Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Samudra

(1) Unsam menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Dosen dan/atau Mahasiswa dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonom Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik. (5) Rektor menjamin setiap Dosen dan/atau Mahasiswa dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan. (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap Dosen dan/atau Mahasiswa: a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unsam; b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum. (7) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat; b. menjadi tanggung jawab Unsam, apabila universitas, atau unit organisasi di dalamnya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan. (8) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh Unsam untuk: a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual; b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara INDONESIA; c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara INDONESIA; dan d. memperkuat daya saing bangsa dan negara INDONESIA. (9) Tata cara pelaksanan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban. (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya; b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di Unsam dalam rangka kelancaran proses belajar; c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab; d. mendapatkan bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya; e. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memperoleh layanan kesejahteraan berdasarkan prestasi dan bakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengikuti aktivitas organisasi kemahasiswaan intrauniversitas; h. pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki Unsam. j. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di Unsam dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik; c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya; d. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan Unsam; e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; f. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa; g. mencintai dan melestarikan lingkungan; h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di Unsam; i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjaga kewibawaan dan nama baik Unsam; k. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya; dan l. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Unsam. (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tata cara mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi Mahasiswa Unsam ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. (2) Anggota Senat terdiri atas: a. Wakil Dosen dari setiap fakultas; b. Rektor; c. Wakil Rektor; d. Dekan; dan e. Kepala Lembaga; (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diusulkan oleh Senat fakultas dengan ketentuan sebagai berikut: a. fakultas dengan jumlah Dosen sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang diwakili oleh 1 (satu) orang; b. fakultas dengan jumlah Dosen 26 (dua puluh enam) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang diwakili oleh 2 (dua) orang; c. fakultas dengan jumlah Dosen 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang diwakili oleh 3 (tiga) orang; d. fakultas dengan jumlah Dosen 76 (tujuh puluh enam) orang sampai dengan 100 (seratus) orang diwakili oleh 4 (empat) orang; dan e. fakultas dengan jumlah Dosen 101 (seratus satu) orang ke atas diwakili oleh 5 (lima) orang. (4) Persyaratan menjadi anggota Senat dari wakil Dosen: a. Dosen Unsam yang berstatus aparatur sipil negara; b. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor; c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; e. tidak sedang mengikuti tugas belajar yang dibebaskan dari kegiatan tridharma; f. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. tidak merangkap jabatan pada perguruan tinggi lain atau lembaga pemerintah, perusahaan/badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unsam. (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Senat fakultas dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor. (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen. (8) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor. (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (10) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada yata (2) huruf a selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (11) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e bersifat ex officio. (12) Tata cara pemilihan anggota Senat ditetapkan dengan Peraturan Senat.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. (2) Anggota Senat terdiri atas: a. Wakil Dosen dari setiap fakultas; b. Rektor; c. Wakil Rektor; d. Dekan; dan e. Kepala Lembaga; (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diusulkan oleh Senat fakultas dengan ketentuan sebagai berikut: a. fakultas dengan jumlah Dosen sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang diwakili oleh 1 (satu) orang; b. fakultas dengan jumlah Dosen 26 (dua puluh enam) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang diwakili oleh 2 (dua) orang; c. fakultas dengan jumlah Dosen 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang diwakili oleh 3 (tiga) orang; d. fakultas dengan jumlah Dosen 76 (tujuh puluh enam) orang sampai dengan 100 (seratus) orang diwakili oleh 4 (empat) orang; dan e. fakultas dengan jumlah Dosen 101 (seratus satu) orang ke atas diwakili oleh 5 (lima) orang. (4) Persyaratan menjadi anggota Senat dari wakil Dosen: a. Dosen Unsam yang berstatus aparatur sipil negara; b. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor; c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; e. tidak sedang mengikuti tugas belajar yang dibebaskan dari kegiatan tridharma; f. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. tidak merangkap jabatan pada perguruan tinggi lain atau lembaga pemerintah, perusahaan/badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unsam. (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Senat fakultas dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor. (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen. (8) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor. (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (10) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada yata (2) huruf a selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (11) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e bersifat ex officio. (12) Tata cara pemilihan anggota Senat ditetapkan dengan Peraturan Senat.

