Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi

PERMEN Nomor 4 Tahun 2026

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemberian Tugas Belajar meliputi jenis program pendidikan: a. akademik; b. vokasi; dan c. profesi. (2) Jenis program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor. (3) Jenis program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan. (4) Jenis program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program profesi, program spesialis, dan program subspesialis.

Pasal 5

(1) Tugas Belajar dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang ditentukan di masing-masing perguruan tinggi. (3) Dalam hal perguruan tinggi tidak menentukan batas waktu normatif program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu Tugas Belajar berpedoman pada masa tempuh kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan cuti akademik. (5) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. (6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan kriteria: a. perubahan kondisi sistem pendidikan atau perkuliahan; atau b. penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan Pegawai Tugas Belajar. (7) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan persetujuan dari: a. perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar; b. PPK; dan c. pemberi layanan pembiayaan Tugas Belajar.

Pasal 6

(1) Tugas Belajar diselenggarakan pada: a. perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau b. perguruan tinggi luar negeri. (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perguruan tinggi dan program studi yang telah terakreditasi. (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi yang terdaftar sebagai perguruan tinggi resmi oleh pemerintah negara asal perguruan tinggi tujuan.

Pasal 7

(1) Tugas Belajar dilaksanakan dengan tidak melaksanakan tugas jabatan. (2) Selain dilaksanakan dengan tidak melaksanakan tugas jabatan, Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan melaksanakan tugas jabatan dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan organisasi; dan b. kemampuan Pegawai Tugas Belajar dalam melaksanakan tugas jabatan. (3) Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

Pasal 9

(1) Batas usia calon Pegawai Tugas Belajar ditetapkan bagi PNS dengan ketentuan memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang: a. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi ditambah masa perpanjangan sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak melaksanakan tugas jabatan; atau b. 2 (dua) kali waktu normatif program studi ditambah masa perpanjangan sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang melaksanakan tugas jabatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas usia calon Pegawai Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

(1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberian Tugas Belajar bagi calon Pegawai Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Kementerian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa pendidikan dimulai. (2) Pengusulan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen paling sedikit terdiri atas: a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah; b. surat penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar; c. jaminan pembiayaan Tugas Belajar; d. persetujuan penugasan ke luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bagi Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri; e. ijazah pendidikan terakhir sebagaimana tercantum dalam data kepegawaian pada sistem informasi yang dikelola oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; f. dokumen pendukung pelaksanaan Tugas Belajar; dan g. dokumen kepegawaian yang relevan. (3) Dalam hal terdapat keterlambatan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan dokumen pengusulan pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) semester setelah masa pendidikan dimulai. (4) Pemenuhan dokumen pengusulan pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) semester setelah dimulainya masa pendidikan berdasarkan pertimbangan khusus sesuai dengan kebutuhan setelah memperoleh persetujuan PPK. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 12

(1) Pimpinan unit kerja dan calon Pegawai Tugas Belajar membuat perjanjian Tugas Belajar sebelum pelaksanaan Tugas Belajar. (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis pendidikan dan nama perguruan tinggi tempat program pendidikan diikuti; b. jenis pelaksanaan Tugas Belajar; c. hak para pihak; d. kewajiban para pihak; e. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar; f. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Tugas Belajar; g. unit kerja tempat pelaksanaan ikatan dinas; dan h. sanksi.

Pasal 13

Hak para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. hak pimpinan unit kerja, paling sedikit meliputi: 1. menentukan bidang ilmu yang sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi bagi calon Pegawai Tugas Belajar; 2. mengetahui domisili Pegawai Tugas Belajar selama pelaksanaan Tugas Belajar; 3. menerima laporan perkembangan pendidikan secara berkala; 4. menolak pengajuan usul mutasi Pegawai Tugas Belajar dalam masa ikatan dinas; dan 5. menolak pengajuan pengunduran diri Pegawai Tugas Belajar dalam masa ikatan dinas. b. hak Pegawai Tugas Belajar, paling sedikit meliputi: 1. mendapatkan gaji pokok dan tunjangan melekat pada gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. mendapatkan tunjangan kinerja yang pemberiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3. mendapatkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Tugas Belajar yang melaksanakan Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan; 4. mendapatkan penilaian kinerja pegawai; dan 5. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 14

Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. kewajiban pimpinan unit kerja, paling sedikit meliputi: 1. mengevaluasi kinerja Pegawai Tugas Belajar; 2. melakukan pemanggilan terhadap Pegawai Tugas Belajar yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana; 3. mengusulkan pembatalan atau pemberhentian Tugas Belajar jika Pegawai Tugas Belajar terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana; 4. mengusulkan pemberhentian Tugas Belajar jika Pegawai Tugas Belajar dibutuhkan organisasi; dan 5. melakukan klarifikasi terhadap alasan keterlambatan penyelesaian pendidikan; b. kewajiban Pegawai Tugas Belajar, paling sedikit meliputi: 1. menandatangani perjanjian Tugas Belajar; 2. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah memulai pendidikannya; 3. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja; 4. melaporkan perkembangan pendidikan secara berkala; 5. menjaga dan menjunjung nama baik negara dan Kementerian; 6. mengikuti program pendidikan dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pendidikan; 7. menyelesaikan pendidikan; 8. melaporkan cuti akademik kepada pimpinan unit kerja, apabila mengambil cuti akademik; 9. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir, jika memerlukan perpanjangan masa Tugas Belajar; 10. kembali ke unit kerja asal setelah berakhirnya masa Tugas Belajar; 11. melaporkan kepada PPK melalui pimpinan unit kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan atau berakhir masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya; dan 12. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal.

Pasal 15

(1) Pegawai yang diberikan Tugas Belajar wajib melaksanakan ikatan dinas. (2) Kewajiban pelaksanaan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan tugas jabatan; dan b. selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Tugas Belajar yang melaksanakan tugas jabatan. (3) Pegawai Tugas Belajar yang melanjutkan pendidikan segera setelah menyelesaikan pendidikan sebelumnya berdasarkan penugasan dengan tidak melaksanakan tugas jabatan, dapat melaksanakan ikatan dinas secara akumulatif setelah menyelesaikan pendidikan berikutnya dengan ketentuan: a. pendidikan lanjutan disetujui oleh pimpinan unit kerja dan dilaksanakan dengan Tugas Belajar dari Kementerian; b. pendidikan sebelumnya telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tidak ada pelanggaran disiplin atau kerugian negara yang ditimbulkan dari pelaksanaan Tugas Belajar sebelumnya; d. mendapatkan surat penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya; dan e. masa pendidikan dan ikatan dinas yang bersangkutan tidak melebihi batas usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir saat pengusulan Tugas Belajar yang kedua.

Pasal 16

(1) Pegawai Tugas Belajar melalui pimpinan unit kerja mengusulkan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian. (2) Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar dapat diusulkan kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar berdasarkan pertimbangan khusus sesuai dengan kebutuhan setelah memperoleh persetujuan PPK. (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melampirkan data dukung sebagai berikut: a. surat keputusan Tugas Belajar; b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat Pegawai Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri; c. persetujuan perpanjangan perjalanan dinas luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri; d. rekomendasi dari pimpinan unit kerja; dan e. jaminan perpanjangan pembiayaan Tugas Belajar atau surat pernyataan pembiayaan mandiri yang disediakan oleh Pegawai Tugas Belajar secara penuh. (4) Persetujuan atau penolakan perpanjangan masa Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 17

(1) Pemberhentian Tugas Belajar oleh PPK atau PyMDK dilaksanakan berdasarkan usulan pimpinan unit kerja dengan menyampaikan alasan pemberhentian disertai dengan bukti pendukung. (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar; b. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar; c. tidak sehat jasmani dan rohani yang mengakibatkan Pegawai Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; d. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar meskipun telah diberi peringatan tertulis; e. tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya; f. tidak lagi memenuhi persyaratan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j; dan/atau g. alasan lain yang ditetapkan PPK. (3) Pemberhentian Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 18

(1) Pemberhentian Tugas Belajar bagi Pegawai Tugas Belajar dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan. (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di dalam negeri dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di wilayah tempat pelaksanaan Tugas Belajar. (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri dilakukan: a. di rumah sakit setempat; dan b. di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (4) Hasil pemeriksaan kesehatan di rumah sakit setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilaporkan kepada perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri. (5) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, hasil pemeriksaan yang digunakan merupakan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 19

Dalam hal pemberhentian Tugas Belajar bagi Pegawai Tugas Belajar dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c, PNS tersebut dapat diusulkan kembali untuk melaksanakan Tugas Belajar paling cepat 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dari Tugas Belajar sebelumnya.

Pasal 20

(1) Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh PPK atau PyMDK sebelum keberangkatan Pegawai Tugas Belajar ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar. (2) Pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan: a. Pegawai Tugas Belajar tidak memenuhi persyaratan pemberian Tugas Belajar; b. Pegawai Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan/atau c. Pegawai Tugas Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri. (3) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.

BAB Kelima

Persyaratan Peserta Tugas Belajar

Pasal 8

Koreksi

(1) Calon Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mempunyai masa kerja pegawai paling singkat 1 (satu) tahun; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik; d. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja; e. telah diterima di lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar; f. menandatangani perjanjian Tugas Belajar; g. mendapatkan jaminan pembiayaan bagi Tugas Belajar dengan beasiswa; h. mendapatkan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri; i. telah mendapatkan pengakuan ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya dari lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; j. tidak sedang: 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 2. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; 3. dalam proses banding administratif ke badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 5. dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa; 6. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; 7. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; 8. melaksanakan pendidikan tinggi lainnya; dan/atau 9. menerima pembiayaan Tugas Belajar dalam komponen pembiayaan yang sama dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara beasiswa. k. tidak pernah: 1. dibatalkan dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya minimal 2 (dua) tahun terakhir; 2. menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti; 3. dijatuhi hukuman disiplin paling singkat tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah selesai dijalani; dan 4. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Persyaratan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi Pegawai Tugas Belajar yang belum berstatus sebagai PNS dengan ketentuan: a. pegawai yang bersangkutan telah menempuh pendidikan sejak sebelum diangkat sebagai calon PNS; b. kompetensinya dibutuhkan organisasi; c. calon PNS tidak memiliki perikatan dan/atau kewajiban terkait dengan pendidikan yang telah dilakukan sebelum diangkat sebagai calon PNS dengan pihak ketiga atau instansi asal; dan d. calon PNS tetap akan mengikuti pendidikan pelatihan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Calon Pegawai Tugas Belajar yang belum berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Tugas Belajar setelah pegawai yang bersangkutan mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, sepanjang masih memiliki sisa masa pendidikan normatif. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia. (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. (6) Dalam hal rekomendasi pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberikan oleh pimpinan unit kerja, calon Pegawai Tugas Belajar dapat mengajukan keberatan secara berjenjang. (7) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB Ketujuh

Pelaksanaan Tugas Belajar

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB Keenam

Pasal 9

BAB Ketujuh

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedelapan

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesembilan

Pasal 15

BAB Kesepuluh

Pasal 16

BAB Kesebelas

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

Pasal 30