris dewan penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; dan/atau c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; atau b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua senat yang baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua senat sebelumnya. (2) Ketua senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir, ketua Senat menunjuk sekretaris Senat definitif dan ditetapkan oleh Direktur untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya. (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal sebelum masa jabatannya berakhir Direktur mengangkat dan MENETAPKAN ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal yang sebelumnya. (2) Ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun sebelum masa jabatannya berakhir Direktur mengangkat dan MENETAPKAN ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun yang sebelumnya. (2) Ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan. (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. taat asas; b. akuntabel; c. transparan; d. objektivitas; e. jujur; dan f. pembinaan. (4) Unsur sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam terdiri dari: a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian. (5) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam terdiri atas bidang: a. akuntansi/keuangan; b. manajemen sumber daya manusia; c. manajemen aset; d. hukum; dan e. ketatalaksanaan. (6) Hasil pengawasan diserahkan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti. (7) Prosedur operasional mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Polnam memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen Polnam diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Polnam memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan, pembinaan, pemberhentian, dan pengembangan Tenaga Kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Polnam merupakan fasilitas utama dan penunjang yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sarana dan prasarana pada Polnam dapat dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur.

(1) Sumber pendanaan Polnam berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Polnam dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. masyarakat; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sumber pendanaan Polnam dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b meliputi: a. biaya penyelenggaraan pendidikan; b. biaya seleksi ujian masuk Polnam; c. hasil penjualan produk dan/atau jasa Polnam; dan d. sumbangan dan/atau hibah. (2) Pengelolaan pendanaan Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara pengelolaan pendanaan Polnam ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. (2) Pengelolaan anggaran Polnam disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Polnam disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Menteri. (4) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Polnam menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Pengelolaan anggaran Polnam diawasi dan dievaluasi oleh satuan pengawas internal. (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Polnam diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kekayaan Polnam meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh Polnam. (2) Kekayaan Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Polnam. (3) Seluruh kekayaan Polnam dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (4) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak. (5) Kekayaan Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sumber pendanaan Polnam berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Polnam dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. masyarakat; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sumber pendanaan Polnam dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b meliputi: a. biaya penyelenggaraan pendidikan; b. biaya seleksi ujian masuk Polnam; c. hasil penjualan produk dan/atau jasa Polnam; dan d. sumbangan dan/atau hibah. (2) Pengelolaan pendanaan Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara pengelolaan pendanaan Polnam ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. (2) Pengelolaan anggaran Polnam disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Polnam disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Menteri. (4) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Polnam menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Pengelolaan anggaran Polnam diawasi dan dievaluasi oleh satuan pengawas internal. (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Polnam diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kekayaan Polnam meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh Polnam. (2) Kekayaan Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Polnam. (3) Seluruh kekayaan Polnam dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (4) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak. (5) Kekayaan Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kerja sama yang diselenggarakan oleh Polnam bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip: a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; b. menghargai kesetaraan mutu; c. saling menghormati; d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; e. berkelanjutan; dan f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional. (3) Polnam dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. (4) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bidang: a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. program kembaran; c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit; d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; g. pemagangan; dan/atau h. penerbitan berkala ilmiah. (5) Kerja sama bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bidang: a. pendayagunaan aset; b. penggalangan dana; c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau d. bentuk lain yang dianggap perlu. (6) Kerja sama bidang akademik dan bidang non- akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih. (7) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Tata cara pelaksanaan kerja sama ditetapkan oleh Direktur dengan peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem penjaminan mutu di Polnam terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal.

(1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Polnam. (2) Sistem penjaminan mutu internal di Polnam direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara otonom dan berkelanjutan. (3) Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal, Polnam menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. (4) Sistem penjaminan mutu internal polnam diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi. (5) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui cara yang ditetapkan oleh Polnam. (6) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan Polnam. (7) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi. (8) Tata cara mengenai sistem penjaminan mutu internal di Polnam ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan senat.

Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan peringkat pencapaian mutu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selain peraturan perundang-undangan, jenis peraturan yang berlaku di lingkungan Polnam terdiri atas: a. peraturan senat; dan b. peraturan Direktur.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. organisasi Polnam yang telah ada tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian organisasi Polnam yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan b. semua kegiatan akademik dan nonakademik yang sedang diselenggarakan tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini. (2) Penyesuaian organisasi Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 1101 Tahun 2018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2024 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Œ NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI AMBON LAMBANG, BENDERA, MARS, HIMNE, BUSANA AKADEMIK, BUSANA ALMAMATER I. Lambang Polnam memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna biru laut yang di dalamnya terdapat: 8 (delapan) buah pala berwarna kuning dan merah dan 7 (tujuh) buah cengkih berwarna kuning dengan tangkai berwarna hitam; buku berwarna hijau ditopang oleh buah cengkih berkuncup 3 (tiga) berwarna kuning keemasan; 5 (lima) lidah api berwarna merah dengan 3 (tiga) bias cahaya berwarna putih; perahu kora-kora yang sedang bergerak berwarna merah putih; 5 (lima) pendayung yang sedang mendayung (panggayo) berwarna hitam di atas gelombang laut; dan 10 (sepuluh) gelombang laut berwarna biru muda. Lambang memiliki makna sebagai berikut: 5 (lima) pendayung bermakna tanggal 5 (lima); 10 (sepuluh) gelombang laut bermakna bulan 10 (sepuluh); 8 (delapan) buah pala dan 7 (tujuh) buah cengkih bermakna tahun 1987, yang merupakan pelaksanaan proses perkuliahan pertama kali; buku berwarna hijau ditopang oleh sebuah cengkih berkuncup 3 (tiga) berwarna kuning keemasan bermakna pendidikan tinggi yang berwawasan lingkungan dengan pilar tridharma perguruan tinggi yang dijiwai oleh budaya dan potensi sumber daya alam; 5 (lima) lidah api dengan 3 (tiga) bias cahaya bermakna semangat dan tekad yang utuh dan bergelora untuk menyelenggarakan pendidikan di Polnam dengan dijiwai Pancasila sebagai dasar negara; perahu kora-kora yang sedang bergerak berwarna merah putih bermakna teknologi dan arah pendidikan Polnam dengan corak pengembangan yang dinamis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik INDONESIA; pendayung yang sedang mendayung (panggayo) bermakna kekuatan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam mewujudkan visi dan misi Polnam; gelombang laut bermakna tantangan masa kini dan akan datang dalam mewujudkan visi dan misi Polnam; dan warna dasar biru laut bermakna sumber kekayaan laut. Lambang memiliki kode warna sebagai berikut: No. Lambang Warna Kode Warna RGB 1. warna dasar segi lima biru laut 0, 45, 188 2. 8 (delapan) buah pala kuning 255, 255, 102 merah 255, 0, 0 3. 7 (tujuh) buah cengkih kuning 255, 255, 153 4. tangkai buah pala dan buah cengkih, 5 (lima) pendayung yang sedang mendayung (panggayo) hitam 51, 51, 51 5. Buku hijau 0, 255, 0 6. buah cengkih berkuncup 3 (tiga) kuning keemasan 247, 224, 7 7. 5 (lima) lidah api merah 255, 0, 0 8. 3 (tiga) bias cahaya putih 255, 255, 255 9. perahu kora-kora yang sedang bergerak merah 255, 0, 0 putih 255, 255, 255 10. 10 (sepuluh) gelombang laut biru muda 149, 186, 253 II. Bendera Polnam memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru tua dengan kode warna RGB 0, 55, 164 yang ditengahnya terdapat lambang Polnam dan di bawah lambang terdapat tulisan POLNAM dengan jenis huruf Bauhaus 93 berwarna kuning dengan kode warna RGB 255, 255, 102. Pada lambang Polnam diberi bingkai Putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255. III.Bendera Jurusan Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda, ditengahnya terdapat lambang Polnam, dan di bawah lambang terdapat tulisan nama masing- masing jurusan dengan jenis huruf Calibri. Bendera Jurusan Teknik Sipil berwarna coklat dengan kode warna RGB 191, 144, 0 dan tulisan Jurusan Teknik Sipil berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut: Bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna biru muda dengan kode warna RGB 0, 176, 240 dan tulisan Jurusan Teknik Mesin berwarna hitam dengan kode warna RGB 51, 51, 51 dengan gambar sebagai berikut: Bendera Jurusan Teknik Elektro berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dan tulisan Jurusan Teknik Elektro berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut: Bendera Jurusan Administrasi Niaga berwarna hijau muda dengan kode warna RGB 146, 208, 80 dan tulisan Jurusan Administrasi Niaga berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dengan gambar sebagai berikut: Bendera Jurusan Akuntansi berwarna kuning dengan kode warna RGB 255, 255, 0 dan tulisan Jurusan Akuntansi berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dengan gambar sebagai berikut: IV. Himne dan Mars Mars Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: V. Busana Akademik dan Busana Almamater Polnam memiliki busana akademik terdiri atas busana Direktur, wakil direktur, guru besar, ketua jurusan, kepala pusat, anggota Senat, dan wisudawan berupa toga/jubah, topi, gordon, dasi, dan/atau atribut lainnya. Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas, dasi, dan topi berwarna biru dengan kode warna RGB 0, 45, 188 dan di bagian dada sebelah kanan terdapat lambang Polnam. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM