Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan

PERMEN Nomor 14 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Akreditasi Satuan dan/atau Program Pendidikan yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal berdasarkan penilaian mutu layanan pendidikan. 3. Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSANP adalah badan nonstruktural yang mengembangkan Standar Nasional Pendidikan dan melaksanakan Akreditasi. 4. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. 5. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 6. Komite Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat KSNP adalah komite mandiri dan profesional yang bertugas mengembangkan dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan. 7. Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat KAN PF adalah komite mandiri dan profesional yang bertugas mengembangkan instrumen Akreditasi dan melaksanakan Akreditasi pada jalur Pendidikan Formal. 8. Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat KAN PNF adalah komite mandiri dan profesional yang bertugas mengembangkan instrumen Akreditasi dan melaksanakan Akreditasi pada jalur Pendidikan Nonformal. 9. Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal Provinsi yang selanjutnya disebut KAN PF Provinsi adalah komite yang bertugas membantu KAN PF dalam melaksanakan Akreditasi di tingkat provinsi. 10. Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Provinsi yang selanjutnya disebut KAN PNF Provinsi adalah komite yang bertugas membantu KAN PNF dalam melaksanakan Akreditasi di tingkat provinsi. 11. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 12. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintah di bidang pendidikan. 13. Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan rekomendasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah, pengembangan kurikulum, asesmen pendidikan, dan pengelolaan sistem perbukuan.

BAB 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Koreksi

(1) BSANP mempunyai tugas: a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan sebagai rekomendasi penetapan oleh Menteri; b. mengevaluasi implementasi Standar Nasional Pendidikan; c. mengembangkan instrumen Akreditasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; d. memantau pencapaian Standar Nasional Pendidikan melalui pelaksanaan Akreditasi; e. melaporkan hasil Akreditasi berdasarkan pencapaian Standar Nasional Pendidikan kepada Menteri; dan f. memberikan umpan balik kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah berdasarkan hasil Akreditasi untuk mendorong pemenuhan dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSANP mempunyai fungsi: a. menyusun dan MENETAPKAN pedoman proses bisnis BSANP; b. melaksanakan pleno tingkat BSANP dalam rangka sinkronisasi pengambilan keputusan mengenai Standar Nasional Pendidikan dan pelaksanaan Akreditasi secara kolektif kolegial; c. melaksanakan pleno tingkat komite sesuai dengan kewenangan dalam rangka pengambilan keputusan secara kolektif kolegial; d. menyusun rencana kerja untuk 5 (lima) tahun yang dijabarkan setiap tahun; e. menyusun mekanisme pengelolaan sumber daya manusia BSANP, KAN PF Provinsi, dan KAN PNF Provinsi; f. mengangkat dan MENETAPKAN keanggotaan KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi; g. MENETAPKAN persyaratan dan kriteria kelayakan serta pedoman evaluasi lembaga akreditasi internasional yang diakui untuk melaksanakan Akreditasi; h. menerima laporan proses dan hasil Akreditasi internasional dari satuan pendidikan; dan i. melaksanakan kerja sama dengan penyelenggara Akreditasi lain terhadap satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 5

(1) Anggota BSANP berasal dari unsur: a. akademisi; b. praktisi pendidikan; c. organisasi profesi pendidikan; dan d. organisasi penyelenggara pendidikan. (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BSANP dapat berasal dari unsur dunia usaha dan dunia industri. (3) Jumlah anggota BSANP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang. (4) Anggota BSANP terbagi atas 3 (tiga) komite, yaitu: a. KSNP; b. KAN PF; dan c. KAN PNF.

Pasal 6

(1) KSNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a bertugas mengembangkan dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan jalur Pendidikan Nonformal. (2) KAN PF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b bertugas mengembangkan instrumen Akreditasi dan melaksanakan Akreditasi pada jalur Pendidikan Formal. (3) KAN PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c bertugas mengembangkan instrumen Akreditasi dan melaksanakan Akreditasi pada jalur Pendidikan Nonformal.

Pasal 7

(1) Susunan keanggotaan BSANP terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; c. ketua komite merangkap anggota; dan d. anggota. (2) Pembagian anggota pada setiap komite berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang. (3) Susunan keanggotaan BSANP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Ketua BSANP berwenang: a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas BSANP; b. MENETAPKAN kebijakan internal BSANP; dan c. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Kementerian dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. (2) Sekretaris BSANP berwenang: a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BSANP; dan b. membantu ketua BSANP dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketua KSNP berwenang: a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait pengembangan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; b. MENETAPKAN mekanisme pelaksanaan tugas terkait pengembangan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan c. memimpin pengelolaan operasional harian komite. (4) Ketua KAN PF dan KAN PNF berwenang: a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait Akreditasi; b. MENETAPKAN mekanisme dan hasil Akreditasi; dan c. memimpin pengelolaan operasional harian komite.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya, BSANP dapat mengangkat tenaga ahli, asesor, dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berjumlah paling banyak 5 (lima) orang pada setiap komite. (2) Uraian tugas tenaga ahli ditetapkan oleh ketua BSANP berdasarkan rekomendasi dari ketua komite. (3) Kriteria tenaga ahli komite terdiri atas: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; e. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat); dan f. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan data pendidikan, evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau bidang lain yang relevan.

Pasal 11

(1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh tim seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota BSANP yang ditetapkan oleh ketua BSANP. (3) Tim seleksi mengusulkan hasil seleksi tenaga ahli kepada ketua BSANP. (4) Ketua BSANP menyampaikan hasil seleksi tenaga ahli kepada kepala Badan untuk mendapat persetujuan. (5) Hasil seleksi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala sekretariat BSANP.

Pasal 12

(1) Tenaga ahli bekerja secara penuh waktu. (2) Masa kerja tenaga ahli selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali apabila berkinerja baik.

Pasal 13

(1) Tenaga ahli dapat diusulkan untuk diberhentikan jika memiliki kinerja, integritas, dan/atau dedikasi yang kurang memadai. (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua BSANP kepada kepala Badan.

Pasal 14

(1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas: a. asesor Akreditasi pada jalur Pendidikan Formal; dan b. asesor Akreditasi pada jalur Pendidikan Nonformal. (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh ketua KAN PF. (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh ketua KAN PNF. (4) Persyaratan, tugas, dan fungsi asesor diatur dalam pedoman pelaksanaan Akreditasi yang ditetapkan oleh ketua KAN PF dan KAN PNF melalui rapat pleno.

Pasal 15

(1) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan ahli atau pakar sesuai dengan topik yang akan dibahas, dikaji, dan didalami yang diperlukan oleh komite. (2) Tim ad hoc bertugas membantu perumusan bahan kebijakan Standar Nasional Pendidikan dan Akreditasi melalui pembahasan, pengkajian, dan pendalaman topik tertentu. (3) Tim ad hoc ditetapkan oleh masing-masing ketua komite melalui rapat pleno sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BSANP didukung oleh sekretariat BSANP. (2) Kepala sekretariat BSANP dijabat oleh sekretaris Badan untuk mendukung BSANP baik secara administrasi maupun substansi. (3) Pengelolaan operasional harian sekretariat BSANP dibantu oleh pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu yang diangkat oleh kuasa pengguna anggaran pada Badan. (4) Pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh staf sekretariat BSANP yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran pada Badan.

BAB 2

Keanggotaan BSANP

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya, BSANP dapat mengangkat tenaga ahli, asesor, dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

(1) Tenaga ahli bekerja secara penuh waktu. (2) Masa kerja tenaga ahli selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali apabila berkinerja baik.

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

(1) Persyaratan anggota BSANP terdiri atas: a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran; c. sehat jasmani dan rohani; d. berkelakuan baik; e. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; f. bagi aparatur sipil negara, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. tidak merangkap jabatan struktural di lembaga pemerintah; h. tidak merangkap sebagai pimpinan satuan pendidikan; dan i. tidak merangkap sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BSANP merupakan: a. ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, asesmen, psikometri, dan/atau bidang lain yang relevan; dan b. profesional/praktisi dengan kepakaran, wawasan, dan pengalaman yang relevan.

BAB 3

Persyaratan

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

(1) Pemilihan anggota BSANP dilakukan oleh tim seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sekretaris jenderal Kementerian; b. kepala Badan dan sekretaris Badan; c. direktur jenderal dan sekretaris dari unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; dan d. direktur jenderal dan sekretaris dari unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. (3) Menteri dapat menambahkan pihak lain yang relevan sebagai anggota tim seleksi. (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berjumlah gasal. (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas: a. menyelenggarakan pendaftaran calon anggota BSANP; b. melakukan seleksi calon anggota BSANP; dan c. mengusulkan calon anggota BSANP berjumlah paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota BSANP yang dibutuhkan kepada Menteri.

Pasal 20

Menteri MENETAPKAN anggota BSANP terpilih dengan Keputusan Menteri.

BAB 4

Seleksi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Menteri MENETAPKAN anggota BSANP terpilih dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

(1) Masa jabatan anggota BSANP selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Masa jabatan ketua BSANP, sekretaris, dan ketua komite mengikuti masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

(1) Ketua BSANP, sekretaris, ketua komite, dan anggota BSANP berhenti karena: a. berakhirnya masa jabatan; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; atau d. meninggal dunia. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika: a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani; b. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; c. menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintah, pimpinan satuan pendidikan, pengurus dan/atau anggota partai politik; d. memiliki kinerja, integritas, dan/atau dedikasi yang kurang memadai; atau e. alasan lain yang menyebabkan anggota tidak dapat menjalankan tugas. (3) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh kepala Badan kepada Menteri. (4) Pemberhentian Ketua BSANP, Sekretaris, Ketua komite, dan Anggota BSANP ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua BSANP, sekretaris, dan/atau ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Menteri MENETAPKAN ketua BSANP, sekretaris, dan/atau ketua komite dari salah satu anggota BSANP untuk menyelesaikan masa jabatan. (2) Dalam hal ketua BSANP, sekretaris, ketua komite, dan anggota BSANP berhenti karena mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Menteri mengangkat pengganti sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan BSANP yang sedang berjalan.

BAB 2

Keanggotaan dan Tugas

Pasal 26

Koreksi

(1) Susunan keanggotaan KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Susunan keanggotaan KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi masing-masing berjumlah gasal paling banyak 5 (lima) orang. (3) Susunan keanggotaan KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi ditetapkan oleh Ketua BSANP.

Pasal 27

Koreksi

(1) KAN PF Provinsi mempunyai tugas membantu KAN PF dalam melaksanakan Akreditasi di tingkat provinsi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KAN PF Provinsi berkoordinasi dengan asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (3) Pelaksanaan tugas KAN PF Provinsi diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Ketua KAN PF.

Pasal 28

(1) KAN PNF Provinsi mempunyai tugas membantu KAN PNF dalam melaksanakan Akreditasi di tingkat provinsi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KAN PNF Provinsi berkoordinasi dengan asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (3) Pelaksanaan tugas KAN PNF Provinsi diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Ketua KAN PNF.

Pasal 29

Persyaratan anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi terdiri atas: a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran; c. sehat jasmani dan rohani; d. berkelakuan baik; e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; f. bagi aparatur sipil negara, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. tidak merangkap jabatan struktural di lembaga pemerintah; h. tidak merangkap sebagai pimpinan satuan pendidikan; dan i. tidak merangkap sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 30

(1) Pemilihan anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi dilakukan oleh tim seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua BSANP.

Pasal 31

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertugas: a. menyelenggarakan pendaftaran calon anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi; b. melakukan seleksi calon anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi; dan c. mengusulkan calon anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi berjumlah paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi kepada Ketua BSANP.

BAB 3

Pemilihan Anggota

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

(1) Pemilihan anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi dilakukan oleh tim seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua BSANP.

Pasal 31

Pasal 32

Masa jabatan anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 33

(1) Ketua, sekretaris, dan anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi berhenti karena: a. berakhirnya masa jabatan; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; atau d. meninggal dunia. (2) Anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika: a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani; b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; c. menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintah, pimpinan satuan pendidikan, dan/atau pengurus partai atau organisasi politik; d. memiliki kinerja, integritas, dan/atau dedikasi yang kurang memadai; atau e. alasan lain yang menyebabkan anggota tidak dapat menjalankan tugas. (3) Usulan pemberhentian anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi BSANP dan ditetapkan oleh ketua BSANP melalui rapat pleno tingkat komite.

Pasal 34

(1) Dalam hal ketua dan/atau sekretaris KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berhenti karena mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia, ketua BSANP MENETAPKAN ketua dan/atau sekretaris dari salah satu anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi untuk menyelesaikan masa jabatan. (2) Dalam hal ketua, sekretaris, dan anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi berhenti karena mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ketua BSANP mengangkat pengganti sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi yang sedang berjalan.

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugas, KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi didukung oleh sekretariat. (2) Sekretariat KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh ketua BSANP.

BAB 4

Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu Anggota

Pasal 32

Koreksi

Masa jabatan anggota KAN PF Provinsi dan KAN PNF Provinsi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

BAB IV

PELAKSANAAN AKREDITASI

Pasal 43

Koreksi

(1) Pelaksanaan Akreditasi oleh BSANP merupakan wujud penjaminan mutu eksternal. (2) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BSANP melalui Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) Penjaminan mutu eksternal dan penjaminan mutu internal diselenggarakan secara terintegrasi, bersinergi, dan berkelanjutan. (4) Mekanisme sinergi penjaminan mutu eksternal dan penjaminan mutu internal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Akreditasi pendirian diberikan kepada satuan pendidikan baru. (2) Akreditasi pendirian diberikan berdasarkan: a. rekomendasi pendirian; dan b. izin pendirian satuan pendidikan. (3) Rekomendasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh KAN PF dan KAN PNF. (4) Izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. (5) Mekanisme, masa berlaku status, dan pencabutan Akreditasi pendirian diatur oleh KAN PF dan KAN PNF.

Pasal 52

Akreditasi dilakukan terhadap: a. satuan pendidikan baru yang telah mendapat status Akreditasi pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; atau b. satuan dan/atau program pendidikan yang tidak memiliki status Akreditasi.

Pasal 53

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan berdasarkan penilaian oleh asesor yang ditugaskan KAN PF dan KAN PNF. (2) Penilaian oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian terhadap: a. dokumen permohonan Akreditasi; b. data dan informasi dari sistem basis data yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; c. data dan informasi dari profil dan rapor satuan pendidikan; dan/atau d. data dan informasi dari hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 54

(1) Hasil penilaian oleh asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 digunakan sebagai dasar bagi KAN PF dan KAN PNF untuk MENETAPKAN status dan peringkat Akreditasi. (2) Penetapan status Akreditasi dan peringkat Akreditasi disertai dengan penjelasan mengenai hasil penilaian. (3) Penjelasan mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan umpan balik bagi satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan untuk melakukan refleksi dan peningkatan mutu pendidikan. (4) Status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 55

(1) KAN PF dan KAN PNF dapat mencabut status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dalam hal: a. satuan dan/atau program pendidikan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan, dan/atau KAN PF dan KAN PNF; dan/atau b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan. (2) BSANP menyampaikan pencabutan status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. pemerintah daerah; b. kementerian penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan; dan/atau c. satuan pendidikan.

Pasal 56

(1) KAN PF dan KAN PNF memberikan rekomendasi perbaikan kepada satuan dan/atau program pendidikan yang mendapatkan status tidak terakreditasi. (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan, dan/atau pemerintah daerah. (3) Satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KAN PF dan KAN PNF. (4) Rekomendasi KAN PF dan KAN PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pembinaan kepada satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 57

(1) BSANP melaporkan hasil Akreditasi kepada pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan dalam hal hasil penilaian Akreditasi kembali, satuan dan/atau program pendidikan tetap mendapatkan status tidak terakreditasi. (2) Laporan BSANP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan untuk melakukan penggabungan atau penutupan satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 58

(1) Status Akreditasi dengan peringkat Akreditasi yang sama dengan sebelumnya diperpanjang melalui mekanisme automasi. (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memantau dan menganalisis data dan informasi dari: a. profil dan rapor satuan pendidikan; dan b. sistem basis data yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Pemantauan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan satuan dan/atau program pendidikan mendapatkan perpanjangan status terakreditasi dengan peringkat Akreditasi yang sama dengan sebelumnya.

