Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu yang selanjutnya disingkat PSPB adalah program pelibatan peran serta masyarakat yang difasilitasi oleh kementerian untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. 2. Penyelenggara Pengumpulan Uang dan Barang yang selanjutnya disebut Penyelenggara PUB adalah organisasi nonpemerintah berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Bantuan adalah dukungan dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diberikan oleh mitra kontributor melalui program PSPB dan ditujukan kepada penerima bantuan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pendidikan. 4. Sistem Informasi Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu yang selanjutnya disebut Sistem PSPB adalah sistem informasi yang disediakan oleh kementerian untuk menyampaikan informasi kebutuhan Bantuan, menerima pendaftaran mitra kontributor, melakukan pencocokan antara mitra kontributor dan penerima Bantuan, serta memantau pelaksanaan dan pelaporan Bantuan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(1) Pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. mitra kontributor; dan b. penyelenggara PUB. (2) Mitra kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. badan usaha milik negara/daerah; b. perusahaan swasta nasional maupun internasional; c. organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, atau komunitas; d. yayasan sosial, filantropi, atau lembaga tanggung jawab sosial perusahaan; e. organisasi internasional atau mitra pembangunan bilateral/multilateral; dan f. individu atau kelompok yang memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan. (3) Mitra kontributor memiliki kriteria: a. memiliki legalitas hukum dan/atau identitas yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dapat mempertanggungjawabkan sumber kontribusi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. bersedia mengisi formulir keikutsertaan kontribusi dalam program PSPB. (4) Mitra kontributor terdaftar dan terverifikasi di Sistem PSPB melalui tahapan: a. calon mitra kontributor berdasarkan data kebutuhan Bantuan dalam Sistem PSPB menyampaikan pernyataan minat dan rencana kontribusi kepada Kementerian melalui Sistem PSPB; b. Kementerian melakukan verifikasi dan validasi calon mitra kontributor sesuai kriteria; dan c. Dalam hal calon mitra kontributor dinyatakan memenuhi persyaratan, Kementerian menyampaikan hasil verifikasi dan validasi persetujuan sebagai mitra kontributor. (5) Mitra kontributor bertanggung jawab: a. memberikan Bantuan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan; b. memberikan Bantuan secara mandiri dan/atau mengumpulkan Bantuan melalui Penyelenggara PUB; c. menyalurkan Bantuan secara mandiri dan/atau melalui lembaga penyalur Bantuan; d. memantau lembaga penyalur Bantuan dalam mendistribusikan Bantuan; dan e. memberikan laporan kepada Kementerian. (6) Dalam hal nilai Bantuan yang diberikan Mitra Kontributor tidak mencukupi kebutuhan pemenuhan Bantuan, Mitra Kontributor dapat mengumpulkan Bantuan melalui Penyelenggara PUB. (7) Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat membantu melakukan pengumpulan Bantuan. (8) Pengumpulan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan surat persetujuan kerja sama dengan Kementerian. (9) Penyelenggara PUB memenuhi kriteria apabila telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Penyelenggara PUB ditetapkan oleh Kementerian melalui tahapan: a. calon Penyelenggara PUB menyampaikan pernyataan minat kepada Kementerian; b. Kementerian melakukan verifikasi dan validasi calon Penyelenggara PUB; dan c. dalam hal calon Penyelenggara PUB memenuhi kriteria, Kementerian melakukan penetapan Penyelenggara PUB melalui penerbitan surat persetujuan kerja sama. (11) Penyelenggara PUB bertanggung jawab: a. memberikan Bantuan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan; b. mengumpulkan Bantuan untuk disalurkan kepada penerima Bantuan; c. menyalurkan Bantuan secara mandiri dan/atau melalui lembaga penyalur Bantuan: d. memantau lembaga penyalur Bantuan dalam mendistribusikan Bantuan; dan e. memberikan laporan kepada Kementerian dan/atau mitra kontributor.