Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah proses sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menumbuhkan budaya mutu. 4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. 5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dengan dukungan pihak yang berkepentingan untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. 6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan profesional untuk memberikan validasi objektif terhadap mutu pendidikan di Satuan Pendidikan. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.