Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

PERMEN Nomor 22 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Permen meliputi kegiatan: a. penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi; dan b. penyusunan Progsun Permen.

Pasal 4

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan Permen dilakukan dalam Progsun Permen. (2) Progsun Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1) Penyusunan Progsun Permen dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Penyusunan Progsun Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Dokumen Kebutuhan Regulasi.

Pasal 6

(1) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal. (2) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja yang terkait.

Pasal 7

(1) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan regulasi dalam rangka: a. melaksanakan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. melaksanakan program kerja Kementerian; dan/atau c. memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum Masyarakat. (2) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Pemrakarsa.

Pasal 8

(1) Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berisi: a. daftar nama rancangan Permen; b. dasar pembentukan; c. urgensi kebutuhan regulasi; dan d. ruang lingkup dan pokok substansi pengaturan. (2) Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

(1) Dalam hal penyusunan rancangan Permen tidak termasuk dalam pelaksanaan Progsun Permen, penyusunan rancangan Permen harus disertai dengan dokumen kajian mengenai urgensi Permen yang ditetapkan oleh Pemrakarsa. (2) Dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. analisis dampak; c. analisis peraturan perundang-undangan; d. status regulasi; dan e. pokok pengaturan.

Pasal 10

Format Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

Penyusunan Progsun Permen untuk tahun berikutnya mulai dilaksanakan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 12

(1) Dalam menyiapkan penyusunan Progsun Permen, Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa. (2) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melalui Biro menyusun daftar rancangan Permen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Daftar rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama rancangan Permen; b. dasar pembentukan; c. ruang lingkup materi muatan; dan d. Pemrakarsa.

Pasal 13

(1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Daftar rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan menjadi Progsun Permen. (3) Progsun Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

(1) Progsun Permen yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dievaluasi oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI

Pasal 15

Koreksi

(1) Penyusunan rancangan Permen dilakukan berdasarkan Progsun Permen. (2) Dalam penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa menyiapkan bahan penyusunan rancangan Permen.

Pasal 16

Koreksi

(1) Penyiapan bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal melalui Biro. (2) Penyiapan bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja lain yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi rancangan yang disusun.

Pasal 17

Dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemrakarsa dapat membentuk tim penyiapan penyusunan rancangan Permen.

Pasal 18

(1) Bahan penyusunan rancangan Permen yang telah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal. (2) Dalam hal penyusunan rancangan Permen tidak termasuk dalam Progsun Permen, Pemrakarsa menyampaikan bahan penyusunan rancangan Permen yang telah disiapkan kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (3) Dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyusunan setelah mendapat persetujuan dari Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 19

Berdasarkan penyampaian bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sekretaris Jenderal melalui Biro menyusun rancangan Permen.

Pasal 20

(1) Dalam rangka menyiapkan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro dapat berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan unit kerja lain yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi rancangan yang disusun. (2) Penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan seluruh substansi dalam rancangan Permen telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Penyusunan rancangan Permen dilakukan bersama Pemrakarsa dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi rancangan yang disusun. (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan rancangan Permen dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 22

Biro melaporkan hasil penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 23

(1) Rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Permen. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34