Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah

PERMEN Nomor 11 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN

Pasal 10

Pemberian PIP Dikdasmen dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. seleksi dan/atau pemutakhiran data sasaran penerima; c. verifikasi dan validasi; d. penetapan penerima; dan e. penyaluran.

Pasal 11

Koreksi

(1) Perencanaan PIP Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk menentukan jumlah sasaran dan alokasi anggaran PIP Dikdasmen untuk 1 (satu) tahun anggaran. (2) Perencanaan PIP Dikdasmen dilakukan sebelum pelaksanaan PIP Dikdasmen tahun berjalan.

Pasal 12

Pelaksanaan perencanaan PIP Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan bagian perencanaan pelaksanaan anggaran Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Seleksi dan/atau pemutakhiran data sasaran penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk menentukan data sasaran penerima PIP Dikdasmen. (2) Seleksi dan/atau pemutakhiran data sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data Murid pada Dapodik. (3) Data Murid pada Dapodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data Murid yang telah dipadankan dengan data kesejahteraan sosial pada kementerian/lembaga urusan terkait.

Pasal 14

Seleksi dan/atau pemutakhiran data sasaran penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Pusat.

Pasal 15

(1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan untuk menentukan prioritas kelayakan penerima PIP Dikdasmen berdasarkan kondisi ekonomi keluarga Murid pada data sasaran penerima PIP Dikdasmen. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 16

(1) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar bagi Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk menentukan calon penerima PIP Dikdasmen. (2) Calon penerima PIP Dikdasmen yang telah ditentukan oleh Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pusat.

Pasal 17

Berdasarkan usulan calon penerima PIP Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pusat MENETAPKAN penerima PIP Dikdasmen.

Pasal 18

(1) Penyaluran PIP Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan oleh Pusat. (2) Penyaluran PIP Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Teknis pelaksanaan pemberian PIP Dikdasmen ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27