Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi

PERMEN Nomor 8 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 2. Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana kegiatan pelayanan Keprotokolan. 3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain. 4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi. 5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi. 6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi. 7. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 8. Very Important Person yang selanjutnya disingkat VIP adalah orang yang sangat penting karena kedudukan, jabatan, atau tingkat sosialnya sehingga mendapat perlakuan khusus. 9. Bendera Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. 10. Lambang Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 11. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah INDONESIA Raya. 12. Korps Pegawai Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah organisasi profesi tunggal bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah INDONESIA. 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Keprotokolan dilaksanakan pada Acara Resmi di lingkungan Kementerian. (2) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tata Tempat; b. Tata Upacara; dan c. Tata Penghormatan. (3) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di: a. Kementerian baik yang diselenggarakan di pusat maupun di daerah; b. perguruan tinggi negeri; dan c. lembaga layanan pendidikan tinggi. (4) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi tertentu yang mengakibatkan Acara Resmi tidak dapat dilaksanakan di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, pelaksanaan Acara Resmi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan kepada: a. Menteri; b. wakil Menteri; c. pejabat pimpinan tinggi madya; dan d. tamu Menteri/Kementerian yang terdiri atas: 1. Pejabat Pemerintahan; 2. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; 3. pejabat daerah; 4. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; 5. tokoh masyarakat tertentu; dan 6. tamu Menteri/Kementerian lainnya.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keprotokolan pada Acara Resmi dilaksanakan oleh Petugas Protokol yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian. BAB III TATA TEMPAT

Pasal 6

(1) Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan dengan urutan sebagai berikut: a. Menteri; b. wakil Menteri; c. mantan Menteri dan mantan wakil Menteri; d. pejabat pimpinan tinggi madya; e. pemimpin perguruan tinggi negeri; f. pejabat pimpinan tinggi pratama pusat; g. kepala lembaga layanan pendidikan tinggi; dan h. tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d. (2) Tata Tempat untuk tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan jabatan dalam negara/pemerintahan.

Pasal 7

(1) Istri/suami pejabat yang mendampingi dalam Acara Resmi menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan. (2) Dalam hal pejabat pada Acara Resmi berhalangan hadir, Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat sesuai dengan jabatan pejabat yang mewakili.

Pasal 8

(1) Acara Resmi yang dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) menteri, urutan Tata Tempat ditentukan berdasarkan tingkatan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Acara Resmi yang dihadiri oleh perwakilan negara asing, Tata Tempat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. duta besar/kepala perwakilan negara asing mendapat kursi di tempat utama; b. dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berhalangan hadir, Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat di sebelah kanan baris depan; dan c. dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, ditempatkan 1 (satu) kelompok di sebelah kanan baris depan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Tata Tempat dalam Keprotokolan di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 10

Koreksi

Acara Resmi terdiri atas: a. upacara bendera; dan b. upacara bukan upacara bendera.

Pasal 11

Koreksi

Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA; b. upacara Hari Pendidikan Nasional; dan c. upacara hari besar nasional lainnya.

Pasal 12

Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: a. upacara pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di Kementerian; b. upacara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil; c. upacara akademik di perguruan tinggi negeri yang meliputi: 1. penerimaan mahasiswa baru; 2. wisuda; 3. dies natalis; 4. pengukuhan guru besar/profesor; 5. pemberian gelar doktor kehormatan; dan 6. upacara akademik lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri. d. upacara Acara Resmi di Kementerian; e. upacara Acara Resmi di daerah; f. upacara peletakan batu pertama dan peresmian gedung; g. upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama; h. upacara penghormatan jenazah di Kementerian; dan i. upacara penerimaan perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional.

Pasal 13

Upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan Tata Upacara.

Pasal 14

(1) Tata Upacara bendera meliputi: a. tata urutan acara dalam upacara bendera; b. tata letak dalam upacara bendera; c. tata Bendera Negara dalam upacara bendera; d. tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera; dan e. tata pakaian dalam upacara bendera. (2) Persiapan Tata Upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 15

(1) Tata urutan acara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan naskah Pancasila; d. pembacaan Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan e. pembacaan doa. (2) Dalam keadaan hujan dan/atau kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan tata urutan acara upacara bendera dalam ruangan.

Pasal 16

Tata letak dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi: a. tata letak upacara bendera di lapangan; dan b. tata letak upacara bendera di dalam ruangan.

Pasal 17

Tata Bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi: a. waktu pengibaran Bendera Negara; b. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan Bendera Negara; dan c. tata cara pengibaran Bendera Negara.

Pasal 18

(1) Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d meliputi: a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan; dan b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau paduan suara. (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau paduan suara pada saat pengibaran atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lagu Kebangsaan dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. (3) Iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperbolehkan menggunakan audio rekaman.

Pasal 19

(1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dalam upacara bendera disesuaikan menurut jenis upacara bendera. (2) Jenis upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. upacara bendera tipe A; dan b. upacara bendera tipe B. (3) Upacara bendera tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upacara yang diselenggarakan oleh Kementerian yang meliputi: a. upacara bendera Hari Pendidikan Nasional; dan b. upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik INDONESIA. (4) Upacara bendera tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upacara yang diampu oleh kementerian atau lembaga lain yang meliputi: a. upacara Hari Kebangkitan Nasional; b. upacara Hari Lahir Pancasila; c. upacara Hari Kesaktian Pancasila; d. upacara Hari Sumpah Pemuda; e. upacara Hari Pahlawan; f. upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik INDONESIA; g. upacara Hari Ibu; dan h. upacara bendera sesuai dengan ketetapan pemerintah. (5) Dalam upacara bendera dapat digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian KORPRI, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lain yang telah ditentukan. (6) Upacara bendera tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselenggarakan berkoordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bendera. (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. pembina upacara; b. pengatur upacara; c. pemimpin upacara; d. pengibar bendera; e. pembaca naskah; f. pembawa acara; dan g. peserta upacara. (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. bendera; b. tiang bendera dengan tali; c. mimbar upacara; d. naskah Pancasila; e. naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; f. naskah-naskah yang sesuai dengan tema upacara; dan g. teks doa.

Pasal 21

(1) Tata Upacara bukan upacara bendera meliputi: a. tata urutan acara; b. tata pakaian; dan c. tata letak. (2) Persiapan Tata Upacara bukan upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja terkait berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Keprotokolan.

Pasal 22

Tata urutan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan; b. pembukaan; c. acara pokok; d. pembacaan doa; dan e. penutup.

Pasal 23

Tata pakaian dan tata letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan jenis upacara bukan upacara bendera.

Pasal 24

(1) Untuk melaksanakan upacara bukan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bukan upacara bendera. (2) Kelengkapan dan perlengkapan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan jenis upacara bukan upacara bendera.

Pasal 25

Bendera Negara dalam Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Tata Upacara dalam Keprotokolan di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

BAB I

BAB II

BAB III