(1) Rektor merupakan pemimpin Unsam. (2) Rektor Unsam mempunyai tugas menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unsam untuk dan atas nama Menteri. (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin mempunyai tugas dan kewenangan: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Unsam; b. menyusun dan MENETAPKAN rencana pengembangan jangka panjang; c. menyusun dan MENETAPKAN rencana strategis; d. menyusun dan MENETAPKAN rencana kerja dan anggaran tahunan; e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan; j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa; k. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri; n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri; o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

(1) Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan; b. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibantu oleh Tenaga Kependidikan dan diusulkan oleh dekan; c. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Rektor; d. Dosen yang mencalonkan diri sebagai dekan, tidak boleh menjadi panitia pemilihan; e. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan; f. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon dekan mendaftarkan diri pada panitia pemilihan; g. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon dekan hasil penjaringan kepada Senat Fakultas paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon dekan; h. apabila bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan paling lama 5 (lima) hari kerja; i. apabila telah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h dan belum mendapatkan 4 (empat) orang bakal calon dekan, Senat Fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi syarat sebagai bakal calon dekan; dan j. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan setelah ditetapkan oleh Senat Fakultas. (2) Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. Senat Fakultas menyelenggarakan rapat untuk maksud tersebut; b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas; c. apabila rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; d. apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah; e. bakal calon dekan menyampaikan program kerja dan pengembangan fakultas dihadapan Senat fakultas; f. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon dekan dengan cara musyawarah untuk mufakat untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon dekan; g. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon dekan berdasarkan perolehan suara terbanyak; h. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara. i. apabila belum diperoleh 3 (tiga) orang calon dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan j. Senat Fakultas MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf f atau huruf g untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tahap penyaringan. (3) Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. Senat Fakultas dan Rektor melakukan pemilihan dekan dalam rapat pemilihan dekan; b. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. rapat pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas; d. apabila rapat pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; e. apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah; f. pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan: 1) Rektor memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan 2) Senat Fakultas memiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir. g. apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon dekan; dan h. Dekan terpilih merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak. (4) Tahap Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf d Rektor MENETAPKAN pengangkatan dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h.

(1) Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan; b. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibantu oleh Tenaga Kependidikan dan diusulkan oleh dekan; c. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Rektor; d. Dosen yang mencalonkan diri sebagai dekan, tidak boleh menjadi panitia pemilihan; e. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan; f. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon dekan mendaftarkan diri pada panitia pemilihan; g. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon dekan hasil penjaringan kepada Senat Fakultas paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon dekan; h. apabila bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan paling lama 5 (lima) hari kerja; i. apabila telah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h dan belum mendapatkan 4 (empat) orang bakal calon dekan, Senat Fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi syarat sebagai bakal calon dekan; dan j. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan setelah ditetapkan oleh Senat Fakultas. (2) Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. Senat Fakultas menyelenggarakan rapat untuk maksud tersebut; b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas; c. apabila rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; d. apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah; e. bakal calon dekan menyampaikan program kerja dan pengembangan fakultas dihadapan Senat fakultas; f. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon dekan dengan cara musyawarah untuk mufakat untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon dekan; g. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon dekan berdasarkan perolehan suara terbanyak; h. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara. i. apabila belum diperoleh 3 (tiga) orang calon dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan j. Senat Fakultas MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf f atau huruf g untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tahap penyaringan. (3) Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. Senat Fakultas dan Rektor melakukan pemilihan dekan dalam rapat pemilihan dekan; b. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. rapat pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas; d. apabila rapat pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; e. apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah; f. pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan: 1) Rektor memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan 2) Senat Fakultas memiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir. g. apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon dekan; dan h. Dekan terpilih merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak. (4) Tahap Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf d Rektor MENETAPKAN pengangkatan dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2024 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Œ NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SAMUDRA LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK, DAN BUSANA ALMAMATER I. LAMBANG Unsam memiliki lambang berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah rencong Aceh yang disusun membentuk bintang dan lengkungan yang menghubungkan setiap pucuk rencong membentuk 5 (lima) kubah serta tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA dengan jenis huruf Garamond berwarna hitam membentuk setengah lingkaran di bagian bawah, sebagaimana gambar dibawah ini : Lambang Unsam sebagai simbol yang bermakna trikualitas Unsam yaitu kualitas iman, kualitas ilmu, dan kualitas amal dan memiliki makna sebagai berikut: 1. lingkaran bermakna kebulatan dan kesatuan (holistic) yang terkandung dalam lambang; 2. rencong Aceh bermakna ekspresi nilai keberanian dan kepahlawanan (heroisme) dalam menegakkan keadilan dan kebenaran; 3. bintang bermakna cahaya dan sinar yang memancarkan nilai-nilai pencerahan dalam mencapai visi dan cita-cita perjuangan pendidikan; 4. lima kubah bermakna Pancasila sebagai falsafah dan asas Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang merupakan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 5. warna putih memiliki makna kesucian dan keikhlasan; 6. warna kuning keemasan bermakna kemegahan dan kejujuran; dan 7. warna hitam bermakna kesederhanaan dan keagungan. Lambang Unsam sebagaimana dimaksud memiliki kode warna sebagai berikut: Lambang Warna Kode Warna RGB CMYK Dasar Putih 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 rencong Emas 255, 215, 0 1, 13, 100, 0 Kubah Hijau 0, 102, 0 88, 34, 100, 28 Gagang rencong, garis lingkaran dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA Hitam 0, 0, 0 75, 68, 67, 90 II. BENDERA Unsam memiliki bendera kibar dan bendera pataka berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar biru tua dengan kode warna RGB (0, 0, 255), CMYK (88, 77, 0, 0) yang di tengahnya terdapat lambang Unsam. 1. Bendera kibar Unsam adalah sebagai berikut: 2. Bendera pataka adalah sebagai berikut : a. Bendera pataka berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua). b. Pataka berwarna dasar biru tua dengan kode warna RGB (0, 0, 255). CMYK (88, 77, 0, 0) yang di tengahnya terdapat lambang Unsam. c. Pinggir pataka diberi rumbai berwarna kuning keemasan, dengan kode warna RGB (255, 215, 0), CMYK 1, 13, 100, 0), dan terbuat dari bahan beludru serta logo Unsam disulam. d. Pataka Unsam dipakai dalam ruang sidang/rapat/upacara dan acara resmi berdampingan dengan bendera Negara Kesatuan Republik INDONESIA. Fakultas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna dasar berbeda pada masing-masing bendera, dan di tengahnya terdapat lambang Unsam serta di bawah lambang Unsam terdapat tulisan nama fakultas dengan huruf kapital dengan jenis huruf times new roman berwarna hitam dengan kode warna RGB (0, 0, 0), CMYK (75, 68, 67, 90); Bendera Fakultas adalah sebagai berikut: 1. Bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah dengan kode warna RGB (255, 0, 0), CMYK (0, 99, 100, 0) dengan gambar sebagai berikut: 2. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB (255, 255, 0), CMYK (6, 0, 97,0) dengan gambar sebagai berikut: 3. Bendera Fakultas Pertanian berwarna dasar hijau daun dengan kode warna RGB (0, 153, 0), CMYK (84, 13, 100, 3) dengan gambar sebagai berikut: 4. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna dasar biru dengan kode warna RGB (51, 102, 255), CMYK (78, 62, 0, 0) dengan gambar sebagai berikut: 5. bendera Fakultas Sains dan Teknologi berwarna dasar jingga dengan kode warna RGB (255, 102, 0), CMYK (0, 74, 100, 0) dengan gambar sebagai berikut. III. Himne Unsam memiliki himne sebagai berikut: HIMNE UNIVERSITAS SAMUDRA IV. Mars Unsam memiliki Mars sebagai berikut: V. BUSANA AKADEMIK Unsam memiliki busana akademik. Busana akademik terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, busana profesor, dan busana wisudawan. Busana akademik memiliki kelengkapan berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. VI. BUSANA ALMAMATER Unsam memiliki busana almamater. Busana almamater berupa jas almamater berwarna biru tua dengan kode warna RGB 0, 0, 255 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Unsam. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM