Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Nasional Terintegrasi —…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah Nasional Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SNT adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu sistem pembelajaran dan tata kelola yang terintegrasi. 2. Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi yang selanjutnya disebut Kepala SNT adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SNT. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 5. Direktur Sekolah Terintegrasi yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah nasional terintegrasi.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) SNT merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Sekolah Terintegrasi. (2) SNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) SNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala SNT.

Pasal 3

Koreksi

SNT mempunyai tugas melaksanakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar mulai dari kelas VII sampai dengan jenjang pendidikan menengah kelas XII secara terintegrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SNT menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pembelajaran berbasis sains, teknologi, seni, dan olahraga; b. pelaksanaan pembinaan minat, bakat, dan talenta peserta didik; c. pelaksanaan pembinaan karakter peserta didik; d. pelaksanaan bimbingan dan konseling; e. pengelolaan sarana dan prasarana serta unit penunjang pembelajaran; f. pelaksanaan penjaminan mutu internal; g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan praktik baik pelaksanaan pendidikan dan sumber belajar; h. pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan; i. pelaksanaan kemitraan; j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan k. pelaksanaan administrasi.

Pasal 5

(1) Tugas dan fungsi SNT dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Koreksi

Susunan organisasi SNT terdiri atas: a. Kepala SNT; b. Wakil Kepala SNT; c. Subbagian Tata Usaha; d. Unit Penunjang; dan e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 7

Koreksi

Kepala SNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 8

(1) Wakil Kepala SNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala SNT dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, dan administrasi. (2) Wakil Kepala SNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Kepala SNT Bidang I; dan b. Wakil Kepala SNT Bidang II. (3) Wakil Kepala SNT Bidang I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala SNT dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, dan administrasi kelas VII sampai dengan kelas IX. (4) Wakil Kepala SNT Bidang II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, dan administrasi kelas X sampai dengan kelas XII.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, akademik, kesiswaan, sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, barang milik negara, pengumpulan dan pengolahan data informasi pendidikan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10

(1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas mendukung penyelenggaraan pendidikan pada SNT. (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala. (3) Pembentukan dan jumlah unit penunjang ditetapkan oleh Kepala SNT atas persetujuan Direktur.

Pasal 11

Bagan susunan organisasi SNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Koreksi

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada SNT sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

(1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Kepala SNT dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko, dan transformasi digital. (2) Kepala SNT menyampaikan laporan kepada Direktur mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Koreksi

Setiap unsur di lingkungan SNT dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan SNT, antarinstansi pemerintah, dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 17

SNT wajib menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unsur di SNT.

Pasal 18

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pendidikan, SNT berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Kepala SNT dijabat oleh guru dan bukan merupakan jabatan struktural. (2) Wakil Kepala SNT dijabat oleh guru sebagai tugas tambahan dan bukan merupakan jabatan struktural. (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural setingkat eselon IV.b. (4) Kepala unit penunjang dijabat oleh guru atau tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan dan/atau tenaga fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya dan bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 20

Koreksi

(1) Jumlah SNT di lingkungan Kementerian sebanyak 17 (tujuh belas) SNT. (2) Nomenklatur dan lokasi SNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Koreksi

Perubahan organisasi dan tata kerja SNT ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 22

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2026 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, Œ ABDUL MU’TI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL MU’TI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI NOMENKLATUR DAN LOKASI SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NO NOMENKLATUR LOKASI 1 Sekolah Nasional Terintegrasi 1 Subulussalam Kota Subulussalam, Provinsi Aceh 2 Sekolah Nasional Terintegrasi 2 Banyumas Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah 3 Sekolah Nasional Terintegrasi 3 Otorita Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur 4 Sekolah Nasional Terintegrasi 4 Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara 5 Sekolah Nasional Terintegrasi 5 Tidore Kepulauan Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara 6 Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo 7 Sekolah Nasional Terintegrasi 7 Bogor Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 8 Sekolah Nasional Terintegrasi 8 Cianjur Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat 9 Sekolah Nasional Terintegrasi 9 Gowa Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan 10 Sekolah Nasional Terintegrasi 10 Kupang Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 11 Sekolah Nasional Terintegrasi 11 Tarakan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara 12 Sekolah Nasional Terintegrasi 12 Donggala Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah 13 Sekolah Nasional Terintegrasi 13 Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara 14 Sekolah Nasional Terintegrasi 14 Jepara Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 15 Sekolah Nasional Terintegrasi 15 Buton Tengah Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara 16 Sekolah Nasional Terintegrasi 16 Tebo Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi NO NOMENKLATUR LOKASI 17 Sekolah Nasional Terintegrasi 17 Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL MU’TI

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Nasional Terintegrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22