Pasal 59

(1) Dalam hal terdapat penurunan atau peningkatan mutu, asesor melakukan penilaian melalui pemeriksaan lapangan. (2) Indikator penurunan atau peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh KAN PF dan KAN PNF.

Pasal 60

(1) Dugaan penurunan mutu pada satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) didasarkan pada: a. pemantauan dan analisis data; b. pengaduan masyarakat; dan/atau c. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) KAN PF dan KAN PNF dapat menugaskan asesor untuk melakukan penilaian melalui pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1). (3) Pemeriksaan terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang terdapat dugaan penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 61

(1) Dugaan peningkatan mutu pada satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) didasarkan pada: a. pemantauan dan analisis data; b. usulan dari satuan pendidikan dan/atau program pendidikan dan/atau c. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) KAN PF dan KAN PNF dapat menugaskan asesor untuk melakukan penilaian melalui pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

(1) Hasil penilaian oleh asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk MENETAPKAN status Akreditasi dan peringkat Akreditasi. (2) Penetapan status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai hasil penilaian. (3) Penjelasan mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan umpan balik bagi satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan untuk melakukan refleksi dan peningkatan mutu pendidikan. (4) Penetapan status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 63

(1) KAN PF dan KAN PNF dapat mencabut status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dalam hal: a. satuan dan/atau program pendidikan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, dan/atau BSANP; dan/atau b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan. (2) BSANP menyampaikan pencabutan status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. pemerintah daerah; b. kementerian penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan; dan/atau c. satuan pendidikan.

Pasal 64

(1) KAN PF dan KAN PNF memberi rekomendasi perbaikan kepada satuan dan/atau program pendidikan dalam hal mendapat status tidak terakreditasi berdasarkan hasil dari Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4). (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan, dan/atau pemerintah daerah. (3) Satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BSANP. (4) Rekomendasi KAN PF dan KAN PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan untuk melakukan pembinaan kepada satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 65

(1) Satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mengajukan Akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya status tidak terakreditasi hasil Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4). (2) Penilaian Akreditasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh asesor yang ditugaskan KAN PF dan KAN PNF. (3) BSANP melaporkan hasil Akreditasi kepada pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan dalam hal hasil penilaian Akreditasi kembali satuan dan/atau program pendidikan tetap mendapatkan status tidak terakreditasi. (4) Laporan BSANP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan untuk melakukan penggabungan atau penutupan satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 66

(1) Satuan dan/atau program pendidikan dengan status terakreditasi dapat mengajukan Akreditasi pada lembaga akreditasi internasional. (2) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua BSANP.

BAB 2

Prinsip

Pasal 45

Koreksi

Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip: a. independen yakni penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun; b. akurat yakni penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan; c. objektif yakni penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual; d. transparan yakni penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; e. akuntabel yakni penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan; f. efisien yakni penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya; g. profesional yakni dilakukan oleh asesor yang kompeten sesuai kepakaran; h. bermakna yakni penyelenggaraan Akreditasi memotret kinerja asli sekolah, bukan sekadar kelengkapan dokumen; dan i. inklusif yakni instrumen dapat digunakan untuk seluruh jenis dan jenjang sekolah tanpa diskriminasi.

Pasal 46

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan terhadap: a. jalur Pendidikan Formal; dan b. jalur Pendidikan Nonformal. (2) Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup: a. jalur Pendidikan Formal pada pendidikan anak usia dini terdiri atas: taman kanak-kanak, bustanul athfal, raudhatul athfal, taman kanak-kanak luar biasa, atau bentuk lain yang sederajat; b. jalur pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas: sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan c. jalur pendidikan pada jenjang pendidikan menengah terdiri atas: sekolah menengah atas dan madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. (3) Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kelompok bermain dan taman penitipan anak atau bentuk lain yang sederajat, satuan pendidikan dan program pendidikan kesetaraan, lembaga kursus, dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran melalui sekolahrumah.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 5

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 3

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35